Komisi II Minta Kementerian PAN-RB Segera Terbitkan PP ASN

02-02-2017 / KOMISI II

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Mengingat hingga kini PP tersebut belum diterbitkan, sehingga implementasi yang tertuang dalam UU ASN belum berjalan.

 

Demikian disampaikan  Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali usai rapat kerja dengan Menteri PAN-RB, Dirjen Otda Kemendagri, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara Kamis (02/02/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

“Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB untuk mempercepat terbitkan PP yang terkait dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebelum melakukan revisi terhadap UU No 5 tahun 2014 tersebut,” tegasnya.

 

Politisi Golkar ini juga mendorong kepada Pemerintah untuk segera melakukan penataan organisasi yang mencerminkan prinsip “tepat struktur, tepat fungsi” sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan profesional. 

 

“Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB, Kemendagri dan BKN untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mempercepat upaya penyelesaian penataan organisasi perangkat daerah termasuk dalam hal pengisian formasi jabatan yang mencerminkan prinsip tepat struktur tepat fungsi,” tuturmya.

 

Selain itu, Komisi II DPR juga mendorong Kementerian PAN-RB, Kemendagri, BKN dan KASN untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka memastikan setiap tahapan proses pengisian jabatan dengan mendasarkan pada merit sistem dalam suatu sistem rekruitmen yang terbuka dan berbudaya pencapaian kinerja.

 

Terkait dengan simpang siur informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer, Komisi II DPR juga meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk segera memberikan penjelasan secara resmi.  “Komisi II DPR juga meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk segera memberikan penjelasan secara resmi terkait kelanjutan penanganan dan penyelesaian tenaga honorer K1 dan K2,” tutur Amali.

 

Komisi II DPR  memberikan apresiasi kepada KASN atas upaya yang telah dilakukan dan meminta KASN untuk terus meningkatkan kinerja dan meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian nasional.

 

“Kami juga memberikan apresiasi kepada KASN atas upaya yang telah dilakukan dan meminta KASN untuk meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap masalah kepegawaian nasional,” tutup Amali. (hs)/foto:jayadi/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Legislator Pertanyakan Strategi Pengawasan Aset Negara Pasca Pemindahan IKN
28-01-2020 / KOMISI II
Dalam rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sektretaris Negara,Anggota DPR RI Komarudin Watubun sempat mempertanyakan pengawasan terhadap aset...
Dana Masuk ke Kas Negara dari Hasil Pengelolaan Aset Negara Hanya 15 Persen
28-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa aset yang dimiliki negara jumlah dan nilainya sangat luar biasa, namun...
Optimalkan Pengelolaan Aset Negara untuk Kepentingan Bangsa
28-01-2020 / KOMISI II
Komisi II DPR RI akan membentuk tujuh Panitia Kerja (Panja) Pengawasan dalam satu tahun masa sidang di tahun 2020 ini....
Alokasi Anggaran untuk Daerah Perbatasan Harus Optimal
22-01-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyampaikan sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan(BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan...