Pimpinan DPR Laporkan Kinerja Dewan Masa Sidang III

24-02-2017 / PARIPURNA

Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 DPR RI telah berlangsung pada 10 Januari hingga 23 Februari 2017. Di Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2017) ini, Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato penutupan, sekaligus melaporkan berbagai kinerja Dewan di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

 

Novanto menjelaskan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah melakukan proses pembahasan RUU yang menjadi prioritas bersama dengan pemerintah. Namun, selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 ini, DPR belum dapat menyelesaikan Pembahasan RUU.

 

Politisi F-PG itu memaparkan bahwa Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 telah disepakati sebanyak 50 RUU. Dari 50 RUU tersebut, 20 RUU sedang dalam proses pembahasan, 18 RUU dalam penyusunan di DPR, 8 RUU dalam penyusunan di pemerintah, 1 RUU dalam penyusunan di DPD, serta 3 RUU masih menunggu surat dari Presiden.

 

“DPR dan pemerintah pada saat ini tengah berupaya menyelesaikan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, paling lambat pada April 2017, sesuai kesepakatan DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah dituntut untuk terus bekerja keras dan mempunyai semangat yang sama untuk menyelesaikan RUU yang telah direncanakan dalam Prolegnas tahun 2017,” tutur Novanto.

 

Sementara dalam pelaksanaan fungsi anggaran, masih kata Novanto, Pimpinan DPR mengingatkan kembali pemerintah agar bekerja keras untuk memastikan target penerimaan negara yang sudah disepakati khususnya penerimaan pajak yang bersumber dari kebijakan pengampunan pajak tahap penutupan.

 

“Disamping itu, untuk mendorong dan menstimulasi perekonomian nasional, maka penyerapan anggaran penting untuk diperhatikan,” imbuh politisi asal dapil Nusa Tenggara Timur itu.

 

Terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah melakukan berbagai kegiatan, yaitu proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). DPR juga telah memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan enam calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) beberapa negara sahabat untuk Republik Indonesia.

 

Terkait  Tim Pengawas DPR, selain Tim Pengawas DPR terhadap Perlindungan TKI, Dewan juga melaksanakan fungsi pengawasan lainnya. Bahkan Timwas TKI ini  telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Konjen RI di Malaysia dan Hongkong, serta perusahaan Penyalur Tenaga Kerja.

 

Dalam kesempatan ini, Dewan juga mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017 di 101 daerah yang berjalan aman, lancar dan damai, serta tingginya partisipasi pemilih. Pilkada serentak 2017 menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaran dibandingkan dengan Pilkada Serentak Tahun 2015.

 

“Namun DPR mengingatkan pemerintah, KPU, Bawaslu, POLRI, TNI untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada putaran kedua di DKI Jakarta, agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

 

Novanto menambahkan, DPR memasuki Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017, yang akan berlangsung dari 24 Februari 2017 hingga 14 Maret 2017. Masa persidangan berikutnya akan dimulai pada 15 Maret 2017.

 

“Selamat bekerja, semoga DPR dapat terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi konstitusionalnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pesan Novanto. (sf/sc) Foto: Naefuroji/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Rapat Paripurna Setujui RKA DPR 2019
10-04-2018 / PARIPURNA
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Anthon Sihombing menyampaikan laporan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR RI...
Ketua DPR Pandu Peresmian Dua Anggota PAW
10-04-2018 / PARIPURNA
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memandu peresmian dua Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW), dalam Rapat Paripurna DPR RI...
DPR Sahkan Peraturan Pengamanan Terpadu Kawasan Parlemen
10-04-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018),...
DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Terorisme
10-04-2018 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR RI sepakat untuk dilakukan perpanjangan waktu pembahasan RUU Terorisme, hal ini mengingat terjadi perdebatan yang cukup sengit...