Paripurna Setujui Revisi UU MD3 Menjadi Inisiatif DPR

24-01-2017 / PARIPURNA

Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang III tahun 2016/2017 telah mengesahkan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan-pandangannya secara tertulis.

 

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya, Fahri Hamzah langsung meminta kesepakatan untuk membawa Revisi UU MD3 sebagai RUU usul inisiatif DPR. "Apakah RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi RUU Usul DPR RI dapat disetujui?" tanya Fahri di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/1/2017).

 

"Setuju," jawab seluruh hadirin rapat paripurna.

 

Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, pembahasan akan dilanjutkan bersama perwakilan dari pemerintah dimana Pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusan Rapat Paripurna kali ini.

 

Turut serta dalam rapat kali ini, Ketua DPR Setya Novanto serta seluruh jajaran Wakil Ketua DPR yakni Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fadli Zon.

 

Selain membahas revisi UU MD3, Rapat Paripurna ini juga membahas penetapan kembali sejumlah tim yang dimiliki oleh DPR, yaitu Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tim Implementasi Reformasi DPR RI, Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

 

Berikutnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), Tim Penguatan Diplomasi Parlemen, dan Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan. (hs), foto : azka/hr.

BERITA TERKAIT
Situasi Global Masih Pengaruhi Ekonomi Indonesia
19-05-2017 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2018....
Paripurna DPR Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
19-05-2017 / PARIPURNA
Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat...
Perlu Adanya Sistem Terpadu untuk Lumpuhkan Serangan Siber
19-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon mengatakan, melihat banyaknya pengguna internet dan potensi serangan siber, perlunya dibangun suatu sistem...
TNI Diminta Selidiki Gugurnya Prajurit di Natuna
19-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan penyelidikan, terkait gugurnya empat anggota TNI dan...

  • SHARES