Kemenag Perlu Perbaiki Regulasi Permudah Santri Dapatkan KIP

17-02-2017 / KOMISI VIII

Tidak terserapnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) di pondok pesantren dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi santri dinilai membebani serta kurang sosialisasi dari Kementerian Agama.
 

Hal itu diungkapkan anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah ke Kalimatan Selatan, Jumat (17/2) usai melakukan dialog dengan Kiai Pondok Pesantren Darul ilmi, para pengajar dan jajaran Kemenag.


Lebih lanjut politisi partai PKS itu menegaskan, syarat untuk mendapatkan KIP harus diperbaiki. Dengan demikian, KIP yang jumlahnya 1.400 itu dapat terserap dengan baik dan para santri bisa belajar tanpa memikirkan biaya.

 

"Masalah  ini harus dibawa ke pusat, persyaratan untuk mendapatkan KIP yang dibuat Kemenag harus diubah sebab penyerapan hanya sedikit, padahal banyak santri yang membutuhkan," ujarnya.

 

Ledia menjelaskan, kendalanya itu bermula saat  para santri yang mendapat rekomendasi dari kiai untuk mendapatkan KIP harus kembali ke asalnya untuk meminta   surat tidak mampu dari kelurahan. Sementara mereka tinggal di pondok pesantren Daarul Ilmi itu berasal dari luar kabupaten. Jika harus menggurus setelah masuk hanya akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan KIP yang di dapat, sehingga hal itu dirasa memberatkan.

 

"Seharusnya pondok pesantren dan Kemenag mensosialisasi kepada santri yang mau masuk apa bila terkategori tidak mampu harus menyertakan surat rekomendasi dari kampungnya. Jangan setelah masuk baru disuruh mengurus, kan biayanya mahal, sehingga mereka bisa mendapat bantuan," pungkasnya. Perlu diketahui berdasarkan laporan Kemenag, serapan KIP di Pesantren hanya sebesar 32 persen. (rnm,mp)/foto:ria/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII DPR Temukan 136 Guru Madrasah DIY Tak Dapatkan TPG
24-11-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI menemukan informasi bahwa ada 136 guru Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mendapatkan...
Komisi VIII Dukung Kanwil Kemenag DIY Bangun Asrama Haji
23-11-2017 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun asrama haji di kawasan...
Komisi VIII Tinjau Dua Kelompok Usaha di Mamuju
23-11-2017 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI meninjau dua kelompok usaha di Mamuju, Sulawesi Barat yang menerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial...
Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
23-11-2017 / KOMISI VIII
Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga...