Saatnya Parpol Rekrut Kader Perempuan Berkualitas

08-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi isu penting dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Para aktivis perempuan mendorong ketentuan yang mengatur caleg perempuan ditempatkan di nomor urut 1 di 30 persen total Dapil.

 

Hal itu disampaikan Kaukus Perempuan Politik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus RUU Pemilu dipimpin Ketua Pansus Lukman Edy, Rabu (08/02/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati menyampaikan bahwa dukungan terhadap caleg perempuan sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana dari negara untuk caleg perempuan. "Kami merekomendasikan kepada Pansus RUU Pemilu agar pendanaan parpol diutamakan untuk caleg perempuan", ujar Septi.

 

Terkait dengan penyusunan daftar calon, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) merekomendasikan agar penentuan nomor caleg dengan sistem zipper murni. "Kami mengusulkan untuk penentuan nomor urut selang seling, antara laki-laki dan perempuan", tegas Endang, perwakilan GPSP.

 

Dalam rapat ini, beberapa anggota Pansus Pemilu menginformasikan  bahwa partai-partai sulit mencari kader perempuan yang  siap berkompetisi di Pemilu. Menanggapi hal itu, politisi perempuan Partai Golkar Hetifah mengingatkan pentingnya bagi setiap Partai Politik mempercepat penyiapan kader-kader perempuannya yang berkualitas. Ia mengakui tidak mudah mencari perempuan berkualitas yang siap terjun ke politik.

 

"Fakta bahwa sekarang masih sulit mencari kader yang mau jadi caleg, bagaimana dalam waktu yang singkat ini kita bekerja serius", kata Hetifah.

 

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, Hetifah mengapresiasi usulan 'Blocking Seat' yang juga disuarakan beberapa politisi laki-laki. "Kita apresiasi sistem Blocking Seat yang juga diusulkan bapak-bapak (anggota Pansus). Nanti perlu diperjelas bagaimana cara dan metodenya", tutup Hetifah. (hs, sc) Foto : Jayadi/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi
10-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28...
Judul RUU Minol Diputuskan Pekan Depan
04-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua PansusRUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI Arwani Thomafi menjelaskan, hasil rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Minol Rabu (4/4/2018), di...
Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa
22-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Di era digitalisasi yang sudah tidak mungkin kita lawan lagi, e-commerce sudah merambah ke seluruh dunia. Kini kesempatan bagi Indonesia...
BNPT Jadi Leading Sector Penanggulangan Terorisme
15-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi’i menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi leading...