Kemenag Perlu Perbaiki Regulasi Permudah Santri Dapatkan KIP

17-02-2017 / KOMISI VIII

Tidak terserapnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) di pondok pesantren dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi santri dinilai membebani serta kurang sosialisasi dari Kementerian Agama.
 

Hal itu diungkapkan anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah ke Kalimatan Selatan, Jumat (17/2) usai melakukan dialog dengan Kiai Pondok Pesantren Darul ilmi, para pengajar dan jajaran Kemenag.


Lebih lanjut politisi partai PKS itu menegaskan, syarat untuk mendapatkan KIP harus diperbaiki. Dengan demikian, KIP yang jumlahnya 1.400 itu dapat terserap dengan baik dan para santri bisa belajar tanpa memikirkan biaya.

 

"Masalah  ini harus dibawa ke pusat, persyaratan untuk mendapatkan KIP yang dibuat Kemenag harus diubah sebab penyerapan hanya sedikit, padahal banyak santri yang membutuhkan," ujarnya.

 

Ledia menjelaskan, kendalanya itu bermula saat  para santri yang mendapat rekomendasi dari kiai untuk mendapatkan KIP harus kembali ke asalnya untuk meminta   surat tidak mampu dari kelurahan. Sementara mereka tinggal di pondok pesantren Daarul Ilmi itu berasal dari luar kabupaten. Jika harus menggurus setelah masuk hanya akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan KIP yang di dapat, sehingga hal itu dirasa memberatkan.

 

"Seharusnya pondok pesantren dan Kemenag mensosialisasi kepada santri yang mau masuk apa bila terkategori tidak mampu harus menyertakan surat rekomendasi dari kampungnya. Jangan setelah masuk baru disuruh mengurus, kan biayanya mahal, sehingga mereka bisa mendapat bantuan," pungkasnya. Perlu diketahui berdasarkan laporan Kemenag, serapan KIP di Pesantren hanya sebesar 32 persen. (rnm,mp)/foto:ria/iw.

BERITA TERKAIT
Pendidikan Politik Dukung Demokrasi Indonesia
21-04-2017 / KOMISI VIII
Pendidikan politik menjadi dasar adanya generasi penerus dalam perpolitikan. Politik bukanlah hal yang opsional, melainkan harus ada demi berjalannya demokrasi...
Bersama Mengawal Implementasi UU Disabilitas
18-04-2017 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid menyampaikan beberapa poin penting dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016...
Komisi VIII DPR Pantau Langsung Penanganan Pasca Longsor Ponorogo
11-04-2017 / KOMISI VIII
Tim kunker spesifik Komisi VIII DPR RRI  memantau penanganan pasca tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran Kecamatan Pulung, Kabupaten...
Perlu Edukasi Pemotongan Anggaran kepada Daerah
07-04-2017 / KOMISI VIII
Terkait persoalan operasional anggaran yang mengemuka saat kunjungan Komisi VIII ke Panti,  Anggota Komisi VIII DPR dan juga Anggota Badan...

  • SHARES