Interupsi Al Muzammil Yusuf Tanyakan Penangkapan Nurul Fahmi

24-01-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Al Muzammil Yusuf mempertanyakan penangkapan yang dilakukan Polri terhadap Nurul Fahmi, pembawa bendera bertuliskan kalimat syahadat. 

 

“Terkait status para pembuat lambang atau tulisan kalimat syahadat di bendera merah putih itu bagaimana? Saya bertanya kepada Presiden Jokowi dan aparat penegak hukum. Untuk kasus penulisan kata-kata di bendera contohnya, ada tulisan di bendera merah putih pada cover lagu Iwan Fals, ada juga tulisan bebaskan Ahok, lambang Metalica, Oi dan sebagainya. Kenapa mereka tidak dihukum. Mereka menodai NKRI. Kenapa Nurul Fahmi saja yang ditangkap dan diusut, sementara pelaku lain atas kejadian serupa tidak diusut. Padahal, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang tidak diperbolehkan adalah menodai bendera Indonesia. Apakah kata-kata “Laa Illaha Illallah” termasuk kata-kata kotor? Itu kata-kata suci, syahadat, bukan menodai,”tegas Muzzamil dalam interupsi yang disampaikannya di sidang paripurna DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (24/1). 

 

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menyayangkan penangkapan Fahmi yang dilakukan bak teroris dan pengedar narkoba. Oleh karena itu ia meminta Kapolri untuk menegakkan supremasi hukum.  Ia juga berharap Presiden ikut memantau kinerja Kapolri.  DPR,  lanjut Muzammil, juga memiliki hak pengawasan terhadap para mitra kerjanya. 

 

“Saya tidak ingin ada sejarah bahwa pemerintahan Jokowi dinodai dengan penangkapan seseorang yang menggunakan kalimat suci di bendera Merah-Putih. Saya yakin banyak anggota DPR yang bersama kami untuk penegakan hukum. Saya minta teman-teman yang punya perasaan sama dengan saya untuk berdiri,"seru Al Muzamil sambil berdiri yang diikuti oleh mayoritas anggota DPR dan seluruh pimpinan DPR RI yang hadir dalam sidang paripurna kali ini. (Ayu), foto ; azka/hr.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RAPBN 2018 Harus Menjadi Instrumen Fiskal Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
18-08-2017 / PARIPURNA
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran...
Peningkatan Belanja 2018 Untuk Sektor Prioritas
16-08-2017 / PARIPURNA
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa peningkatan belanja pada 2018 dilakukan semata-mata hanya untuk sektor prioritas. Terutama dalam meningkatkan infrastruktur guna...
Pertumbuhan Ekonomi 2018 Ditargetkan 5,4 Persen
16-08-2017 / PARIPURNA
Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang optimis ini didukung melalui konsumsi masyarakat...
Pemerintah Akan Lakukan Reformasi Perpajakan
16-08-2017 / PARIPURNA
Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan,...