Lulusan Madrasah Aliyah Diupayakan Masuk Birokrasi NKRI

17-02-2017 / KOMISI VIII

Anggota Tim Kunspek Komisi VIII ke Provinsi Kalimatan Selatan Muslich mengatakan lulusan madrasah Aliyah yang ada di pondok pesantren harus masuk dalam birokrasi NKRI.

 

"Lulusan dari sini jangan hanya pandangannya menjadi guru dan bekerja di Kementerian Agama saja, kalau bisa Alliyah masuk dalam birokrasi NKRI," kata Muslich usai berdialog di Pondok Pesantren Daarul Ilmi, Kalsel, Jumat (17/02/2017).

 

Apalagi lanjut politisi PPP itu, Kemenag saat ini membuat beasiswa S-1 bagi lulusan Alliyah yang berprestasi.

 

"Ada program dari Kemenag, beasiswa S-1 khusu untuk Alliyah di bawah pondok pesantren. Kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin, agar nantinya negeri ini mendapatkan orang yang selain berpendidikan juga ahlaknya baik, imannya baik, soleh/solehah," ujarnya.

 

Pandangan Kiai, lanjutnya  jangan hanya  menjadi guru dan bekerja di lingkungan Kemenag saja,  Alliyah harus melakukan terobosan di bidang lain, kalau bisa  bahkan  lulusan Alliyah dimasukkan bidang akademik kepolisian dengan beasiswa yang diberikan Kemenag.

 

"Supaya negeri ini menjadi solid, NKRI bisa di pertanggung jawabkan, dengan lulusan Alliyah yang dikuliahkan di berbagai bidang itu tadi," harapnya.(rnm,mp)/foto:ria/iw.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
BPIH 2018 Diharapkan Tidak Jauh Berbeda Dengan Tahun 2017
18-01-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim berharap, biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahunn...
Kampanye Hitam Harus Dihindari dalam Pilkada Serentak
16-01-2018 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong menilai black campaign (kampanye hitam) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun...
Ketua DPR Bambang Soesatyo Diharapkan Dapat Kembalikan Marwah dan Kinerja DPR
16-01-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim berharap pergantian Ketua DPR dari Setya Novanto kepada Bambang Soesatyo dapat mengembalikan marwah...
Kemenag Harus Punya Langkah Strategis Sikapi Kebijakan PPN Arab Saudi
12-01-2018 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna menyikapi kepastian kenaikan ongkos haji oleh Kementerian Agama menyusul pemberlakuan pajak pertambahan nilai...