Program E-Warong Harus Tepat Sasaran

17-02-2017 / KOMISI VIII
Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dewan, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau pelaksanaan Program e-Warong di Kota Medan.
 
 
Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu saat menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkot Medan, Dinas Sosial Provinsi Sumut, Perwakilan Bulog, Perwakilan BRI di Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Jum'at (17/2/2017)
 
 
Dalam sambutannya, Khotibul juga menekankan pentingnya basis data yang akurat, terverifikasi dan tervalidasi dengan baik agar berbagai program yang dicanangkan Kemensos tepat sasaran. 
 
 
"Problem data penerima bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan) hingga kini masih jadi kendala utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial," ungkap Khotibul.
 
 
Ia menambahkan bahwa Komisi VIII sudah pernah menyetujui anggaran senilai 600 miliar lebih untuk update verifikasi data penerima bantuan sosial, namun temuan di lapangan ternyata Kemensos masih juga menggunakan data BPS Tahun 2011. 
 
 
Terkait Program e-Warong, politisi Demokrat ini juga menyayangkan belum dibuatnya sistem terpadu antara Kemensos, Bulog dan Bank BUMN (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri) terutama terkait laporan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan dalam Program e-Warong. 
 
 
"Sepertinya baru sebatas MoU saja, masih ada diskoneksi antara perbankan, Bulog dengan kementerian terkait pertanggung jawaban anggaran sehingga perlu penjelasan secara transparan terkait program e-warong. Karena ini menggunakan APBN," imbuh Umam. 
 
 
Wakil Ketua Komisi VIII ini mengingatkan hal tersebut supaya temuan disklaimer BPK tidak terjadi lagi di Kemensos. Bagaimanapun sebuah program yang baik juga harus didukung oleh sistem pelaporan pertanggungjawaban yang baik pula, pungkasnya.(odjie)/foto:naefurodji/iw.
BERITA TERKAIT
RUU Ponpes dan Madrasah Kembali Disuarakan
15-06-2017 / KOMISI VIII
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pondok pesantren (Ponpes) dan madrasah kembali disuarakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher di...
Kemensos Sudah Jalankan Perpres dengan Baik
14-06-2017 / KOMISI VIII
Kementerian Sosial dinilai sudah menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) No.46/2015 tentang Kementerian Sosial dengan baik. Apresiasi itu terkait dengan tanggung jawab...
PP atas UU Jaminan Produk Halal Harus Segera Terwujud
12-06-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau kesiapan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 33...
Legislator Usulkan OKI Prakarsai Selesaikan Krisis Politik Qatar
09-06-2017 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI M Ali Taher menilai pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dengan empat negara Arab yakni Arab...

  • SHARES