DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perppu untuk Freeport

14-03-2017 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi awal  ditengah polemik PT. Freeport Indonesia (Freeport) terkait PP Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar Freeport memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

 

“Jadi, persoalannya pemerintah tidak bisa melaksanakan Undang-Undang (UU) Minerba itu sendiri. Sehingga mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2012. Karena itu UU itu harus direvisi dan jalan keluar yang paling cepat adalah mengeluarkan Perppu,” tegas politisi Gerindra itu dalam forum legislasi "Implemantasi UU Minerba, untuk Masa Depan Bangsa dan Negara" bersama Direktur Eksekutif INDEF  Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

 

 Oleh karena itu kata Ramson, sekarang ini pemerintah harus mencari solusi agar tidak terjadi polemik terus-menerus. “Makanya kita tidak lagi beretorika, tapi harus secepatnya ada solusi demi kepentingan negara, rakyat dan investor sendiri, agar saling menguntungkan dan investasi terus meningkat,” ujarnya.

 

Sementara, Enny Sri Hartati mengatakan jika  kita ingin dunia usaha konsisten maka pemerintah juga harus konsisten. Persoalannya selama ini pemerintah konsisten tidak? Seperti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba pasal 103 dan 170 dimana ada waktu sampai tahun 2014, tapi tidak dilaksanakan. Lalu mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2012, dan kini mengeluarkan PP yang sama Nomor 1 Tahun 2017 dengan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

 

Dan, PT Freeport bersedia mengakhiri rezim kontrak karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun itu dengan mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

 

Itu artinya kata Enny, UU Minerba itu tidak dijalankan selama ini. Sama halnya dengan sosialiasi ‘Tax amnesty’ melalui ancaman-ancaman. Padahal, jangankan diancam, pajak dengan insentif saja tidak jalan dengan maksimal.

 

Untuk polemik smelter itu menurut Enny, kalau juga belum dibangun tetap harus ada solusi. Sebab, sayang kalau potensi ekonominya tinggi, dan tidak diekspor, akibat tidak ada pengolahan di Indonesia, maka kita akan rugi. “Yang penting pengolahan tambang freeport itu memberi nilai ekonomi. Sehingga tidak harus menunggu dibangunnya smelter,” jelasnya.

 

Padahal, pemerintah kalau mempunyai komitmen baik bisa membangun sendiri sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945. Dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah untuk kemakmuran rakyat, maka harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Denganmengolah sendiri menurut Enny, maka pemerintah bisa memantau jumlah produksi dan kekayaan freeport selama ini. “Kalau selama ini tidak tahu berapa kekayaan freeport yang diproduksi. Karena itu pemerintah harus mempunyai komitmen sesuai dengan amanat UU Minerba. Kalau berhasil mengolah tambang emas freeport itu, maka akan menjadi basis industri,” ungkapnya.

 

Dengan demikian pengelohan sumber daya alam (SDA) itu harus menjadi bagian dari infrastruktur yang terprogram karena akan berdampak ekonomi ekonomi, sosial, dan politik untuk Indonesia ke depan. “Penerimaan negara akan meningkat, tak ada lagi celah (loopholes) untuk dimanipulasi oleh asing, dan mengetahui jumlah yang diproduksi. Karena itu dibutuhkan regulasi sebagai payung hukum untuk menutup celah manipulasi itu,” pungkasnya. (sc) Foto : Runi/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Diperlukan Sinergitas Dalam Mengelola Pemberitaan
16-05-2018 / LAIN-LAIN
Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Mohammad Djazuli menjelaskan, perlu ada sinergi...
Donor Darah Kemanusiaan Melatih Kesadaran Peduli Sesama
16-05-2018 / LAIN-LAIN
Sekretaris Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD) sekaligus Kepala Sub Bagian Pelayanan Kesehatan Setjen dan BK DPR RI Bambang Soleh Zulfikar...
Anggota DPR Tri Murny Meninggal Dunia
08-05-2018 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Tri Murny meninggal dunia pada hari Senin (7/5/2018) pukul 15.30 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading...
Mahasiswa Kendari Sambut Baik Parlemen Kampus 2018
04-05-2018 / LAIN-LAIN
Indonesia sebagai negara demokrasi harus ditumbuh kembangkan dari komponen-komponen masyarakat, salah satunya mahasiswa. Mahasiswa juga menjadi salah satu elemen yang...