Dewan Setujui Perpanjangan Pembahasan RUU Sisbuk dan RUU Kebudayaan

24-01-2017 / PARIPURNA

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Perbukuan dan Rancangan Undang-undang tentang Kebudayaan selama satu kali masa sidang.

 

“Perpanjangan pembahasan RUU Sistem Perbukuan dan RUU Kebudayaan, sesuai dengan permintaan tertulis Pimpinan Komisi X. Maka terhadap permintaan perpanjangan tersebut, apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan dapat kita setujui?” tanya Fahri kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/01/2017).

 

Jawaban “setuju” pun terdengar. Palu persetujuan pun langsung diketok oleh Fahri. Sebelumnya, permintaan perpanjangan pembahasan RUU ini sudah dilaporkan Pimpinan Komisi X kepada Rapat Konsultasi Pengganti Bamus pada 18 Januari 2017.

 

 

Ditemui di tempat yang berbeda, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengaku, ada beberapa hal dalam kedua RUU yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam. Namun untuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Sisbuk, sudah hampir selesai.

 

“Soal RUU Sisbuk, hampir tidak ada masalah. Kenapa kemudian pembahasan menjadi molor, ini karena ada satu masalah, yakni terkait kelembagaan. Siapakah yang diserahi untuk mengawasi, kemudian menjadi tempat untuk pengaduan, menyampaikan aspirasi dan sebagainya tentang perbukuan,” jelas Fikri.

 

Politisi F-PKS itu menambahkan, bentuk dari badan atau dewan itu masih belum menemui kesepakatan. Ia menekankan, badan atau dewan itu nantinya tidak bisa seutuhnya independen, namun tidak bisa juga adanya keterlibatan pemerintah.

 

“Ini tinggal dari Pemerintah, bentuknya seperti apa. Kalau itu sudah selesai, berarti selesai. Badan atau dewan itu tidak bisa independen sepenuhnya, melibatkan pemerintah juga tidak bisa,” imbuhnya.

 

Sementara untuk RUU tentang Kebudayaan, Fikri mengakui bahwa RUU ini sudah melewati pembahasan yang cukup lama. Adanya unsur-unsur fundamental yang mengalami perubahan, menjadikan pembahasan cukup alot.

 

“Di beberapa hal dalam RUU, berdasar usulan praktisi kebudayaan, UU ini tidak mengatur detail. Sementara Pemerintah cenderungnya mengatur tentang pengelolaan. Wajar jika cara berpikir Pemerintah, karena ini menjadi payung untuk mereka bekerja,” jelas Fikri.

 

Namun, lanjut politisi asal dapil Jateng itu, pembahasan RUU Kebudayaan sudah menemui titik temu. Penormaan antara Panja dengan Pemerintah sudah ketemu. “RUU kebudayaan lebih luas. Sehingga nanti bagaimana penormaannya, akan dibahas di Panja. Namun saya optimis, kedua RUU ini selesai dalam masa sidang ini,” harap Fikri.

 

Untuk diketahui, Panja RUU Sisbuk diketuai oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra (F-Gerindra). Sementara RUU Kebudayaan, dikomando oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah (F-PG). (sf), foto : kresno/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini
17-10-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka...
Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam...
Badan Siber dan Lemsaneg Jadi Mitra Kerja Komisi I DPR
17-10-2017 / PARIPURNA
Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antar pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus tanggal 16 Oktober 2017telah disepakati...
Legislator Usul Pembentukan Satgas Penanganan Perdagangan Manusia
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota Legislatif Rieke Diah Pitaloka mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perdagangan Manusia, yang didalamnya ada unsur dari...