Praktik Bernegara Harus Sesuai Wasantara

20-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Para penyelenggara negara harus memahami betul pandangan wawasan nusantara (wasantara) yang sangat strategis. Praktik bernegara memang harus disesuaikan dengan wasantara. Untuk itu, pengambilan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah mesti pula berwawasan nusantara.

 

Inilah yang disampaikan Ketua Tim delegasi Pansus RUU Wasantara Agun Gunanjar di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/2). Wasantara yang dimaksud Agun adalah mampu memahami dan menjaga keragaman rakyat Indonesia yang sangat kaya. Adat istiadat, ras, bahasa, hingga busana masyarakat Indonesia beragam. Inilah yang perlu dijaga dengan UU Wasantara.

 

"Indonesia punya karaktetistik khusus dibandingkan negara lain. Tidak saja keragaman rakyatnya, tapi juga kepulauannya sangat luas dengan ribuan pulau. Bahkan, sebagian pulaunya belum berpenghuni," jelas Agun dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambe. RUU usul inisiatif DPD RI ini, ingin agar pemerintah pusat dan daerah tidak mengambil kebijakan berdasarkan ego wilayah.

 

Ditambahkan Anggota F-PG ini, kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia  juga harus terjaga, karena bisa menjadi perekat kebangsaan. Di sinilah UU Wasantara  perlu hadir mengatur kehidupan dan kearifan bangsa Indonesia. Pembangunan hukum, sosial, dan ekonomi kelak akan merujuk pada UU Wasantara.

 

Sementara itu, Gubernur Sulut berkomentar, ada banyak masukan yang bisa digali dari Sulut. Di sini ada banyak suku dan pulau. Sebagian pulaunya belum berpenghuni. Dan RUU Wasantara yang sedang dirumuskan ini harus pula menjangkau masyarakat di Pulau Miyangas yang berbatasan langsung dengan Philipina. Masyarakat di sana punya kekhasan sendiri sebagai entitas khusus dan unik. (mh, sc) foto: husen/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kasus Penganiayaan Pencuri Sarang Burung Walet Diserahkan ke Komisi III
22-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Hak Angket KPK menerima aspirasi dari para korban kasus penganiayaan dan penembakan pencuri sarang burung walet yang dituduhkan kepada...
Pansus Apresiasi Kesaksian Mantan Hakim Syarifuddin Umar
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengapresiasi kesaksian mantan Hakim Pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar. Kesaksian ini sekali...
Dalam Jalankan Fungsinya, KPK Tak Berpedoman pada KUHAP
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama sekali tidak berpedoman pada KUHAP dan mengabaikan prinsip-prinsip...
Agun: KPK Jangan Jadi Lembaga yang Tak Terkontrol
21-08-2017 / PANITIA KHUSUS
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menjadi lembaga yang tak tersentuh kontrol. Banyak yang perlu ditinjau ulang dari keberadaan KPK...