Uni Eropa Prihatin atas Konflik Rohingya

26-01-2017 / B.K.S.A.P.

Uni Eropa ikut prihatin atas tragedi kemanusiaan yang menimpa komunitas Rohingya di Myanmar. Ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.

 

Demikian terungkap dalam pertemuan Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerend, Kamis (26/1) di DPR. “Mereka juga prihatin apa yang terjadi di Rohingya, karena tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah diratifikasi,” ujar Nurhayati kepada Parlementaria usai pertemuan.

 

Dalam perbincangan dengan Guerend banyak isu disampaikan Nurhayati, salah satunya adalah isu Rohingya yang belum terselesaikan hingga kini. Butuh dorongan dunia internasional untuk secepatnya menyelesaikan konflik di Rohingya tersebut. DPR sendiri berperan aktif atas isu ini. Lewat Dubes Uni Eropa, isu ini dibicarakan agar menjadi perhatian pula bagi pemerintah dan parlemen negara-negara Eropa. Uni Eropa harus ikut peduli terhadap masyarakat Rohingya.

 

Saat yang sama, kata Nurhayati, grup kerja sama parlemen dengan Uni Eropa juga sudah terbentuk. Ini kian memudahkan diplomasi parlemen untuk segera menyelesaikan beberapa konflik kawasan. Selain isu Rohingya, Nurhayati juga menyampaikan isu perdagangan dengan Uni Eropa yang pada 9 Maret nanti akan menggelar pertemuan di Brussel, Belgia.

 

“Kebetulan saya sendiri jadi steering committee di WTO. Nanti kita bicarakan bagaimana bisa mengaktifkan hubungan ini menjadi lebih bermanfaat,” aku Anggota Komisi I tersebut. Diuraikannya, Indonesia punya perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa yang biasa disebut CEPA (comprehensive economic partnership agreement). Diplomasi parlemen dibutuhkan untuk merealisasikan CEPA.

 

Namun, bicara dengan Uni Eropa, sambung Nurhayati, tidak lantas merepresentasikan negara-negara di Eropa. Uni Eropa hanya sebatas mendorong dan memberikan masukan, tidak membuat kebijakan yang mengatasnamakan negara-negara di Eropa. (mh)/foto:naefurodji/iw.  


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Di COP 23, DPR Dorong Aksi Nyata Atasi Perubahan Iklim
17-11-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menghadiri Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) untuk Perubahan...
Kebijakan Non-Intervensi Karakteristik Negara Asean
15-11-2017 / B.K.S.A.P.
Arief Suditomo Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Anggota Komisi I mengatakan karakteristik negara-negara Asean adalah...
BKSAP Sesalkan KTT ASEAN Tidak Bahas Rohingya
15-11-2017 / B.K.S.A.P.
[Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Rofi Munawar dalam rilisnya menyesalkan KTT Asean tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis...
Penyebaran Konten Negatif Harus Disikapi Dengan Bijak
08-11-2017 / B.K.S.A.P.
Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mendorong pemerintah lebih masif mendorong gerakan literasi dan sosialisasi digital...