Keterwakilan Perempuan dalam Politik Jangan Jalan di Tempat

14-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Kemendagri, Kemenkumham dan Kemenkeu, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/02/2017). Dalam raker itu, Pansus memaparkan ada 15 (lima belas) cluster isu dalam RUU Pemilu.

 

15 cluster isu itu adalah asas Pemilu; sistem Pemilu DPR dan DPD; jumlah kursi anggota DPR, alokasi kursi dan daerah pemilihan DPR; persyaratan Parpol peserta Pemilu; rekapitulasi suara; ambang batas parlemen; pemilihan presiden dan wakil presiden; penyelenggara Pemilu; sentra penegakan hukum Pemilu; sengketa proses Pemilu; kampanye dan politik uang; perselisihan kepengurusan Parpol; sengketa hasil Pemilu; serta hari pelaksanaan Pemilu.

 

Dalam raker tersebut, Anggota Pansus Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian menambahkan satu isu krusial yaitu keterwakilan perempuan. Menurutnya, isu keterwakilan perempuan 'jalan di tempat'.

 

Oleh sebab itu, Hetifah  menyampaikan kepada Pemerintah agar isu keterwakilan perempuan menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Pemilu. “Kami sudah mendapat masukan dari berbagai komunitas perempuan dan juga anggota Pansus seperti sistem ‘Blocking Seat’ atau ‘Reserve Seat’. Kami harap agar isu ini dimasukkan dalam daftar isu strategis yang disusun dan akan dibahas Pansus bersama Pemerintah”, ujar Hetifah.

 

Anggota Pansus lainnya juga menambahkan tahapan Pemilu sebagai isu krusial. Raker tersebut akhirnya menyepakati ada 17 (tujuh belas) isu krusial. Meski demikian, Pansus dan Pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya isu-isu baru yang terus berkembang. (hs,mp), foto : jayadi/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pemberantasan Korupsi Jangan Tebang Pilih
26-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian serius saat Raker Komisi III DPR...
Makassar New Port Bisa Seimbangkan Ekonomi Indonesia
22-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Pembangunan Makassar New Port (MNP) diharapkan banyak pihak bisa mewujudkan keseimbangan ekonomi antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Hal tersebut...
Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahandjo diduga terlibat rekayasa proyek semasa menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)....
Pembangunan Port Baru di Pelindo IV Tak Bisa Dihindarkan
20-09-2017 / PANITIA KHUSUS
Konektivitas ekspor dan impor antar daerah yang ada di Indonesia maupun ke luar negeri merupakan salah satu penunjang peningkatan ekonomi...