Pansus Pemilu Tekad Tingkatkan Partisipasi Politik Perempuan

01-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Sirmadji menyatakan tekadnya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dengan menjabarkannya secara rinci dalam RUU Penyelenggaraan Pemiilu. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Koalisi Perempuan Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, CEPP dan Kemitraan pada Rabu, (01/02/2017) di Ruang Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

“Saya kira kita semua komitmen dan sepakat untuk bagaimana kaum perempuan itu semakin punya keberanian untuk menembus segala macam karir yang ada di sistem perpolitikan kita,” ujar Sirmadji.

 

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan bahwa memang diperlukan sebuah regulasi yang dapat mendorong partisipasi politik perempuan  untuk saat ini. “Diperlukan regulasi yang sifatnya memang memberikan sesuatu yang agak berdaya paksa terhadap para pemangku kepartaian yg ada terkat perempuan,” terangnya.

 

Ia pun juga menjelaskan, terkait politik perempuan, ia mengusulkan agar dapat memprioritaskan perempuan dalam memperoleh nomor urut satu pemilu. Sehingga dengan begitu, potensi perempuan untuk dapat terpilih menjadi lebih besar. 

 

“Tapi kalau komitmen dengan sistem tertutup, atau terbuka terbatas. Perempuan bisa diusulkan untuk memperoleh posisi nomor satu di 30 persen dareah pemilihan,” tutur legislator dapil Jawa Timur VII ini.

 

Hingga saat ini, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu masih dalam tahap menyerap aspirasi dari berbagai pihak salah satunya dari pegiat perempuan, hal ini dimaksudkan agar RUU Penyelenggaraan Pemilu yang menjadi regulasi dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif secara serentak ini dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. RUU ini pun ditargetkan akan selesai pada April 2018. (hs) foto: jayadi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....