BKSAP Sesalkan Kebijakan Presiden AS Terkait Larangan Imigran

31-01-2017 / B.K.S.A.P.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Juliari Batubara, menyesalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait larangan masuknya tujuh warga negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke AS. Bahkan, kebijakan ini pun mendapat sorotan dari dunia.

 

“Sikap BKSAP tentunya menyesalkan adanya kebijakan tersebut yang di AS sendiri saja. Saat ini banyak mendapat kecaman,” tegas Juliari, saat dihubungi Parlementaria via pesan singkat, Senin (30/01/2017) malam.

 

Ketika ditanya terkait dampak kebijakan bagi Indonesia, Juliari menilai dampaknya memang belum terlalu kelihatan. Namun ia meminta Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri untuk mempelajari dampak kebijakan itu.

 

“Menurut saya untuk tahap sekarang, Menteri Luar Negeri Indonesia sebaiknya bertemu Dubes AS menanyakan lebih detail maksud  dan tujuan daripada kebijakan tersebut,” saran politisi F-PDI Perjuangan itu.

 

Juliari pun tak menampik adanya kemungkinan peningkatan potensi Anti AS di Indonesia, karena kebijakan AS terkait larangan masuknya imigran itu menuai pro dan kontra.

 

“Kami mengharapkan pihak kepolisian dapat selalu menjaga keamanan nasional kita,” pesan politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

 

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR Syaifullah Tamliha (F-PPP) mengatakan, akibat kebijakan itu, cenderung tidak berpengaruh pada Tanah Air.

 

“Indonesia dianggap sebagai pemeluk agama Islam moderat sehingga potensi gangguan kepada kita tentu cenderung tidak ada pengaruhnya atas kebijakan Trump itu,” tambah politisi asal dapil Kalsel itu.

 

Dampak dari kebijakan Trump itu, Kementerian Luar Negeri  Indonesia melalui semua perwakilan di AS meminta WNI di Negeri Paman Sam untuk tetap tenang. Kemenlu meminta WNI tetap menghormati hukum setempat dan ikut berkontribusi menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing.

 

Menlu Retno Marsudi pun menginstruksikan semua perwakilan di AS mengaktifkan layanan hotline selama 24 jam penuh.

 

Sebagaimana diketahui, Trump menandatangani perintah eksekutif yang isinya menghentikan sementara masuknya para pengungsi selama 120 hari, sedangkan untuk pengungsi Suriah batas waktu penghentian belum ditentukan batas waktunya.

 

Perintah eksekutif Trump itu juga melarang masuknya warga dari tujuh negara yang mayoritas penduduknya muslim, yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman, selama 90 hari ke depan.

 

Sejak perintah eksekutif Trump diberlakukan pekan lalu, para hakim federal dari empat negara bagian AS dengan bandara internasional - Massachusetts, New York, Virginia dan Washington - merilis 'izin tinggal sementara' untuk menangguhkan sebagian isi perintah eksekutif itu. Izin tinggal sementara ini mencegah otoritas masing-masing negara bagian untuk mendeportasi orang-orang yang ditahan di bandara karena larangan imigrasi Trump itu. (sf/nt) foto: tim parle


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Bahas SDG’s, Parlemen Uni Eropa akan Hadir Dalam World Parliamentary Forum
22-08-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Parlemen Uni Eropa untuk Asean Fransisco Fontan...
DPR Parlemen Paling Terbuka Se-Asean
09-08-2017 / B.K.S.A.P.
Koordinator Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Bernardo R. Agawin, sebuah penyedia jasa pengembangan teknologi untuk AIPA yang dinaungi lembaga swadaya...
Biro KSAP DPR Gelar Roadshow AIPA Connect
09-08-2017 / B.K.S.A.P.
Globalisasi telah menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya interaksi antar negara dan masyarakat di dunia. Tantangan dan masalah yang dihadapi tidak...
Ketua BKSAP Terima Dubes Oman
26-07-2017 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Duta Besar Oman, Nagor Alsaid di ruang kerjanya, Gedung...