Tampung Aspirasi Masyarakat Sumbar, UU Desa Perlu Direvisi

06-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Kalangan DPR meminta pemerintah untuk merevisi Undang-undang Desa guna menampung aspirasi masyarakat Sumatera Barat, karena dana desa yang diterima jumlahnya masih kecil. Dalam UU tersebut ditetapkan masing-masing desa mendapatkan bantuan Rp 1 miliar, namun di Sumbar kesatuan pemerintah terkecil adalah nagari. Padahal nagari ini membawahi puluhan desa.

 

Hal itu mengemuka ketika Tim Pansus RUU Wawasan Nusantara dipimpin Ketuanya Daryatmo Mardijanto melakukan kunspek ke Provinsi Sumbar, di Padang baru-baru ini. Tim diterima staf ahli bidang politik, pemerintahan dan hukum, Yulitar didampingi tokoh-tokoh adat, agama, Bundo Kanduang, Ninik Mamak dan Lembaga Kekerabatan Adat Ala Minangkabau (LKAAM).

 

Anggota Tim Khotibul Umam Wiranu mengakui, masalah ini memang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat bahwa kesatuan pemerintah terkecil di Minang namanya Nagari. Tapi ternyata Nagari itu himpunan dari delapan-hingga sepuluh jurong. Jurong ini kalau di Jawa namanya desa.

 

“ Ketika UU Desa diterapkan, setiap desa mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 1 miliar. Untuk Sumbar alamatnya pada Nagari, padahal Nagari merupakan kumpulan jurong-jurong yang merupakan desa,” ungkap politisi Demokrat ini.

 

Karena itu mantan Wakil Ketua Pansus RUU Desa ini berharap harus ada revisi UU atau jalan paling cepat membuat Peraturan Pemerintah .

 

Hal senada dikatakan anggota Tim Pansus RUU Wasnus Kennydy Azis, ada ketidakadilan dalam hal bantuan desa, karena pemerintah pusat menghitungnya berdasarkan jumlah nagari yang dilihat sebagai pemerintah terendah di Sumbar. Sebagai perbandingan, Pemprov Bengkulu yang berpenduduk hanya 1,7 juta jiwa dapat bantuan dana desa Rp 2,5 T. Jumlah penduduk Provinsi Aceh 5,7 juta jiwa mendapatkan dana desa Rp 3,8 T.  Sedangkan Sumbar yang berpenduduk 5,2 juta jiwa hanya terima Rp 800 miliar saja.

 

Menurut Aziz, uang 3 triliun sangat besar kalau dimanfaatkan untuk desa-desa atau jurong. “ Kami tidak bermaksud mengubah nagari atau lainnya, tapi bagaimana konteks peraturan di tingkat bawah apakah perlu diubah. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) sehingga dana Rp 3 T bisa dimanfaatkan di Sumbar . Saya titip kepada Gubernur apa instrumennya yang cocok supaya Sumbar memperoleh keadilan hak yang sama, ada keadilan yang sama,” tegas politisi Golkar ini (mp) Foto: Mastur/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kasus Penganiayaan Pencuri Sarang Burung Walet Diserahkan ke Komisi III
22-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Hak Angket KPK menerima aspirasi dari para korban kasus penganiayaan dan penembakan pencuri sarang burung walet yang dituduhkan kepada...
Pansus Apresiasi Kesaksian Mantan Hakim Syarifuddin Umar
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengapresiasi kesaksian mantan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar. Kesaksian ini sekali...
Dalam Jalankan Fungsinya, KPK Tak Berpedoman pada KUHAP
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip...
Agun: KPK Jangan Jadi Lembaga yang Tak Terkontrol
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menjadi lembaga yang tak tersentuh kontrol. Banyak yang perlu ditinjau ulang dari keberadaan KPK...