BK DPR Beri Edukasi Politik Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta

08-03-2017 / LAIN-LAIN

Ketua Badan Keahlian (BKD) DPR RI Johnson Rajagukguk menerima kunjungan mahasiwa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Negeri Jakarta. Dalam kunjungan tersebut Johnson memberikan penjelasan terkait sistem tata negara serta tugas dan fungsi dewan serta mekanisme kerja DPR RI.

 

“Edukasi politik perlu ditingkatkan pada generasi muda saat ini, pasalnya sebagian besar generasi muda akan bersiap menjadi pemilih pada pemilu yang akan dilangsungkan nantinya. Melalui kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiwa mengenai politik,” ujarnya di Operation Room Gedung Kura-Kura DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (08/03/2017).

 

Johnson menuturkan, bentuk edukasi politik bisa didapat dari berbagai macam bidang, salah satunya dari persepektif hukum. Hal itu dirasa penting untuk mahasiswa agar bisa memahami kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, dengan adanya kegiatan kunjungan, mahasiswa benar-benar memahami bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan. Bukan semata-mata dari politiknya sendiri, tetapi juga dari sisi hukumnya, karena konstitusi negara berdasarkan hukum. Selama ini pemahaman mahasiswa mengenai DPR hanya sebatas saat pemilihan umum dan juga karena ada masalah-masalah terkait kinerja dan citra dewan.

 

Dalam acara yang dihadiri sekitar 160 mahasiswa dan berlangsung secara khidmat ini, Johnson juga menjelaskan, edukasi politik penting diterapkan mengingat pemahaman kita terhadap konstitusi dan undang-undang baik secara politik maupun hukum  masih kurang.

 

Selain itu Johnson juga menjelaskan mengenai masa persidangan yang ada di DPR, yang terbagi menjadi 5 kali masa persidangan. Dalam masa persidangan dikenal dengan istilah masa sidang yang berarti DPR melakukan kegiatan di dalam gedung DPR, sedangkan masa reses adalah kegiatan yang dilakukan di luar masa sidang, seperti kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk memantau dan mengawasi jalannya program pemerintah.

 

“Selama ini mereka paham tentang DPR hanya saat pilkada dan juga karena ada isu tertentu yang terakit dengan dewan, maka sekarang mereka bisa mengetahui bahwa DPR itu tidak seperti yang mereka ketahui secara sempit. Tetapi bagaimana secara luas kita sampaikan mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas  dewan ini,” paparnya. (pw,mp)/foto:mulya/iw.

BERITA TERKAIT
Kebangkitan Nasional Tidak Pernah Pudar
22-05-2017 / LAIN-LAIN
Berdirinya organisasi Boedi Oetomo sekitar 109 tahun lalu merupakan salah satu tonggak penting persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam entitas...
Hak Angket KPK Ditunda
19-05-2017 / LAIN-LAIN
Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditunda. Rapat pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pengganti Badan Musyawarah...
Masyarakat Diminta Ajukan Judicial Review Pasal 156a KUHP
16-05-2017 / LAIN-LAIN
Masyarakat yang tidak puas dengan Pasal 156a KUHP yang dianggap pasal karet, diskriminatif terkait  penodaan agama, untuk me-judicial review ke...
DPR Diharapkan Miliki Museum yang Representatif
16-05-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Bidang Arsip dan Museum DPR Lili Trisnaningsih, mengharapkan DPR sebagai salah satu lembaga negara sebaiknya memiliki museum yang lebih...

  • SHARES