Program E-Warong Harus Tepat Sasaran

17-02-2017 / KOMISI VIII
Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dewan, Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik meninjau pelaksanaan Program e-Warong di Kota Medan.
 
 
Hal tersebut dikemukakan Ketua Tim Kunspek Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu saat menggelar pertemuan dengan jajaran Pemkot Medan, Dinas Sosial Provinsi Sumut, Perwakilan Bulog, Perwakilan BRI di Gedung Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, Jum'at (17/2/2017)
 
 
Dalam sambutannya, Khotibul juga menekankan pentingnya basis data yang akurat, terverifikasi dan tervalidasi dengan baik agar berbagai program yang dicanangkan Kemensos tepat sasaran. 
 
 
"Problem data penerima bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan) hingga kini masih jadi kendala utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial," ungkap Khotibul.
 
 
Ia menambahkan bahwa Komisi VIII sudah pernah menyetujui anggaran senilai 600 miliar lebih untuk update verifikasi data penerima bantuan sosial, namun temuan di lapangan ternyata Kemensos masih juga menggunakan data BPS Tahun 2011. 
 
 
Terkait Program e-Warong, politisi Demokrat ini juga menyayangkan belum dibuatnya sistem terpadu antara Kemensos, Bulog dan Bank BUMN (BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri) terutama terkait laporan pertanggung jawaban anggaran yang digunakan dalam Program e-Warong. 
 
 
"Sepertinya baru sebatas MoU saja, masih ada diskoneksi antara perbankan, Bulog dengan kementerian terkait pertanggung jawaban anggaran sehingga perlu penjelasan secara transparan terkait program e-warong. Karena ini menggunakan APBN," imbuh Umam. 
 
 
Wakil Ketua Komisi VIII ini mengingatkan hal tersebut supaya temuan disklaimer BPK tidak terjadi lagi di Kemensos. Bagaimanapun sebuah program yang baik juga harus didukung oleh sistem pelaporan pertanggungjawaban yang baik pula, pungkasnya.(odjie)/foto:naefurodji/iw.

  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi VIII DPR Temukan 136 Guru Madrasah DIY Tak Dapatkan TPG
24-11-2017 / KOMISI VIII
Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI menemukan informasi bahwa ada 136 guru Madrasah di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mendapatkan...
Komisi VIII Dukung Kanwil Kemenag DIY Bangun Asrama Haji
23-11-2017 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun asrama haji di kawasan...
Komisi VIII Tinjau Dua Kelompok Usaha di Mamuju
23-11-2017 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI meninjau dua kelompok usaha di Mamuju, Sulawesi Barat yang menerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial...
Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
23-11-2017 / KOMISI VIII
Program bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial butuh penasihat usaha untuk memberi wawasan usaha pada warga...