Saatnya Parpol Rekrut Kader Perempuan Berkualitas

08-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi isu penting dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Para aktivis perempuan mendorong ketentuan yang mengatur caleg perempuan ditempatkan di nomor urut 1 di 30 persen total Dapil.

 

Hal itu disampaikan Kaukus Perempuan Politik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus RUU Pemilu dipimpin Ketua Pansus Lukman Edy, Rabu (08/02/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati menyampaikan bahwa dukungan terhadap caleg perempuan sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana dari negara untuk caleg perempuan. "Kami merekomendasikan kepada Pansus RUU Pemilu agar pendanaan parpol diutamakan untuk caleg perempuan", ujar Septi.

 

Terkait dengan penyusunan daftar calon, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) merekomendasikan agar penentuan nomor caleg dengan sistem zipper murni. "Kami mengusulkan untuk penentuan nomor urut selang seling, antara laki-laki dan perempuan", tegas Endang, perwakilan GPSP.

 

Dalam rapat ini, beberapa anggota Pansus Pemilu menginformasikan  bahwa partai-partai sulit mencari kader perempuan yang  siap berkompetisi di Pemilu. Menanggapi hal itu, politisi perempuan Partai Golkar Hetifah mengingatkan pentingnya bagi setiap Partai Politik mempercepat penyiapan kader-kader perempuannya yang berkualitas. Ia mengakui tidak mudah mencari perempuan berkualitas yang siap terjun ke politik.

 

"Fakta bahwa sekarang masih sulit mencari kader yang mau jadi caleg, bagaimana dalam waktu yang singkat ini kita bekerja serius", kata Hetifah.

 

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, Hetifah mengapresiasi usulan 'Blocking Seat' yang juga disuarakan beberapa politisi laki-laki. "Kita apresiasi sistem Blocking Seat yang juga diusulkan bapak-bapak (anggota Pansus). Nanti perlu diperjelas bagaimana cara dan metodenya", tutup Hetifah. (hs, sc) Foto : Jayadi/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Aparat Diharapakan Lebih Tajam Cegah Terorisme
25-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Dengan telah disahkannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang, para aparat yang bertugas memberantas terorisme bisa...
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan...
Pasal Perlindungan Korban Terorisme Berlaku Surut
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Pasal-pasal dalam RUU Terorisme kini sudah jauh lebih maju. Dan salah satu konten yang terbaru adalah semua korban terorisme di...
Timsin RUU Terorisme Selaraskan Pasal-pasal
24-05-2018 / PANITIA KHUSUS
Tim Sinkronisasi (timsin) Pansus RUU Terorisme masih menyelaraskan pasal-pasal dalam RUU ini, agar tidak saling bertolak belakang. Yang juga masih...