Masyarakat Sumbar Dukung Lahirnya UU Wasnus

02-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Wakil Ketua Pansus RUU Wawasan Nusantara Khotibul Umam Wiranu mengatakan, masyarakat Sumatra Barat sangat mengapresiasi dan mendukung lahirnya UU Wawasan Nusantara. Dengan UU ini  diharapkan nilai-nilai luhur dan tradisi adat bisa tetap dipertahankan .

 

“  RUU Wawasan Nusantara adalah gugusan dari tradisi dari adat istiadat Nusantara yang sebagian sudah terlupakan,” ujarnya usai pertemuan Tim Pansus RUU Wasnus DPR dengan kalangan tokoh adat, tokoh agama, Ninik Mamak dan jajaran Pemprov Sumbar di Padang, Senin (30/1) lalu.

 

Legislator dari Partai Demokrat ini  tidak menampik RUU Wasnus disusun dengan latar belakang melunturnya nilai-nilai lokal. “ Benar bahwa hal itu terjadi akibat nilai-nilai lokal yang sudah tidak menjadi acuan dalam peraturan daerah,” jelasnya.

 

Setelah masuk era liberalisasi, aturan-aturan yang dibuat cenderung mengabaikan hal-hal yang menjadi soko guru dari masing-masing kultur.  Di Minang mereka mengakui adat-adat sudah mulai jauh dipraktekkan oleh generasi muda, moralitas sudah tidak menjadi acuan. “ Yang ada adalah nilai-nilai yang bersifat kongkrit, pragmatis dan lebih terlihat secara nyata,” ia menegaskan.

 

Lebih jauh anggota Dewan yang duduk di Komisi VIII ini mengatakan, tradisi di Minang adalah matrilineal, artinya seluruh produk kebudayaan dan adat istiadat itu sangat menghormati jalur ibu. Dengan demikian tanah tidak bisa sembarangan dijual kalau belum ada kesepakatan adat.

 

“ Ini salah satu yang mengikat orang Minang, menjadikan tanah tidak bisa terjual oleh investor asing,” jelas Khotibul. Hal lain yang menjadi pertimbangan lahirnya RUU Wasnus adalah sekarang ini kita sering fokus pada persatuan, sementara kebhinekaan sering dilupakan. Dulu orang bicara perbedaan itu takut karena yang ditekankan soal persatuan, padahal semboyan kita bhineka tunggal ika.

 

“ Tunggal ika lebih menonjol, sedang kebhinekaan tidak dimunculkan. Sehingga keragaman kebudayaan tidak menjadi cermin bangsa Indonesia, yang ada keseragaman,” pungkas Khotibul menandaskan. (mp), foto : mastur/hp.

BERITA TERKAIT
Fit and Proper Test Anggota KPU-Bawaslu Tidak Perlu Ditunda
27-03-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan proses uji kelayakan dan kepatutan anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan...
BUMN Harus Belajar dari Kasus Pelindo II
23-03-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan, persoalan global bond PT. Pelindo II...
Komisioner KPU Butuh Berbagai Keahlian
23-03-2017 / PANITIA KHUSUS
Komposisi keanggotaan komisioner KPU butuh berbagai keahlian, tidak hanya politik dan hukum. KPU juga membutuhkan komisioner yang ahli IT atau...
Pansus RUU Pemilu Paparkan Hasil Kunjungan ke Meksiko
23-03-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu menggelar rapat Pembahasan RUU bersama Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkumham, Rabu (22/3/2017). Dalam raker...

  • SHARES