Lulusan Madrasah Aliyah Diupayakan Masuk Birokrasi NKRI

17-02-2017 / KOMISI VIII

Anggota Tim Kunspek Komisi VIII ke Provinsi Kalimatan Selatan Muslich mengatakan lulusan madrasah Aliyah yang ada di pondok pesantren harus masuk dalam birokrasi NKRI.

 

"Lulusan dari sini jangan hanya pandangannya menjadi guru dan bekerja di Kementerian Agama saja, kalau bisa Alliyah masuk dalam birokrasi NKRI," kata Muslich usai berdialog di Pondok Pesantren Daarul Ilmi, Kalsel, Jumat (17/02/2017).

 

Apalagi lanjut politisi PPP itu, Kemenag saat ini membuat beasiswa S-1 bagi lulusan Alliyah yang berprestasi.

 

"Ada program dari Kemenag, beasiswa S-1 khusu untuk Alliyah di bawah pondok pesantren. Kesempatan ini harus digunakan sebaik mungkin, agar nantinya negeri ini mendapatkan orang yang selain berpendidikan juga ahlaknya baik, imannya baik, soleh/solehah," ujarnya.

 

Pandangan Kiai, lanjutnya  jangan hanya  menjadi guru dan bekerja di lingkungan Kemenag saja,  Alliyah harus melakukan terobosan di bidang lain, kalau bisa  bahkan  lulusan Alliyah dimasukkan bidang akademik kepolisian dengan beasiswa yang diberikan Kemenag.

 

"Supaya negeri ini menjadi solid, NKRI bisa di pertanggung jawabkan, dengan lulusan Alliyah yang dikuliahkan di berbagai bidang itu tadi," harapnya.(rnm,mp)/foto:ria/iw.

 

BERITA TERKAIT
UU Disabilitas Harus Segera Diimplementasikan
19-05-2017 / KOMISI VIII
Pemerintah didesak segera mengimplementasikan UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Setelah setahun disahkan, banyak amanat UU ini belum dijalankan pemerintah....
Deding Ishak Terima Guru Madrasah Ibditaiyah As Shalafi
18-05-2017 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengapresiasi salah satu program Humas bertajuk Kunjungan Edukasi. Dalam program inilah rakyat bisa...
Pembubaran HTI Harus Berlandaskan Hukum
09-05-2017 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI M.Ali Taher menyatakan  pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang dilindungi  Undang-Undang Keormasan,...
Normalisasi Sungai Karama di Mamuju Tengah Butuh 70 Miliar
05-05-2017 / KOMISI VIII
Kebutuhan anggaran sekitar 70 miliar untuk normalisasi sungai Karama di Mamuju Tengah (Mateng) terungkap saat Wakil Ketua Komisi VIII DPR...

  • SHARES