Interupsi Al Muzammil Yusuf Tanyakan Penangkapan Nurul Fahmi

24-01-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Al Muzammil Yusuf mempertanyakan penangkapan yang dilakukan Polri terhadap Nurul Fahmi, pembawa bendera bertuliskan kalimat syahadat. 

 

“Terkait status para pembuat lambang atau tulisan kalimat syahadat di bendera merah putih itu bagaimana? Saya bertanya kepada Presiden Jokowi dan aparat penegak hukum. Untuk kasus penulisan kata-kata di bendera contohnya, ada tulisan di bendera merah putih pada cover lagu Iwan Fals, ada juga tulisan bebaskan Ahok, lambang Metalica, Oi dan sebagainya. Kenapa mereka tidak dihukum. Mereka menodai NKRI. Kenapa Nurul Fahmi saja yang ditangkap dan diusut, sementara pelaku lain atas kejadian serupa tidak diusut. Padahal, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang tidak diperbolehkan adalah menodai bendera Indonesia. Apakah kata-kata “Laa Illaha Illallah” termasuk kata-kata kotor? Itu kata-kata suci, syahadat, bukan menodai,”tegas Muzzamil dalam interupsi yang disampaikannya di sidang paripurna DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (24/1). 

 

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyayangkan penangkapan Fahmi yang dilakukan bak teroris dan pengedar narkoba. Oleh karena itu ia meminta Kapolri untuk menegakkan supremasi hukum.  Ia juga berharap Presiden ikut memantau kinerja Kapolri.  DPR,  lanjut Muzammil, juga memiliki hak pengawasan terhadap para mitra kerjanya. 

 

“Saya tidak ingin ada sejarah bahwa pemerintahan Jokowi dinodai dengan penangkapan seseorang yang menggunakan kalimat suci di bendera Merah-Putih. Saya yakin banyak anggota DPR yang bersama kami untuk penegakan hukum. Saya minta teman-teman yang punya perasaan sama dengan saya untuk berdiri,"seru Al Muzamil sambil berdiri yang diikuti oleh mayoritas anggota DPR dan seluruh pimpinan DPR RI yang hadir dalam sidang paripurna kali ini. (Ayu), foto ; azka/hr.

 

BERITA TERKAIT
Buku Murah, Mutu dan Merata Semangat RUU Sisbuk
27-04-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk) menjadi Undang-Undang. RUU yang terdiri dari 12 Bab dan...
RUU Pemajuan Kebudayaan Disahkan Paripurna DPR
27-04-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna Dewan  mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan menjadi Undang-Undang. RUU ini terdiri dari  9 Bab dan 61 Pasal....
Anggota Dewan Pengawas BPKH Ditetapkan DPR
27-04-2017 / PARIPURNA
DPR RI  telah menetapkan 5 Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji dari unsur masyarakat, yaitu Pengawasan Syariah BPKH Dr....
Paripurna DPR Setujui Batas ZEE Indonesia – Filipina
27-04-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui perjanjian internasional tentang batas negara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi dan Laut Filipina....

  • SHARES