Lembaga Survey Harus Diatur dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu

25-01-2017 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR Yandri Susanto menegaskan harus ada pasal yang mengatur keberadaan lembaga survey dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, transparansi lembaga survey sangat penting saat mengumumkan penghitungan cepat hasil pemungutan suara.

 

“Yang paling penting bagi kita transparansi harus dijunjung, misalkan kalau dia berafiliasi kepada salah satu calon tertentu, maka itu harus di declare, termasuk pembiayaan,” ungkap Yandri dalam RDPU Pansus dengan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu, (25/01/2017).

 

Selain mengumumkan sumber pendanaan, lanjut Yandri, lembaga survey juga dituntut untuk menginformasikan kepada masyarakat metodologi yang mereka digunakan saat melakukan penghitungan cepat. “Sehingga kalau itu dilakukan maka  tidak akan ada lembaga survey yang abal-abal atau pesanan sponsor atau menohok calon lain,” imbuh politisi dari F-PAN itu.

 

“Misalkan angka-angka yang dipakai selama ini kita anggap ilmiah, hal itu karena tidak transparan dan ditunggangi oleh kepentingan politik pasangan calon atau parpol tertentu. Akibatnya bisa membawa kekacauan pada suasana pemilu legislatif dan presiden serentak nanti,” lanjutnya.

 

Kekacauan itu, masih kata Yandri, dalam artian tahapannya bisa terganggu dan membuka peluang untuk digugat. Termasuk, bisa menimbulkan konflik horizontal antar pendukung calon peserta karena penggiringan opini yang dilakukan oleh lembaga survey.

 

“Selama ini, bisa berbeda antara lembaga survey satu dengan yang lainnya, padahal dengan daerah yang sama, rentan waktu yang sama, pasangan calon yang sama, tapi kok hasilnya jomplang. Nah, untuk menghindari itu semua dan menjamin pemilu berlangsung jujur dan adil, lembaga survey harus tertib,” tandas politisi dari dapil Banten II itu.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan pengaturan tentang lembaga survey secara teknis akan diatur dalam Peraturan KPU sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi.

 

Hal senada disampaikan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan lembaga quick count yang berpartisipasi dalam Pemilu harus teregistrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil perhitungannya bisa dipertanggungjawabkan.

 

“Pengalaman di Pemilu 2014, banyak praktisi-praktisi yang atas nama lembaga quick count tapi sebetulnya adalah joki politik dan itu membuat gaduhkan pers kita karena beda afiliasi, ketika kutip datanya tidak match,” kata Yosep.

 

“Lembaga survey harus diperjelas, misalnya lembaga X pelakunya orang ini tetapi juga merangkap juga tim sukses, tim pemenangan pemilu. Jelas survey itu dilakukan dalam rangka apa, kalau orang yang dia dukung menjadi calon itu pasti angkanya tinggi, jadi memang harus di declare” imbuhnya. (ann)/foto:azka/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....