Kemenag Perlu Perbaiki Regulasi Permudah Santri Dapatkan KIP

17-02-2017 / KOMISI VIII

Tidak terserapnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) di pondok pesantren dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi santri dinilai membebani serta kurang sosialisasi dari Kementerian Agama.
 

Hal itu diungkapkan anggota Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah ke Kalimatan Selatan, Jumat (17/2) usai melakukan dialog dengan Kiai Pondok Pesantren Darul ilmi, para pengajar dan jajaran Kemenag.


Lebih lanjut politisi partai PKS itu menegaskan, syarat untuk mendapatkan KIP harus diperbaiki. Dengan demikian, KIP yang jumlahnya 1.400 itu dapat terserap dengan baik dan para santri bisa belajar tanpa memikirkan biaya.

 

"Masalah  ini harus dibawa ke pusat, persyaratan untuk mendapatkan KIP yang dibuat Kemenag harus diubah sebab penyerapan hanya sedikit, padahal banyak santri yang membutuhkan," ujarnya.

 

Ledia menjelaskan, kendalanya itu bermula saat  para santri yang mendapat rekomendasi dari kiai untuk mendapatkan KIP harus kembali ke asalnya untuk meminta   surat tidak mampu dari kelurahan. Sementara mereka tinggal di pondok pesantren Daarul Ilmi itu berasal dari luar kabupaten. Jika harus menggurus setelah masuk hanya akan menambah biaya yang tidak sebanding dengan KIP yang di dapat, sehingga hal itu dirasa memberatkan.

 

"Seharusnya pondok pesantren dan Kemenag mensosialisasi kepada santri yang mau masuk apa bila terkategori tidak mampu harus menyertakan surat rekomendasi dari kampungnya. Jangan setelah masuk baru disuruh mengurus, kan biayanya mahal, sehingga mereka bisa mendapat bantuan," pungkasnya. Perlu diketahui berdasarkan laporan Kemenag, serapan KIP di Pesantren hanya sebesar 32 persen. (rnm,mp)/foto:ria/iw.

BERITA TERKAIT
UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan
19-05-2017 / KOMISI VIII
Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah....
Deding Ishak Terima Guru Madrasah Ibditaiyah As Shalafi
18-05-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengapresiasi salah satu program Humas bertajuk Kunjungan Edukasi. Dalam program inilah rakyat bisa...
Pembubaran HTI Harus Berlandaskan Hukum
09-05-2017 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI M.Ali Taher menyatakan  pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang dilindungi  Undang-Undang Keormasan,...
Normalisasi Sungai Karama di Mamuju Tengah Butuh 70 Miliar
05-05-2017 / KOMISI VIII
Kebutuhan anggaran sekitar 70 miliar untuk normalisasi sungai Karama di Mamuju Tengah (Mateng) terungkap saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR...

  • SHARES