Uni Eropa Prihatin atas Konflik Rohingya

26-01-2017 / B.K.S.A.P.

Uni Eropa ikut prihatin atas tragedi kemanusiaan yang menimpa komunitas Rohingya di Myanmar. Ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.

 

Demikian terungkap dalam pertemuan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend, Kamis (26/1) di DPR. “Mereka juga prihatin apa yang terjadi di Rohingya, karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah diratifikasi,” ujar Nurhayati kepada Parlementaria usai pertemuan.

 

Dalam perbincangan dengan Guerend banyak isu disampaikan Nurhayati, salah satunya adalah isu Rohingya yang belum terselesaikan hingga kini. Butuh dorongan dunia internasional untuk secepatnya menyelesaikan konflik di Rohingya tersebut. DPR sendiri berperan aktif atas isu ini. Lewat Dubes Uni Eropa, isu ini dibicarakan agar menjadi perhatian pula bagi pemerintah dan parlemen negara-negara Eropa. Uni Eropa harus ikut peduli terhadap masyarakat Rohingya.

 

Saat yang sama, kata Nurhayati, grup kerja sama parlemen dengan Uni Eropa juga sudah terbentuk. Ini kian memudahkan diplomasi parlemen untuk segera menyelesaikan beberapa konflik kawasan. Selain isu Rohingya, Nurhayati juga menyampaikan isu perdagangan dengan Uni Eropa yang pada 9 Maret nanti akan menggelar pertemuan di Brussel, Belgia.

 

“Kebetulan saya sendiri jadi steering committee di WTO. Nanti kita bicarakan bagaimana bisa mengaktifkan hubungan ini menjadi lebih bermanfaat,” aku Anggota Komisi I tersebut. Diuraikannya, Indonesia punya perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa yang biasa disebut CEPA (comprehensive economic partnership agreement). Diplomasi parlemen dibutuhkan untuk merealisasikan CEPA.

 

Namun, bicara dengan Uni Eropa, sambung Nurhayati, tidak lantas merepresentasikan negara-negara di Eropa. Uni Eropa hanya sebatas mendorong dan memberikan masukan, tidak membuat kebijakan yang mengatasnamakan negara-negara di Eropa. (mh)/foto:naefurodji/iw.  


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Minta PPATK Bekukan Aliran Dana LSM
24-04-2018 / B.K.S.A.P.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadel Muhammad memintaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan aliran...
Kebijakan Parlemen Uni Eropa Terkait Sawit Rugikan Indonesia
23-04-2018 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen Nurhayati Ali Assegaf mengatakan resolusi Parlemen Uni Eropa mengenai minyak kelapa sawit akan...
Kesetaraan Gender Penting untuk Jabatan Publik
23-04-2018 / B.K.S.A.P.
Kesetaraan gender perlu diwujudkan dalam mengisi jabatan-jabatan publik sebagai bagian dari kampanye Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Di jabatan pimpinan parlemen,...
Parlemen Efektif Sosialisasikan Antikorupsi
23-04-2018 / B.K.S.A.P.
Parlemen memegang peran penting dalam mengampanyekan aksi antikorupsi, sebagai salah satu lembaga negara. Parlemen begitu strategis mengambil peran ini, karena...