BKD Sarankan DPRD Oku Timur Datang Ke Kementerian Keuangan

17-02-2017 / LAIN-LAIN

Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI Asep Ahmad Saifulloh menyarankan kepada Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mananyakan langsung ke Kementerian Keuangan RI terkait terlambatnya transfer daerah.

 

"Selama ini ada masalah keterlambatan transfer pusat ke daerah, terkait dana bagi hasil, karena sampai bulan februari ini bagi hasil yang bersumber dari APBN 2015 dan 2016 belum cair. 

Kami menyarankan, sebaiknya berkonsultasi langsung dengan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah," paparnya usai  menerima kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Oku Timur di Ruang Rapat BKD, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017). 

 

Biasanya keterlambatan tersebut, kata Asep, karena penerimaan di daerah sendiri mungkin sampai saat ini masih belum selesai. "Berapa sih sebenarnya realisasi penerimaan di Kabupaten Oku tersebut," ujarnya. 

 

Alasan lain yang menyebabkan keterlambatan, lanjut Asep, juga karena saldo kas daerah masih tinggi, dengan begitu pencairan akan ditunda. "Karena lebih mengutamakan bagi mereka yang mengalami kesulitan di dalam cash flow. Yang ketiga bisa bersumber karena pemerintah ini masih kekurangan penerimaan," jelas Asep. 

 

 

Namun, lanjutnya,  dari pihak DPRD Kabupaten Oku Timur  mengklarifikasi bahwa keriteria di atas tidak terpenuhi. “Maka ini jadi pertanyaan besar, sebenarnya yang mengetahui duduk permasalahnya ada di Kementerian Keuangan. Bisa jadi, kita melihat, sebagai analis dari luar, memang ada persoalan di pemerintah pusat. Terutama di awal-awal tahun anggaran, bisa saja sumber-sumber keuangan pemerintah pusat masih terbatas. Jadi belum bisa memenuhi kebutuhan transfer daerah," ungkap Asep. 

 

Ia  juga menyarankan agar pemerintah daerah tetap mengutamakan kejujuran dalam menyajikan data-data. Karena data-data itu akan berpengaruh pada formulasi perhitungan transfer pemerintah pusat ke daerah. Selain itu juga senantiasa memperbaiki tata kelola keuangan APBD, dengan begitu akan diberi kepercayaan mengelola anggaran oleh pemerintah pusat. (eko, sc)/foto:jayadi/iw.

 

BERITA TERKAIT
BKD Kerjasama Kedubes Belanda Tingkatkan Kapasitas Keahlian
20-04-2017 / LAIN-LAIN
Badan Keahlian DPR (BKD) melakukan kerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda untuk meningkatkan kapasitas keahlian para peneliti, legal drafter dan tenaga...
Dewan Dukung Revisi UU Pengawas Persaingan Usaha
18-04-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijaya menyatakan dukungan terhadap  revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan...
Kepala PKAKN BK DPR Pertanyakan Opini TMP Tiga Kabupaten di Maluku
13-04-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar mempertanyakan perolehan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) saat...
Pasca Tahun 2045 Indonesia Akan Diperebutkan Dunia
11-04-2017 / LAIN-LAIN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan  jika pasca 2045 dimana sumber daya alam akan mulai habis...

  • SHARES