Keterwakilan Perempuan dalam Politik Jangan Jalan di Tempat

14-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenkeu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/02/2017). Dalam raker itu, Pansus memaparkan ada 15 (lima belas) cluster isu dalam RUU Pemilu.

 

15 cluster isu itu adalah asas Pemilu; sistem Pemilu DPR dan DPD; jumlah kursi anggota DPR, alokasi kursi dan daerah pemilihan DPR; persyaratan Parpol peserta Pemilu; rekapitulasi suara; ambang batas parlemen; pemilihan presiden dan wakil presiden; penyelenggara Pemilu; sentra penegakan hukum Pemilu; sengketa proses Pemilu; kampanye dan politik uang; perselisihan kepengurusan Parpol; sengketa hasil Pemilu; serta hari pelaksanaan Pemilu.

 

Dalam raker tersebut, Anggota Pansus Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian menambahkan satu isu krusial yaitu keterwakilan perempuan. Menurutnya, isu keterwakilan perempuan 'jalan di tempat'.

 

Oleh sebab itu, Hetifah  menyampaikan kepada Pemerintah agar isu keterwakilan perempuan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu. “Kami sudah mendapat masukan dari berbagai komunitas perempuan dan juga anggota Pansus seperti sistem ‘Blocking Seat’ atau ‘Reserve Seat’. Kami harap agar isu ini dimasukkan dalam daftar isu strategis yang disusun dan akan dibahas Pansus bersama Pemerintah”, ujar Hetifah.

 

Anggota Pansus lainnya juga menambahkan tahapan Pemilu sebagai isu krusial. Raker tersebut akhirnya menyepakati ada 17 (tujuh belas) isu krusial. Meski demikian, Pansus dan Pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang terus berkembang. (hs,mp), foto : jayadi/hr.

BERITA TERKAIT
KPK Tak Bisa Berantas Korupsi Sendiri
20-07-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi, KPK tidak bisa berjalan sendiri, karena proses hukum pembuktian tindak pidanan korupsi membutuhkan bantuan dari...
Pansus Angket KPK Minta Polri Tindaklanjuti Hasil Temuan BPK
20-07-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Angket KPK telah menyerahkan hasil audit BPK terhadap KPK. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya telah...
Tak Ada Muatan Kepentingan Tertentu dalam Kinerja Pansus Angket KPK
19-07-2017 / PANITIA KHUSUS
Tugas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan koordinasi dan supervisi atas penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian...
Pansus Angket KPK Siap Pertanggungjawabkan Temuannya Kepada Publik
19-07-2017 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Taufiqulhadi menegaskan bahwa pelaksanaan tugas Pansus Angket KPK DPR RI difokuskan kepada...

  • SHARES