Bab Larangan dalam RUU Larangan Minol Belum Capai Titik Temu

24-01-2017 / PANITIA KHUSUS

Rapat Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol yang digelar pada Senin (23/1/2017) melanjutkan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) nomor 38 tentang "Bab Larangan". Yang hadir dalam rapat tersebut anggota panja dari Fraksi PDI-P, Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PKS,Fraksi PPP, Fraksi Hanura.

 

Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol M Arwani Thomafi dalam keterangan persnya usai rapat menjelaskan,  dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan agar Bab III Larangan diubah menjadi "Bab III Pengendalian".

 

Sementara di internal Panja terdapat tiga pendapat fraksi yaitu pertama, tetap dengan draft awal yakni "Bab III Larangan" yaitu PPP, PKS dan PAN. Pendapat kedua, setuju perubahan sesuai usul pemerintah yaitu "Bab III Pengendalian" yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura . Sedangkan pendapat ketiga mengusulkan perubahan DIM 38 menjadi "Bab III:Larangan dan Pengendalian" yaitu Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar.

 

Menurut Arwani yang juga legislator FPP, awalnya PDIP berpendapat seperti Pemerintah yakni "Larangan" diubah "Pengendalian". Tapi selanjutnya untuk mencari titik temu, PDIP mengusulkan point yang ketiga itu. Pendapat ini didasari bahwa muatan larangan dan pengendalian ada dalam semua usulan fraksi maupun Pemerintah. Oleh karena itu bab tentang larangan tidak perlu didrop, hanya ditambah lagi dengan bab pengendalian. 

 

“  Atas ketiga usulan tersebut, pemerintah belum memberi respons atas usulan yang berkembang di Panja. Rapat akan dilanjutkan pada pekan depan,” demikian Arwani Thomafi. (mp,hs) Foto: Arief/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kasus Penganiayaan Pencuri Sarang Burung Walet Diserahkan ke Komisi III
22-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Hak Angket KPK menerima aspirasi dari para korban kasus penganiayaan dan penembakan pencuri sarang burung walet yang dituduhkan kepada...
Pansus Apresiasi Kesaksian Mantan Hakim Syarifuddin Umar
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengapresiasi kesaksian mantan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar. Kesaksian ini sekali...
Dalam Jalankan Fungsinya, KPK Tak Berpedoman pada KUHAP
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip...
Agun: KPK Jangan Jadi Lembaga yang Tak Terkontrol
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menjadi lembaga yang tak tersentuh kontrol. Banyak yang perlu ditinjau ulang dari keberadaan KPK...