Tampung Aspirasi Masyarakat Sumbar, UU Desa Perlu Direvisi

06-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Kalangan DPR meminta pemerintah untuk merevisi Undang-undang Desa guna menampung aspirasi masyarakat Sumatera Barat, karena dana desa yang diterima jumlahnya masih kecil. Dalam UU tersebut ditetapkan masing-masing desa mendapatkan bantuan Rp 1 miliar, namun di Sumbar kesatuan pemerintah terkecil adalah nagari. Padahal nagari ini membawahi puluhan desa.

 

Hal itu mengemuka ketika Tim Pansus RUU Wawasan Nusantara dipimpin Ketuanya Daryatmo Mardijanto melakukan kunspek ke Provinsi Sumbar, di Padang baru-baru ini. Tim diterima staf ahli bidang politik, pemerintahan dan hukum, Yulitar didampingi tokoh-tokoh adat, agama, Bundo Kanduang, Ninik Mamak dan Lembaga Kekerabatan Adat Ala Minangkabau (LKAAM).

 

Anggota Tim Khotibul Umam Wiranu mengakui, masalah ini memang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat bahwa kesatuan pemerintah terkecil di Minang namanya Nagari. Tapi ternyata Nagari itu himpunan dari delapan-hingga sepuluh jurong. Jurong ini kalau di Jawa namanya desa.

 

“ Ketika UU Desa diterapkan, setiap desa mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 1 miliar. Untuk Sumbar alamatnya pada Nagari, padahal Nagari merupakan kumpulan jurong-jurong yang merupakan desa,” ungkap politisi Demokrat ini.

 

Karena itu mantan Wakil Ketua Pansus RUU Desa ini berharap harus ada revisi UU atau jalan paling cepat membuat Peraturan Pemerintah .

 

Hal senada dikatakan anggota Tim Pansus RUU Wasnus Kennydy Azis, ada ketidakadilan dalam hal bantuan desa, karena pemerintah pusat menghitungnya berdasarkan jumlah nagari yang dilihat sebagai pemerintah terendah di Sumbar. Sebagai perbandingan, Pemprov Bengkulu yang berpenduduk hanya 1,7 juta jiwa dapat bantuan dana desa Rp 2,5 T. Jumlah penduduk Provinsi Aceh 5,7 juta jiwa mendapatkan dana desa Rp 3,8 T.  Sedangkan Sumbar yang berpenduduk 5,2 juta jiwa hanya terima Rp 800 miliar saja.

 

Menurut Aziz, uang 3 triliun sangat besar kalau dimanfaatkan untuk desa-desa atau jurong. “ Kami tidak bermaksud mengubah nagari atau lainnya, tapi bagaimana konteks peraturan di tingkat bawah apakah perlu diubah. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) sehingga dana Rp 3 T bisa dimanfaatkan di Sumbar . Saya titip kepada Gubernur apa instrumennya yang cocok supaya Sumbar memperoleh keadilan hak yang sama, ada keadilan yang sama,” tegas politisi Golkar ini (mp) Foto: Mastur/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....