Interupsi Al Muzammil Yusuf Tanyakan Penangkapan Nurul Fahmi

24-01-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Al Muzammil Yusuf mempertanyakan penangkapan yang dilakukan Polri terhadap Nurul Fahmi, pembawa bendera bertuliskan kalimat syahadat. 

 

“Terkait status para pembuat lambang atau tulisan kalimat syahadat di bendera merah putih itu bagaimana? Saya bertanya kepada Presiden Jokowi dan aparat penegak hukum. Untuk kasus penulisan kata-kata di bendera contohnya, ada tulisan di bendera merah putih pada cover lagu Iwan Fals, ada juga tulisan bebaskan Ahok, lambang Metalica, Oi dan sebagainya. Kenapa mereka tidak dihukum. Mereka menodai NKRI. Kenapa Nurul Fahmi saja yang ditangkap dan diusut, sementara pelaku lain atas kejadian serupa tidak diusut. Padahal, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang tidak diperbolehkan adalah menodai bendera Indonesia. Apakah kata-kata “Laa Illaha Illallah” termasuk kata-kata kotor? Itu kata-kata suci, syahadat, bukan menodai,”tegas Muzzamil dalam interupsi yang disampaikannya di sidang paripurna DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (24/1). 

 

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyayangkan penangkapan Fahmi yang dilakukan bak teroris dan pengedar narkoba. Oleh karena itu ia meminta Kapolri untuk menegakkan supremasi hukum.  Ia juga berharap Presiden ikut memantau kinerja Kapolri.  DPR,  lanjut Muzammil, juga memiliki hak pengawasan terhadap para mitra kerjanya. 

 

“Saya tidak ingin ada sejarah bahwa pemerintahan Jokowi dinodai dengan penangkapan seseorang yang menggunakan kalimat suci di bendera Merah-Putih. Saya yakin banyak anggota DPR yang bersama kami untuk penegakan hukum. Saya minta teman-teman yang punya perasaan sama dengan saya untuk berdiri,"seru Al Muzamil sambil berdiri yang diikuti oleh mayoritas anggota DPR dan seluruh pimpinan DPR RI yang hadir dalam sidang paripurna kali ini. (Ayu), foto ; azka/hr.

 

BERITA TERKAIT
Penetapan Anggota KPAI Kedepankan Prinsip Meritokrasi
09-06-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah menyetujui secara aklamasi 9 (sembilan)...
Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat
06-06-2017 / PARIPURNA
Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu,...
Rasio Pajak Tahun 2018 Diharapkan Lebih Tinggi
06-06-2017 / PARIPURNA
Setelah seluruh fraksi DPR RI menyampaikan pendapat mini terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2018, kini...
Asumsi Makro Sektor Energi KEM-PPKF 2018 Dinilai Stagnan
31-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menanggapi target pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018 relatif...

  • SHARES