Pansus Pemilu Minta Penetapan Komisioner KPU dan Bawaslu Ditunda

02-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy meminta penetapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebaiknya ditunda hingga pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu rampung.

 

Sejauh ini, Tim Seleksi telah menetapkan sebanyak 14 orang calon Komisioner KPU dan 10 orang calon Komisioner Bawaslu. Nama-nama tersebut telah diserahkan kepada Presiden untuk kemudian disaring dan dilanjutkan ke DPR.

 

“Akan dikirimkan ke DPR untuk dipilih sebanyak 7 orang Komisioner KPU dan 5 orang Komisioner Bawaslu, sebaiknya  ditunda dulu sambil menunggu selesainya UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru,” ujar Lukman Edy dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (02/02/2017).

 

Politisi dari F-PKB itu mengkhawatirkan norma UU yang lama akan berbeda dengan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang juga mengatur soal penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP.

 

Ia menyebutkan ada beberapa catatan penting tentang penyelenggara pemilu yang diusulkan pemerintah dalam draft RUU, DIM Fraksi-Fraksi maupun usulan dari masyarakat yang berbeda dengan UU lama. Diantaranya, batasan usia penyelenggara pemilu, keterlibatan penyelenggara pemilu dalam partai politik, rekruitmen dan kewenangan DKPP, dan jumlah komisoner hingga syarat- syarat khusus keanggotaan KPU maupun Bawaslu.

 

Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait batasan usia penyelenggara pemilu, draft Pemerintah mengusulkan menaikkan syarat minimal usia komisioner 5 tahun, sedangkan ada usulan masyarakat untuk membuat syarat maksimal usia komisioner.

 

Di sisi lain, ada usulan untuk menambah jumlah komisioner Bawaslu menjadi 7 orang, mengingat beban tugas dan tambahan kewenangan Bawaslu dalam draft RUU, sehingga komposisi 5 orang dianggap kurang memadai.

 

“Begitu juga keterlibatan penyelenggara pemilu dalam parpol, pemerintah mengusulkan calon komisoner wajib menyatakan mundur dari partai politik pada saat pendaftaran. Sementara, UU pemilu lama menyatakan tidak boleh ada catatan sebagai pengurus partai politik selama 5 tahun terakhir,” kata Lukman.

 

Ia juga menyoroti usulan masyarakat untuk merubah persyaratan kompetensi Komisioner KPU maupun Bawaslu seperti penerapan e-voting mengharuskan ada komisioner yang ahli teknologi IT dan keahlian auditor untuk melakukan audit terhadap dana kampanye.

 

Belum lagi, lanjutnya, penyelidikan dan penyidikan praktik money politics mewajibkan persyaratan punya pengalaman dalam intelijen dan penyidikan serta usulan tentang kewajiban untuk mengakomodir keterwakilan 30% perempuan di Komisioner.

 

“Artinya kalau pemerintah mengusulkan 14 nama, maka 5 diantaranya harus perempuan, sementara untuk calon KPU dari 10 nama 3 diantaranya harus perempuan,” lanjutnya.

 

Menurut Lukman, seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu akan menjadi persoalan dan berpotensi ditolak Komisi II DPR jika UU baru mengatur ketentuan yang berbeda dengan ketentuan UU yang lama.

 

“Bagi kami baik itu di Pansus maupun Komisi II, menyakini bahwa seleksi sekarang kebutuhannya adalah untuk pemilu 2019, begitu juga UU pemilu yang sedang dibahas adalah untuk pemilu 2019, bukan untuk pemilu 2024,” tandasnya. (ann,mp), foto : jaka/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....