Baleg Setujui RUU PKS

01-02-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui draf Rancangan Undang-Undang  tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR.

 

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto menjelaskan RUU PKS akan memberikan perlindungan pada semua lapisan masyarakat dari tindak kekerasan seksual, termasuk untuk anak-anak. "Dengan adanya RUU ini maka perempuan, anak-anak juga laki-laki akan terlindungi dari kekerasan seksual," ungkap Totok di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta,  Selasa (31/01/2017).

 

Lebih lanjut, politisi dari F-PAN itu menjelaskan RUU ini dimaknai sebagai dasar untuk membangun norma atau etika baru bagi seluruh masyarakat agar tidak mudah melakukan kekerasan maupun pelecehan seksual.

 

"Ataupun perilaku-perilaku yang merendahkan secara seksual, misalnya atasan kepada stafnya atau sesama teman.  Kadang-kadang perempuan menjadi korban, itu semua diatur dalam RUU ini," jelasnya.

 

Sementara anggota Baleg sekaligus pengusul RUU PKS Nihayatul Wafiroh mengatakan prinsipnya, muatan RUU ini lebih memberikan perlindungan kepada korban dan juga mewajibkan pemerintah untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan seksual.

 

"Beberapa poin penting yang tidak ada dalam UU lainnya seperti hak korban dan hak keluarga korban. Itu yang selama ini tidak tercover baik dalam UU KUHP dan UU lainnya, " terang politisi PKB itu. 

 

Ia melanjutkan, RUU PKS akan mengakomodir hak ganti rugi dan pemulihan untuk korban, sedangkan untuk pelaku kekerasan seksual diutamakan untuk direhabilitasi. Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena kekerasan seksual bisa saja disebabkan karena kelainan jiwa sehingga pelaku mengulang aktivitas yang sama.

 

"Banyak sekali pelaku yang ketika dimasukkan ke penjara, bukan sembuh malah semakin menjadi karena sebenarnya orang melakukan kekerasan seksual itu bermula dari pikiran,  jadi pikiran itu yang harus diubah," tandas Nihayatul. (ann/nt), foto : oji/hr.

BERITA TERKAIT
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...
Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli
13-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan...
Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah
11-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas...
Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Pada Masa Sidang IV
05-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU...

  • SHARES