Lulusan Madrasah Aliyah Diupayakan Masuk Birokrasi NKRI

17-02-2017 / KOMISI VIII

Anggota Tim Kunspek Komisi VIII ke Provinsi Kalimatan Selatan Muslich mengatakan lulusan madrasah Aliyah yang ada di pondok pesantren harus masuk dalam birokrasi NKRI.

 

"Lulusan dari sini jangan hanya pandangannya menjadi guru dan bekerja di Kementerian Agama saja, kalau bisa Alliyah masuk dalam birokrasi NKRI," kata Muslich usai berdialog di Pondok Pesantren Daarul Ilmi, Kalsel, Jumat (17/02/2017).

 

Apalagi lanjut politisi PPP itu, Kemenag saat ini membuat beasiswa S-1 bagi lulusan Alliyah yang berprestasi.

 

"Ada program dari Kemenag, beasiswa S-1 khusu untuk Alliyah di bawah pondok pesantren. Kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin, agar nantinya negeri ini mendapatkan orang yang selain berpendidikan juga ahlaknya baik, imannya baik, soleh/solehah," ujarnya.

 

Pandangan Kiai, lanjutnya  jangan hanya  menjadi guru dan bekerja di lingkungan Kemenag saja,  Alliyah harus melakukan terobosan di bidang lain, kalau bisa  bahkan  lulusan Alliyah dimasukkan bidang akademik kepolisian dengan beasiswa yang diberikan Kemenag.

 

"Supaya negeri ini menjadi solid, NKRI bisa di pertanggung jawabkan, dengan lulusan Alliyah yang dikuliahkan di berbagai bidang itu tadi," harapnya.(rnm,mp)/foto:ria/iw.

 

BERITA TERKAIT
RUU Ponpes dan Madrasah Kembali Disuarakan
15-06-2017 / KOMISI VIII
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah kembali disuarakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher di...
Kemensos Sudah Jalankan Perpres dengan Baik
14-06-2017 / KOMISI VIII
Kementerian Sosial dinilai sudah menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) No.46/2015 tentang Kementerian Sosial dengan baik. Apresiasi itu terkait dengan tanggung jawab...
PP atas UU Jaminan Produk Halal Harus Segera Terwujud
12-06-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau kesiapan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 33...
Legislator Usulkan OKI Prakarsai Selesaikan Krisis Politik Qatar
09-06-2017 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher menilai pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dengan empat negara Arab yakni Arab...

  • SHARES