KPPU Harus Ciptakan Keadilan Untuk Pelaku Usaha

31-01-2017 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LPMPUTS) mengamanatkan KPPU menjadi wasit dan dituntut mampu menciptakan rasa keadilan bagi para pelaku usaha.

 

"Kita ingin menciptakan wasit yang baik,  bukan yang asal-asalan atau yang bisa diperjual belikan untuk kepentingan tertentu," tegas politisi Golkar itu di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Senin (30/01/2017).

 

Lebih lanjut,  Firman mengumpamakan,  jika dalam pertandingan sepakbola seorang wasit bisa membantu pihak tertentu untuk memenangkan  pertandingan,  namun dalam persaingan usaha hal ini tidak boleh terjadi. 

 

Disisi lain, lanjutnya, Presiden telah berusaha mendatangkan investasi dari berbagai pihak sehingga RUU ini menjadi penting untuk meningkatkan potensi penerimaan negara. "Pelaku usaha ini nantinya diberikan sebuah kepastian hukum dan rasa keadilan," tutur Firman.

 

Sementara, terkait dengan usulan memberikan norma baru kepada KPPU untuk melakukan penyitaan dan penggeledahan, Firman mengatakan kewenangan tersebut akan tetap diberikan kepada Polri sebagai pemegang mandat penuh sebagaimana yang sudah diatur dalam KUHAP.  

 

"KPPU tugasnya menjadi wasit dan sampai pada tahapan untuk melakukan penyidikan, akan kita akan kembalikan kepada kewenangan lembaga yang sudah diatur dalam UU lain,  seperti Kepolisian  sehingga jangan sampai UU ini menimbulkan berbagai kontroversi baru akibatnya tujuan pembentukkan UU pun tidak tercapai," katanya

 

"Penyidik kita usulkan tetap di polisi, karena itu menjadi kewenangannya. Namun, proses harmonisasi masih berjalan di Panja," tegas Firman.

 

Sementara itu,  Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana selaku pengusul mengatakan, prinsipnya penguatan KPPU melalui RUU ini diharapkan mampu menciptakan persaingan usaha yang sehat dan kondusif, terutama untuk mendorong hadirnya BUMN yang lebih baik dan efisien.

 

"Kalau dulu dalam tender itu ada persekongkolan horizontal antara pelaku usaha untuk memenangkan suatu proyek, tetapi sekarang adalah luar biasa persengkokolan vertikal, banyak pemilik proyek bekerjasama dengan  pelaku usaha untuk menenangkan proyek. Ini yang banyak terjadi di swasta dan BUMN, " ungkap politisi Demokrat itu. (ann/nt), foto :  kresno/hr

BERITA TERKAIT
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...
Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli
13-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan...
Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah
11-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas...
Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Pada Masa Sidang IV
05-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU...

  • SHARES