BPK dan BPKP DIY Dorong Pemda Implementasikan SAP Berbasis Akrual

14-03-2017 / LAIN-LAIN

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Dewan (BKD) Helmizar mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektifitas upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengimplementasikan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang berbasis Akrual.

 

“BPK RI dan BPKP perwakilan DIY telah melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu berupaya agar Pemda siap melaksanakan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual,” katanya, saat memimpin Tim Studi Lapangan dan Analisisi Pelaksanaan serta Penerapan SAP berbasis Akrual di Kantor BPK perwakilan DIY, Jum’at (10/3/2017).  

 

Helmizar, menyampaikan pertemuan ini untuk  meminta data dan informasi mengenai SAP berbasis akrual yang sudah dilakukan oleh Kabupaten dan Kota yang ada di DIY. Hal ini untuk memantau pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Pasal 10 ayat (2) mengamanatkan, penerapan SAP berbasis akrual pada pemda paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

 

“Setiap pemda dituntut untuk dapat melaporkan keuangan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemda dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual,” paparnya.

 

Kepala BPK RI Perwakilan DIY Yusnadewi menjelaskan, instansinya telah melakukan pemerikasaan kinerja atas efektifitas upaya pemda dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, pada semester II Tahun 2015. Pemeriksaan dilakukan tematik, artinya seluruh Indonesia dilakukan pemeriksaan.

 

“Hampir seluruh perwakilan pada semester II itu melakukan pemeriksaan kinerja untuk akrual ini. Dan rata-rata setiap perwakilan itu punya 3 entitas yang kita sample. Kalau Yogyakarta ada 4 entitas, Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Slemen,” ungkapnya.

 

Yusnadewi menemukan masalah yang masih terjadi adalah komitmen regulasi dan kebijakannya sebagai upaya pemda dalam melaksanakan implementasi SAP berbasis Akrual dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu. kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap SKPD dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. 

 

Karena itu diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan.

 

Dalam rangkaian studi lapangan ini, PKAKN BKD ini juga berkunjung ke  BPKP perwakilan DIY, untuk lebih mendalami peran badan pengawas ini melaksanakan supervisi dalam melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap akuntabilitas dan tata kelola di Pemerintah Daerah. Helmizar menegaskan hasil dari informasi dan data yang didapatkan akan dilakukan kajian ulang, kemudian disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI.

 

Fauzi A. Kharir sebagai Koordinasi Pengawas bidang Akuntabilitas Pembangunan Daerah menyampaikan BPKP Perwakilan DIY mempunyai mitra di seluruh Pemda DIY dan 6 kabupaten dan kota di Jawa tengah (Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen).   

 

Pada Wilayah kerjanya, yang belum WTP menurut hasil pemeriksaan BPK ada 3 Pemda yaitu Kota dan Kabupaten Magelang serta Kabupaten Cilacap. Selain itu, pengelolaan keuangan yang menggunakan aplikasi SIMDA yang disiapkan BPKP yaitu Bantul dan Kulonprogo, dan seluruh wilayah mitra di Jawa tengah, dan Sleman baru tahun depan telah meminta SIMDA BPKP.

 

“Selain dengan SIMDA, BPKP juga melakukan pendampingan terhadap infrastruktur-infrastruktur pendukungnya seperti peraturan Bupati, sistem kepala daerah terkait kebijakan akuntansi. Kita hanya memfasilitasi saja tanpa bisa memaksa terkait kebijakan,” katanya. (as), foto : agung s/hr.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR Kunjungi Natuna
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang dipimpin Sukiman mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan tersebut bertujuan untuk...
Natuna Titik Potensial Jadi Poros Maritim Dunia
20-10-2017 / LAIN-LAIN
Kabupaten Natuna dengan bentang alam yang luas terdiri dari 99,25 % lautan dan hanya sebesar 0,75% wilayah daratan, memiliki potensi...
Fasilitas di Talaud Harus Menjadi Fokus Pemerintah.
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Fasilitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan harus menjadi prioritas untuk pemerintah dalam memberikan kekhususan terhadap wilayah-wilayah daerah perbatasan terutama...
Pemda Talaud Harus Ubah Pola Pikir
19-10-2017 / LAIN-LAIN
Ketika di suatu daerah ada bandara dan sudah ada pusat-pusat perdagangan, masyarakat harus bisa mengubah pola pekerjaannya. Dari petani yang...