Saatnya Parpol Rekrut Kader Perempuan Berkualitas

08-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi isu penting dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Para aktivis perempuan mendorong ketentuan yang mengatur caleg perempuan ditempatkan di nomor urut 1 di 30 persen total Dapil.

 

Hal itu disampaikan Kaukus Perempuan Politik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus RUU Pemilu dipimpin Ketua Pansus Lukman Edy, Rabu (08/02/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati menyampaikan bahwa dukungan terhadap caleg perempuan sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana dari negara untuk caleg perempuan. "Kami merekomendasikan kepada Pansus RUU Pemilu agar pendanaan parpol diutamakan untuk caleg perempuan", ujar Septi.

 

Terkait dengan penyusunan daftar calon, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) merekomendasikan agar penentuan nomor caleg dengan sistem zipper murni. "Kami mengusulkan untuk penentuan nomor urut selang seling, antara laki-laki dan perempuan", tegas Endang, perwakilan GPSP.

 

Dalam rapat ini, beberapa anggota Pansus Pemilu menginformasikan  bahwa partai-partai sulit mencari kader perempuan yang  siap berkompetisi di Pemilu. Menanggapi hal itu, politisi perempuan Partai Golkar Hetifah mengingatkan pentingnya bagi setiap Partai Politik mempercepat penyiapan kader-kader perempuannya yang berkualitas. Ia mengakui tidak mudah mencari perempuan berkualitas yang siap terjun ke politik.

 

"Fakta bahwa sekarang masih sulit mencari kader yang mau jadi caleg, bagaimana dalam waktu yang singkat ini kita bekerja serius", kata Hetifah.

 

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, Hetifah mengapresiasi usulan 'Blocking Seat' yang juga disuarakan beberapa politisi laki-laki. "Kita apresiasi sistem Blocking Seat yang juga diusulkan bapak-bapak (anggota Pansus). Nanti perlu diperjelas bagaimana cara dan metodenya", tutup Hetifah. (hs, sc) Foto : Jayadi/od.

BERITA TERKAIT
Fit and Proper Test Anggota KPU-Bawaslu Tidak Perlu Ditunda
27-03-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan proses uji kelayakan dan kepatutan anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan...
BUMN Harus Belajar dari Kasus Pelindo II
23-03-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan, persoalan global bond PT. Pelindo II...
Komisioner KPU Butuh Berbagai Keahlian
23-03-2017 / PANITIA KHUSUS
Komposisi keanggotaan komisioner KPU butuh berbagai keahlian, tidak hanya politik dan hukum. KPU juga membutuhkan komisioner yang ahli IT atau...
Pansus RUU Pemilu Paparkan Hasil Kunjungan ke Meksiko
23-03-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu menggelar rapat Pembahasan RUU bersama Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkumham, Rabu (22/3/2017). Dalam raker...

  • SHARES