Saatnya Parpol Rekrut Kader Perempuan Berkualitas

08-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Keterwakilan perempuan dalam politik menjadi isu penting dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Para aktivis perempuan mendorong ketentuan yang mengatur caleg perempuan ditempatkan di nomor urut 1 di 30 persen total Dapil.

 

Hal itu disampaikan Kaukus Perempuan Politik dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus RUU Pemilu dipimpin Ketua Pansus Lukman Edy, Rabu (08/02/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati menyampaikan bahwa dukungan terhadap caleg perempuan sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan dana dari negara untuk caleg perempuan. "Kami merekomendasikan kepada Pansus RUU Pemilu agar pendanaan parpol diutamakan untuk caleg perempuan", ujar Septi.

 

Terkait dengan penyusunan daftar calon, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) merekomendasikan agar penentuan nomor caleg dengan sistem zipper murni. "Kami mengusulkan untuk penentuan nomor urut selang seling, antara laki-laki dan perempuan", tegas Endang, perwakilan GPSP.

 

Dalam rapat ini, beberapa anggota Pansus Pemilu menginformasikan  bahwa partai-partai sulit mencari kader perempuan yang  siap berkompetisi di Pemilu. Menanggapi hal itu, politisi perempuan Partai Golkar Hetifah mengingatkan pentingnya bagi setiap Partai Politik mempercepat penyiapan kader-kader perempuannya yang berkualitas. Ia mengakui tidak mudah mencari perempuan berkualitas yang siap terjun ke politik.

 

"Fakta bahwa sekarang masih sulit mencari kader yang mau jadi caleg, bagaimana dalam waktu yang singkat ini kita bekerja serius", kata Hetifah.

 

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, Hetifah mengapresiasi usulan 'Blocking Seat' yang juga disuarakan beberapa politisi laki-laki. "Kita apresiasi sistem Blocking Seat yang juga diusulkan bapak-bapak (anggota Pansus). Nanti perlu diperjelas bagaimana cara dan metodenya", tutup Hetifah. (hs, sc) Foto : Jayadi/od.

BERITA TERKAIT
KPK Tak Bisa Berantas Korupsi Sendiri
20-07-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, KPK tidak bisa berjalan sendiri, karena proses hukum pembuktian tindak pidanan korupsi membutuhkan bantuan dari...
Pansus Angket KPK Minta Polri Tindaklanjuti Hasil Temuan BPK
20-07-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Angket KPK telah menyerahkan hasil audit BPK terhadap KPK. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya telah...
Tak Ada Muatan Kepentingan Tertentu dalam Kinerja Pansus Angket KPK
19-07-2017 / PANITIA KHUSUS
Tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan koordinasi dan supervisi atas penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian...
Pansus Angket KPK Siap Pertanggungjawabkan Temuannya Kepada Publik
19-07-2017 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Taufiqulhadi menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Pansus Angket KPK DPR RI difokuskan kepada...

  • SHARES