Perlu Dibentuk Satuan Wilayah Produksi Pertanian

09-03-2017 / LAIN-LAIN

Pemerintah perlu segera menetapkan satuan wilayah produksi pertanian untuk membenahi sistem produksi dan permintaan pasar di Tanah Air. Selama ini belum ada penetapan suatu wilayah sebagai sentra komoditas pertanian tertentu. Ke depan ini menjadi kewajiban bagi pemerintah.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam diskusi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/3/2017), yang membincang kenaikan harga cabe di Tanah Air. Menurut politisi Partai Demokrat ini, penetapan satuan wilayah penting untuk memaksimalkan produksi pertanian sekaligus mengendalikan harga pasar. Misalnya, di Garut khusus memproduksi cabai atau Brebes jadi wilayah sentra produksi bawang.

 

“Dengan penetapan satuan wilayah ini akan memastikan diman dan suplai yang harus disiapkan pemerintah. Selama ini belum ada penetapan tersebut. Dan itu wajib ke depan,” ucap Herman. Mengomentari kenaikan harga cabai yang sangat tinggi, Herman mengatakan, di saat musim hujan atau basah, harga cabai selalu meroket, karena produksi tidak maksimal. Acuan harga cabai memang timpang. Di tingkat petani rendah, di tingkat konsumen malah tinggi.

 

Ada aspek cuaca yang selalu memengaruhi harga komoditas cabai di pasaran. Di kabupaten tertentu, lanjut Herman, malah ada kebijakan agar PNS setempat wajib menanam cabai di polybag. Akibatnya, produksi akan melimpah dan harga di tingkat petani akan tergerus. Di sinilah pentingnya ada penetapan satuan wilayah sebagai sentra produksi cabai. Dalam kondisi seperti ini kartel dan bandar akan tumbuh sumbur.

 

Herman pun menyatakan, sudah lama pihaknya mengusulkan ada instrumen negara yang hadir di tengah masyarakat untuk komoditas tertentu, seperti bulog yang mengatur komoditas padi. Instrumen inilah yang kelak akan melawan kekuatan kartel, bandar, dan para cukong di pasaran. Dengan begitu tak ada lagi lonjakan harga pangan yang tak terkendali sekaligus mengatur harga agar petani tak selalu dirugikan.

 

Pembicara lainnya, Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra menyorot, peran bulog yang sempat tersingkir akibat liberalisasi perdagangan ketika IMF masuk ke Indonesia tahun 1998. Akibatnya, petani tak kuasa menghadapi para bandar . “Ada kebijakan yang salah dalam menetapkan harga komoditas. Pemerintah mengontrol harga di hulu, tapi melepas harga di hilir,” kata Anggota F-PG tersebut.

 

Ada problem, memang, dengan tata niaga cabai saat ini. Pasar cabai pun dialihkan dari pasar tradisional ke pasar industri yang harganya lumayan tinggi. Para pengusaha besar itu berani membeli mahal, sehingga distribusi cabai di pasar tradisional menyusut. “Jadi, ini bukan semata-mata karena fraktor cuaca yang mengakibatkan harga cabai di pasaran melonjak tajam. Pasokan ke masyarakat pun menurun. Struktur pasar kita masih dikuasai praktik oligopoly dan negara belum tampak hadir,” pandang Eka. (mh/sc) Foto: arief/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan tersebut bertujuan untuk...
Natuna Titik Potensial Jadi Poros Maritim Dunia
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Kabupaten Natuna dengan bentang alam yang luas terdiri dari 99,25 % lautan dan hanya sebesar 0,75% wilayah daratan, memiliki potensi...
Fasilitas di Talaud Harus Menjadi Fokus Pemerintah.
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Fasilitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan harus menjadi prioritas untuk pemerintah dalam memberikan kekhususan terhadap wilayah-wilayah daerah perbatasan terutama...
Pemda Talaud Harus Ubah Pola Pikir
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Ketika di suatu daerah ada bandara dan sudah ada pusat-pusat perdagangan, masyarakat harus bisa mengubah pola pekerjaannya. Dari petani yang...