Kemenag Perlu Perbaiki Regulasi Permudah Santri Dapatkan KIP

17-02-2017 / KOMISI VIII

Tidak terserapnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) di pondok pesantren dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi santri dinilai membebani serta kurang sosialisasi dari Kementerian Agama.
 

Hal itu diungkapkan anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah ke Kalimatan Selatan, Jumat (17/2) usai melakukan dialog dengan Kiai Pondok Pesantren Darul ilmi, para pengajar dan jajaran Kemenag.


Lebih lanjut politisi partai PKS itu menegaskan, syarat untuk mendapatkan KIP harus diperbaiki. Dengan demikian, KIP yang jumlahnya 1.400 itu dapat terserap dengan baik dan para santri bisa belajar tanpa memikirkan biaya.

 

"Masalah  ini harus dibawa ke pusat, persyaratan untuk mendapatkan KIP yang dibuat Kemenag harus diubah sebab penyerapan hanya sedikit, padahal banyak santri yang membutuhkan," ujarnya.

 

Ledia menjelaskan, kendalanya itu bermula saat  para santri yang mendapat rekomendasi dari kiai untuk mendapatkan KIP harus kembali ke asalnya untuk meminta   surat tidak mampu dari kelurahan. Sementara mereka tinggal di pondok pesantren Daarul Ilmi itu berasal dari luar kabupaten. Jika harus menggurus setelah masuk hanya akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan KIP yang di dapat, sehingga hal itu dirasa memberatkan.

 

"Seharusnya pondok pesantren dan Kemenag mensosialisasi kepada santri yang mau masuk apa bila terkategori tidak mampu harus menyertakan surat rekomendasi dari kampungnya. Jangan setelah masuk baru disuruh mengurus, kan biayanya mahal, sehingga mereka bisa mendapat bantuan," pungkasnya. Perlu diketahui berdasarkan laporan Kemenag, serapan KIP di Pesantren hanya sebesar 32 persen. (rnm,mp)/foto:ria/iw.

BERITA TERKAIT
RUU Ponpes dan Madrasah Kembali Disuarakan
15-06-2017 / KOMISI VIII
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah kembali disuarakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher di...
Kemensos Sudah Jalankan Perpres dengan Baik
14-06-2017 / KOMISI VIII
Kementerian Sosial dinilai sudah menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) No.46/2015 tentang Kementerian Sosial dengan baik. Apresiasi itu terkait dengan tanggung jawab...
PP atas UU Jaminan Produk Halal Harus Segera Terwujud
12-06-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau kesiapan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 33...
Legislator Usulkan OKI Prakarsai Selesaikan Krisis Politik Qatar
09-06-2017 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher menilai pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dengan empat negara Arab yakni Arab...

  • SHARES