Dewan Harap Raja Salman Segera Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran

02-03-2017 / PARIPURNA

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati berharap kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia dapat dijadikan momentum untuk meminta pemerintahan Arab Saudi segera meratifikasi konvensi internasional tentang Perlindungan Buruh Migran.

 

“Kita sudah meratifikasi, tapi kalau di negara penempatan belum meratifikasi, maka keselamatan buruh migran tidak bisa kita tuntut terlalu jauh. Semoga kehadiran Raja Salman ini, beliau bisa lebih memahami nasib daripada buruh migran kita di sana dan segera meratifikasi konvensi terkait perlindungan buruh migran,” ungkap Okky di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (02/03/2017).

 

Lebih lanjut, politisi F-PPP itu menyebutkan pengiriman TKI atau buruh migran tetap berjalan meskipun Indonesia telah melakukan moratorium pengiriman buruh migran ke Negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sejak tahun 2015 lalu.

 

“Tak bisa dipungkiri, tahun 2016 saja yang sudah moratorium, ada 2000 TKI ilegal yang tetap berangkat ke sana. BNP2TKI pun sudah melakukan pengurangan visa untuk  buruh  yang cukup signifikan tetapi tetap saja kita kecolongan,” lanjutnya.

 

“Untuk itu, Pemerintah Arab harus turut melindungi, salah satunya dengan mengesahkan konvensi internasional perlindungan buruh migran,” tandas Okky.

 

Hal senada disampaikan, Anggota Komisi IX Nihayatul Wafiroh, ia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan momentum pertemuan dengan Raja Salman guna menghasilkan kesepakatan yang memihak pada kepentingan buruh migran.

 

Menurutnya, hubungan Arab Saudi dengan Indonesia terkait ketenagakerjaan masih sangat buruk. Banyak ketidakadilan yang dialami TKI. 

 

BNP2TKI mencatat jumlah TKI di Saudi Arabia menempati posisi kelima terbesar setelah Malaysia, Taiwan, Hongkong dan Singapura, yakni 13.538 orang. Namun, Saudi Arabia menempati posisi pertama dalam pengaduan masalah, yaitu sebanyak 11.055. “Artinya, 83 persen TKI yang ada di sana mengalami masalah,” tegasnya.

 

Untuk itu, ia meminta Pemerintah Indonesia untuk menyakinkan Raja Salman agar segera menandatangi kesepahaman untuk melindungi dan memenuhi hak-hak TKI serta mengampuni parah buruh migran yang terancam hukuman mati.

 

“Setidaknya, saat ini terdapat 40 lebih TKI kita terancam hukuman mati di Saudi Arabia. Belum lagi, beberapa kasus tewasnya TKI yang hingga sekarang belum ada kepastian hukum. Ini mendesak untuk segera diselesaikan melalui hubungan bilateral,” imbuh Nihayatul. (ann/sc), foto : ojie/hr.

 

BERITA TERKAIT
DPR Segera Uji Kelayakan Sejumlah Pejabat Publik
15-03-2017 / PARIPURNA
Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada masa sidang yang dimulai Rabu (15/3) ini, DPR akan melakukan serangkaian proses uji kelayakan dan...
DPR Berkomitmen Percepat Pembahasan RUU Prioritas Tahun 2017
15-03-2017 / PARIPURNA
Pimpinan DPR menghimbau kepada Komisi-komisi, Badan dan Pansus serta anggota DPR agar tetap memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas legislasi. Terutama yang sudah...
Kunjungan Raja Salman Jadi Momen Tingkatkan Nama Indonesia Di Mata Dunia
03-03-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengemukakan  bahwa kedatangan Raja Salman ke Indonesia harus menjadi sebuah momen untuk meningkatkan nama...
Kunjungan Raja Salman Diharapkan Bawa Investasi Besar Untuk Gerakkan Roda Perkenomian
03-03-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara berharap kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud  membawa bentuk keberkahan...

  • SHARES