Pansus Pemilu Tekad Tingkatkan Partisipasi Politik Perempuan

01-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Sirmadji menyatakan tekadnya dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dengan menjabarkannya secara rinci dalam RUU Penyelenggaraan Pemiilu. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Koalisi Perempuan Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, CEPP dan Kemitraan pada Rabu, (01/02/2017) di Ruang Pansus B, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

“Saya kira kita semua komitmen dan sepakat untuk bagaimana kaum perempuan itu semakin punya keberanian untuk menembus segala macam karir yang ada di sistem perpolitikan kita,” ujar Sirmadji.

 

Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan bahwa memang diperlukan sebuah regulasi yang dapat mendorong partisipasi politik perempuan  untuk saat ini. “Diperlukan regulasi yang sifatnya memang memberikan sesuatu yang agak berdaya paksa terhadap para pemangku kepartaian yg ada terkat perempuan,” terangnya.

 

Ia pun juga menjelaskan, terkait politik perempuan, ia mengusulkan agar dapat memprioritaskan perempuan dalam memperoleh nomor urut satu pemilu. Sehingga dengan begitu, potensi perempuan untuk dapat terpilih menjadi lebih besar. 

 

“Tapi kalau komitmen dengan sistem tertutup, atau terbuka terbatas. Perempuan bisa diusulkan untuk memperoleh posisi nomor satu di 30 persen dareah pemilihan,” tutur legislator dapil Jawa Timur VII ini.

 

Hingga saat ini, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu masih dalam tahap menyerap aspirasi dari berbagai pihak salah satunya dari pegiat perempuan, hal ini dimaksudkan agar RUU Penyelenggaraan Pemilu yang menjadi regulasi dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif secara serentak ini dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. RUU ini pun ditargetkan akan selesai pada April 2018. (hs) foto: jayadi/hr.

BERITA TERKAIT
Enam Provinsi Defisit Keterwakilan
18-05-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy,  mengatakan ada enam provinsi yang mengalami defisit keterwakilan.  Provinsi tersebut...
Dewan Dukung Polri Bongkar TPPO Berkedok Pengiriman TKI
27-04-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah...
Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Pemutihan TKI di Arab Saudi
26-04-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia Rieke Diah Pitaloka meminta  pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait program...
Timwas TKI Usulkan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU PPTKILN
26-04-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan Revisi UU No. 39 Tahun...

  • SHARES