BKD Diharap Bisa Beri Formulasi Solutif untuk Polemik Freeport

09-03-2017 / LAIN-LAIN

Silang pendapat antara Pemerintah RI dengan Freeport masih terus bergulir, pemerintah berprinsip pada semangat kedaulatan negara atas perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah NKRI. Merespon polemik tersebut Badan Keahlian Dewan (BKD) menyelenggarakan workshop bertema 'Freeport Quo Vadis' di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2017). 

 

Acara ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, dia berharap diskusi ini bisa memberikan perspektif yang segar dan konstruktif guna mendukung fungsi legislasi DPR RI. Dia mengatakan, "Masalah pokoknya adalah belum ada titik temu, terkait kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan ketentuan besaran divestasi," ungkap Fadli.

 

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan seminar ini dilakukan untuk menemukan formulasi solutif, guna berkontribusi mengatasi permasalahan Freeport dalam rangka mendukung fungsi legislasi dan pengawasan DPR. Dari diskusi ini masukannya akan diberikan kepada komisi-komisi terkait untuk mengambil sikap pada pemerintah. 

 

Adapun yang menjadi perdebatan antara pemerintah dengan Freeport adalah, pemerintah berpegang pada sikap yang berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, atau yang sering disebut Undang-Undang Minerba. Dan Peraturan Pemerintah Nomer 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomer 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, PP Nomer 1 Tahun 2017. 

 

Sementara Freeport mengambil posisi tidak sejalan dengan yang dikehendaki pemerintah, dengan medasarkan kontrak karya yang telah disepakati pada tahun 1991 dan akan berakhir pada tahun 2021. Freeport bahkan mengancam akan membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Internasional, terkait peralihan stataus izin kontrak karya ke izin pertambangan khusus.

 

Seminar ini menghadirkan para ahli dan tokoh-tokoh intelektual, diantaranya Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, dan Konsultan Hukum Chandra Yusuf. (eko/sc)/foto:jayadi/iw.

BERITA TERKAIT
Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR Raih Dua Penghargaan Public Relations Indonesia Award 2017.
27-03-2017 / LAIN-LAIN
Program Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2017 memberikan dua penghargaan kepada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk kategori media internal sub kategori...
DPRD Probolinggo Konsultasi Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Raperda Ke BKD DPR RI
24-03-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD) Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Porbolinggo di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu...
BPKP Perwakilan Sumut Telah Lakukan Pendampingan SAP Berbasis Akrual
22-03-2017 / LAIN-LAIN
  Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan...
Reformasi Birokrasi Setjen dan BKD, Ada Peningkatan Nilai Tapi Belum Signifikan
22-03-2017 / LAIN-LAIN
Dari evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekertariat jenderal (Setjen) DPR RI pada 2016 telah terjadi peningkatan...

  • SHARES