Praktik Bernegara Harus Sesuai Wasantara

20-02-2017 / PANITIA KHUSUS

Para penyelenggara negara harus memahami betul pandangan wawasan nusantara (wasantara) yang sangat strategis. Praktik bernegara memang harus disesuaikan dengan wasantara. Untuk itu, pengambilan kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah mesti pula berwawasan nusantara.

 

Inilah yang disampaikan Ketua Tim delegasi Pansus RUU Wasantara Agun Gunanjar di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Senin (20/2). Wasantara yang dimaksud Agun adalah mampu memahami dan menjaga keragaman rakyat Indonesia yang sangat kaya. Adat istiadat, ras, bahasa, hingga busana masyarakat Indonesia beragam. Inilah yang perlu dijaga dengan UU Wasantara.

 

"Indonesia punya karaktetistik khusus dibandingkan negara lain. Tidak saja keragaman rakyatnya, tapi juga kepulauannya sangat luas dengan ribuan pulau. Bahkan, sebagian pulaunya belum berpenghuni," jelas Agun dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambe. RUU usul inisiatif DPD RI ini, ingin agar pemerintah pusat dan daerah tidak mengambil kebijakan berdasarkan ego wilayah.

 

Ditambahkan Anggota F-PG ini, kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Indonesia  juga harus terjaga, karena bisa menjadi perekat kebangsaan. Di sinilah UU Wasantara  perlu hadir mengatur kehidupan dan kearifan bangsa Indonesia. Pembangunan hukum, sosial, dan ekonomi kelak akan merujuk pada UU Wasantara.

 

Sementara itu, Gubernur Sulut berkomentar, ada banyak masukan yang bisa digali dari Sulut. Di sini ada banyak suku dan pulau. Sebagian pulaunya belum berpenghuni. Dan RUU Wasantara yang sedang dirumuskan ini harus pula menjangkau masyarakat di Pulau Miyangas yang berbatasan langsung dengan Philipina. Masyarakat di sana punya kekhasan sendiri sebagai entitas khusus dan unik. (mh, sc) foto: husen/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi
10-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28...
Judul RUU Minol Diputuskan Pekan Depan
04-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua PansusRUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI Arwani Thomafi menjelaskan, hasil rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Minol Rabu (4/4/2018), di...
Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa
22-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Di era digitalisasi yang sudah tidak mungkin kita lawan lagi, e-commerce sudah merambah ke seluruh dunia. Kini kesempatan bagi Indonesia...
BNPT Jadi Leading Sector Penanggulangan Terorisme
15-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi’i menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi leading...