Kemenag Perlu Perbaiki Regulasi Permudah Santri Dapatkan KIP

17-02-2017 / KOMISI VIII

Tidak terserapnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) di pondok pesantren dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi santri dinilai membebani serta kurang sosialisasi dari Kementerian Agama.
 

Hal itu diungkapkan anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah ke Kalimatan Selatan, Jumat (17/2) usai melakukan dialog dengan Kiai Pondok Pesantren Darul ilmi, para pengajar dan jajaran Kemenag.


Lebih lanjut politisi partai PKS itu menegaskan, syarat untuk mendapatkan KIP harus diperbaiki. Dengan demikian, KIP yang jumlahnya 1.400 itu dapat terserap dengan baik dan para santri bisa belajar tanpa memikirkan biaya.

 

"Masalah  ini harus dibawa ke pusat, persyaratan untuk mendapatkan KIP yang dibuat Kemenag harus diubah sebab penyerapan hanya sedikit, padahal banyak santri yang membutuhkan," ujarnya.

 

Ledia menjelaskan, kendalanya itu bermula saat  para santri yang mendapat rekomendasi dari kiai untuk mendapatkan KIP harus kembali ke asalnya untuk meminta   surat tidak mampu dari kelurahan. Sementara mereka tinggal di pondok pesantren Daarul Ilmi itu berasal dari luar kabupaten. Jika harus menggurus setelah masuk hanya akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan KIP yang di dapat, sehingga hal itu dirasa memberatkan.

 

"Seharusnya pondok pesantren dan Kemenag mensosialisasi kepada santri yang mau masuk apa bila terkategori tidak mampu harus menyertakan surat rekomendasi dari kampungnya. Jangan setelah masuk baru disuruh mengurus, kan biayanya mahal, sehingga mereka bisa mendapat bantuan," pungkasnya. Perlu diketahui berdasarkan laporan Kemenag, serapan KIP di Pesantren hanya sebesar 32 persen. (rnm,mp)/foto:ria/iw.

BERITA TERKAIT
Itet Sayangkan Masih Lemahnya Basis Data Kemensos
21-02-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyayangkan penggunaan data BPS Tahun 2011 sebagai basis data penerima manfaat (bantuan...
Legislator Minta Peraturan Kemendagri Tidak Batasi Kontribusi Madrasyah Alliyah
21-02-2017 / KOMISI VIII
Ketua Tim Kunjungan Spesifik  Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain minta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang Pemerintah...
Pelaksanaan PKH dan KUBE Sering Terkendala Masalah Data
20-02-2017 / KOMISI VIII
Persoalan yang masih dialami oleh setiap provinsi dan kabupaten terkait Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masalah data. Demikian dikatakan Ketua...
Program E-Warong Harus Tepat Sasaran
17-02-2017 / KOMISI VIII
Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dewan, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau pelaksanaan Program e-Warong di Kota...

  • SHARES