Lukman Edy: Perlu Rasionalisasi Anggota DPR

25-01-2017 / PANITIA KHUSUS

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu mengatakan usulan terkait rasionalisasi anggota DPR perlu dilakukan. Menurutnya, penambahan kursi DPR dari 560 menjadi 570  hingga 575 untuk menguatkan keterwakilan masyarakat di legislatif.

 

Politisi F-PKB itu menjelaskan wacana penambahan dapil pertama kali diusulkan oleh beberapa LSM. Mereka memberikan landasan teori jantung yang menjelaskan fungsi DPR secara keseluruhan. Teori ini banyak digunakan di Parlemen Eropa.

 

“Teori Jantung mengibaratkan fungsi DPR sama dengan Jantung pada tubuh manusia secara menyeluruh. Jadi, fungsinya itu sebesar akar pangkat 3. Tetapi, akar pangkat 3 terlalu besar juga untuk Indonesia yang penduduknya 260 juta. Akhirnya kita tidak pakai  itu, tetapi terminologi kebutuhan,” ujar Lukman di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (24/01/2017).

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan ada beberapa daerah pemilihan di Indonesia yang belum menunjukkan asas proporsionalitas. Misalnya, Provinsi  Kepulauan Riau dimana harga satu kursi DPR terlalu tinggi, yakni 625 ribu suara per 1 kursi. Sementara, di dapil Jawa Barat III hanya 323 ribu suara. “Ketidakseimbangan ini harus kita lakukan evaluasi terhadap jumlah anggota DPR secara menyeluruh,” tandasnya.

 

Selain itu, salah satu faktor perlunya penambahan kursi anggota DPR adalah munculnya daerah pemekaran baru, seperti Provinsi Kalimantan Utara. Penduduk wilayah Kaltara mencapai 700 ribu, namun mendapat jatah 3 anggota DPR. Menurutnya, proporsi itu tidak berimbang apabila dibandingkan dengan Kepri yang memiliki 2,5 juta penduduk yang memiliki jatah kursi yang sama dengan Kaltara.

 

Lukman juga menyoroti, keterwakilan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri yang mencapai 2,5 juta orang. Selama ini, keterwakilan mereka diakomodir oleh Dapil DKI. Namun, keterwakilan itu dinilai kurang efektif karena problematika dan kebutuhan mereka yang berbeda dengan warga DKI.

 

Supporting pemerintah terhadap masyarakat kita di luar negeri, masih sangat minim.  Hampir tidak ada perhatian atau program sama sekali dari  negara kita. Nah, ada desakan untuk dibuatkan wakil mereka sendiri sebagai daerah pemilihan luar negeri, minimal 3 atau 4 wakil mereka di DPR itu ada,” tutur politisi F-PKB itu.

 

“Problem-problem seperti ini yang kemudian mendorong untuk menambah jumlah anggota DPR. Bagaimana cara mengakomodir keterwakilan di Daerah Otonomi Baru (DOB), rasionalisasi terhadap kursi yang terlalu mahal, dapil luar negeri misalnya. Mau tidak mau kan perlu ditambah,” tandas Lukman. (ann,mp)/foto:runi/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi
10-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28...
Judul RUU Minol Diputuskan Pekan Depan
04-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua PansusRUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI Arwani Thomafi menjelaskan, hasil rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Minol Rabu (4/4/2018), di...
Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa
22-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Di era digitalisasi yang sudah tidak mungkin kita lawan lagi, e-commerce sudah merambah ke seluruh dunia. Kini kesempatan bagi Indonesia...
BNPT Jadi Leading Sector Penanggulangan Terorisme
15-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi’i menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi leading...