Hak Angket Belum Perlu Untuk Penanganan Kasus e-KTP

15-03-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai penggunaan hak penyelidikan atau angket terhadap penanganan kasus korupsi e-KTP belum perlu dilakukan.  Demikian diungkapkannya di Gedung DPR RI,  Senayan, Jakarta,  Rabu (15/03/2017).

 

"Saya rasa hak angket tidak perlu,  masih banyak instrumen lain untuk mempertanyakan penyelidikan KPK, bukan melalui hak angket saja, " ujarnya kepada Wartawan.

 

Menurutnya, masih ada cara lain yang bisa dipakai untuk menanyakan penyelidikan dan penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .  Diantaranya,  melalui rapat kerja antara Komisi III dan KPK serta  hak mengajukan pertanyaan.

 

"Dalam raker itu, bisa dikritisi soal penyebutan nama anggota dewan yang disebut menerima aliran dana.  Tapi, bukan berarti kalau ditanyakan ini intervensi yah," kata politisi dari F-PPP itu.

 

Disisi lain,  lanjutnya,  penanganan kasus e-KTP oleh KPK memang perlu dikritisi. Sebab, KPK telah menyebutkan sejumlah nama yang terduga menerima aliran dana. Menurutnya,  KPK harus membuktikan apa yang disebutkannya dalam surat dakwaan persidangan. Jika hal itu tidak terbukti, lanjutnya,  maka bukan penegakkan hukum melainkan penistaan hukum terhadap orang-orang tertentu.

 

"Semua orang yang didetailkan dalam dakwaan harus dibuktikan,  kalau tidak terbukti berarti melakukan pencemaran nama baik. Ini yang saya kira,  harus dikritisi juga,  KPK terkadang begitu bersemangat dalam dakwaannya menyebutkan nama dan status bersama-sama tetapi tidak jelas tindak lanjutnya, seperti kasus Bank Century," tandasnya. (ann/sc) Foto : Kresno/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi III Akan Panggil Pihak yang Terlibat Kasus Sipoa Group
20-04-2018 / KOMISI III
Tim Kunker spesifik Komisi III DPR RI berdialog dengan para pembeli proyek Sipoa Group yang menuntut pengembalian dana Komisi III DPR...
OKI Harus Bersatu Melawan Kebrutalan Donald Trump
19-04-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengecam tindakan brutal Presiden AS Donald Trump dan sekutunya, karena telah membabi-buta mengembom...
PPATK Harus Pantau Rekening Cakada
18-04-2018 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, di...
MA Belum Mendapat Tambahan Anggaran
18-04-2018 / KOMISI III
Mahkamah Agung (MA) sejauh ini belum mendapatkan tambahan anggaran untuk memperbaiki kinerjanya. Tren anggaran MA dari 2015 justru memperlihatkan grafik...