Hak Angket Belum Perlu Untuk Penanganan Kasus e-KTP

15-03-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai penggunaan hak penyelidikan atau angket terhadap penanganan kasus korupsi e-KTP belum perlu dilakukan.  Demikian diungkapkannya di Gedung DPR RI,  Senayan, Jakarta,  Rabu (15/03/2017).

 

"Saya rasa hak angket tidak perlu,  masih banyak instrumen lain untuk mempertanyakan penyelidikan KPK, bukan melalui hak angket saja, " ujarnya kepada Wartawan.

 

Menurutnya, masih ada cara lain yang bisa dipakai untuk menanyakan penyelidikan dan penyidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .  Diantaranya,  melalui rapat kerja antara Komisi III dan KPK serta  hak mengajukan pertanyaan.

 

"Dalam raker itu, bisa dikritisi soal penyebutan nama anggota dewan yang disebut menerima aliran dana.  Tapi, bukan berarti kalau ditanyakan ini intervensi yah," kata politisi dari F-PPP itu.

 

Disisi lain,  lanjutnya,  penanganan kasus e-KTP oleh KPK memang perlu dikritisi. Sebab, KPK telah menyebutkan sejumlah nama yang terduga menerima aliran dana. Menurutnya,  KPK harus membuktikan apa yang disebutkannya dalam surat dakwaan persidangan. Jika hal itu tidak terbukti, lanjutnya,  maka bukan penegakkan hukum melainkan penistaan hukum terhadap orang-orang tertentu.

 

"Semua orang yang didetailkan dalam dakwaan harus dibuktikan,  kalau tidak terbukti berarti melakukan pencemaran nama baik. Ini yang saya kira,  harus dikritisi juga,  KPK terkadang begitu bersemangat dalam dakwaannya menyebutkan nama dan status bersama-sama tetapi tidak jelas tindak lanjutnya, seperti kasus Bank Century," tandasnya. (ann/sc) Foto : Kresno/od.

BERITA TERKAIT
Komisi III Akan Tingkatkan Anggaran Polri, BNN dan Kemenkumham
25-07-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengkhawatirkan peredaran narkoba merusak generasi muda di Indonesia. Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan...
Polri Dituntut untuk Kembangkan Kreativitas Penegakan Hukum
18-07-2017 / KOMISI III
Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada pada posisi dilema. Polri harus bekerja pada penegakan hukum di tengah era demokratisasi dan...
Komisi III Minta Kapolri Tindak Tegas Ormas Anti Pancasila
18-07-2017 / KOMISI III
Komisi III DPR RI meminta Polri untuk menindak tegas terhadap Ormas yang menyebarluaskan ajaran-ajaran anti Pancasila dan para pelaku hate...
DPR Buka Diri Serap Aspirasi tentang Perppu Ormas
17-07-2017 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (F-PPP) menilai adanya Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 atas...

  • SHARES