Lulusan Madrasah Aliyah Diupayakan Masuk Birokrasi NKRI

17-02-2017 / KOMISI VIII

Anggota Tim Kunspek Komisi VIII ke Provinsi Kalimatan Selatan Muslich mengatakan lulusan madrasah Aliyah yang ada di pondok pesantren harus masuk dalam birokrasi NKRI.

 

"Lulusan dari sini jangan hanya pandangannya menjadi guru dan bekerja di Kementerian Agama saja, kalau bisa Alliyah masuk dalam birokrasi NKRI," kata Muslich usai berdialog di Pondok Pesantren Daarul Ilmi, Kalsel, Jumat (17/02/2017).

 

Apalagi lanjut politisi PPP itu, Kemenag saat ini membuat beasiswa S-1 bagi lulusan Alliyah yang berprestasi.

 

"Ada program dari Kemenag, beasiswa S-1 khusu untuk Alliyah di bawah pondok pesantren. Kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin, agar nantinya negeri ini mendapatkan orang yang selain berpendidikan juga ahlaknya baik, imannya baik, soleh/solehah," ujarnya.

 

Pandangan Kiai, lanjutnya  jangan hanya  menjadi guru dan bekerja di lingkungan Kemenag saja,  Alliyah harus melakukan terobosan di bidang lain, kalau bisa  bahkan  lulusan Alliyah dimasukkan bidang akademik kepolisian dengan beasiswa yang diberikan Kemenag.

 

"Supaya negeri ini menjadi solid, NKRI bisa di pertanggung jawabkan, dengan lulusan Alliyah yang dikuliahkan di berbagai bidang itu tadi," harapnya.(rnm,mp)/foto:ria/iw.

 

BERITA TERKAIT
Itet Sayangkan Masih Lemahnya Basis Data Kemensos
21-02-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyayangkan penggunaan data BPS Tahun 2011 sebagai basis data penerima manfaat (bantuan...
Legislator Minta Peraturan Kemendagri Tidak Batasi Kontribusi Madrasyah Alliyah
21-02-2017 / KOMISI VIII
Ketua Tim Kunjungan Spesifik  Komisi VIII DPR RI Abdul Malik Haramain minta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang Pemerintah...
Pelaksanaan PKH dan KUBE Sering Terkendala Masalah Data
20-02-2017 / KOMISI VIII
Persoalan yang masih dialami oleh setiap provinsi dan kabupaten terkait Program Keluarga Harapan (PKH) adalah masalah data. Demikian dikatakan Ketua...
Program E-Warong Harus Tepat Sasaran
17-02-2017 / KOMISI VIII
Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dewan, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau pelaksanaan Program e-Warong di Kota...

  • SHARES