DPR Segera Uji Kelayakan Sejumlah Pejabat Publik

15-03-2017 / PARIPURNA

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada masa sidang yang dimulai Rabu (15/3) ini, DPR akan melakukan serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah pejabat publik.

 

Ketua DPR Setya Novanto saat menyampaikan pidato Pembukaan Masa Persidangan IV tahun 2016/2017, menyatakan sejumlah pejabat publik itu adalah calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

 

Selain itu, calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI, calon anggota KPU dan Bawaslu serta calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

 

Terhadap Tim-tim Pengawas, Pimpinan Dewan mengharapkan agar tetap melakukan kegiatan pengawasan. Khusus kepada Timwas terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang telah melakukan kunjungan Diplomasi ke Parlemen Hongkong, Ketua DPR minta segera mengimplementasikan hasil kunjungannya untuk perbaikan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri.

 

Sedangkan kepada Tim Implementasi Reformasi DPR-RI, Setnov berharap segera menyelesaika blue print kerangka implementasi reformasi DPR-RI untuk menuju Parlemen Modern. Dalam peran diplomasi parlemen, DPR akan mengagendakan dan mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan dan siding organisasi parlemen regional.

 

Diantaranya, Pertemuan Komisi Tetap Parlemen Asia (APA) tentang Masalah-masalah politik dan Komisi Khusus Pembentukan Parlemen Asia di Islamabad, Pakistan, Kegiatan Peringatan Hari Perempaun Internasional tanggal 20 Maret, Pertemuan ke-136 Sidang Persatuan Parlemen Internasional (IPU) di Manama, Bahrain dan Pertemuan Asosiasi Parlemen Asia Tenggara (AIPA) pada pertemuan Tingkat Tinggi ke-30 ASEAN tanggal 30 April 2017 di Manila, Philipina. (mp) Foto: Jaka/od.

BERITA TERKAIT
Penetapan Anggota KPAI Kedepankan Prinsip Meritokrasi
09-06-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon didampingi Taufik Kurniawan dan Fahri Hamzah menyetujui secara aklamasi 9 (sembilan)...
Asumsi Makro Tahun 2018 Dinilai Moderat
06-06-2017 / PARIPURNA
Asumsi makro didalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 yang telah disampaikan  pemerintah pada pertengahan Mei lalu,...
Rasio Pajak Tahun 2018 Diharapkan Lebih Tinggi
06-06-2017 / PARIPURNA
Setelah seluruh fraksi DPR RI menyampaikan pendapat mini terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2018, kini...
Asumsi Makro Sektor Energi KEM-PPKF 2018 Dinilai Stagnan
31-05-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menanggapi target pemerintah dalam asumsi makro ekonomi sektor energi di tahun 2018 relatif...

  • SHARES