Saatnya Parpol Rekrut Kader Perempuan Berkualitas

08-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi isu penting dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Para aktivis perempuan mendorong ketentuan yang mengatur caleg perempuan ditempatkan di nomor urut 1 di 30 persen total Dapil.

 

Hal itu disampaikan Kaukus Perempuan Politik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus RUU Pemilu dipimpin Ketua Pansus Lukman Edy, Rabu (08/02/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati menyampaikan bahwa dukungan terhadap caleg perempuan sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana dari negara untuk caleg perempuan. "Kami merekomendasikan kepada Pansus RUU Pemilu agar pendanaan parpol diutamakan untuk caleg perempuan", ujar Septi.

 

Terkait dengan penyusunan daftar calon, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) merekomendasikan agar penentuan nomor caleg dengan sistem zipper murni. "Kami mengusulkan untuk penentuan nomor urut selang seling, antara laki-laki dan perempuan", tegas Endang, perwakilan GPSP.

 

Dalam rapat ini, beberapa anggota Pansus Pemilu menginformasikan  bahwa partai-partai sulit mencari kader perempuan yang  siap berkompetisi di Pemilu. Menanggapi hal itu, politisi perempuan Partai Golkar Hetifah mengingatkan pentingnya bagi setiap Partai Politik mempercepat penyiapan kader-kader perempuannya yang berkualitas. Ia mengakui tidak mudah mencari perempuan berkualitas yang siap terjun ke politik.

 

"Fakta bahwa sekarang masih sulit mencari kader yang mau jadi caleg, bagaimana dalam waktu yang singkat ini kita bekerja serius", kata Hetifah.

 

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, Hetifah mengapresiasi usulan 'Blocking Seat' yang juga disuarakan beberapa politisi laki-laki. "Kita apresiasi sistem Blocking Seat yang juga diusulkan bapak-bapak (anggota Pansus). Nanti perlu diperjelas bagaimana cara dan metodenya", tutup Hetifah. (hs, sc) Foto : Jayadi/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pansus Angket DPR akan Panggil KPK
16-11-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa bersama Wakil Ketua Pansus Angket Eddy Kusuma Wijaya memberikan keterangan pers.di...
Pimpinan KPK Instruksikan Jajarannya Absen Penuhi Panggilan Pansus
26-10-2017 / PANITIA KHUSUS
Suasana ruang rapat Pansus Angket KPK yang tidak dihadiri oleh Sekjen KPK dan koordinator unit Labuksi. foto:arief Ketua Pansus Hak Angket...
Pansus Angket KPK akan Panggil Koordinator Labuksi KPK
25-10-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Hak Angket DPR RI untuk KPK akan memanggil Plt Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi...
Penyadapan KPK Tak Boleh Langgar HAM
27-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, kewengan penyadapan KPK menjadi poin penting yang digaris bawahi. Rapat...