Taufik Kurniawan Nilai Hak Angket e-KTP Kurang Tepat

15-03-2017 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai hak angket terkait e-KTP dinilai kurang tepat. Ia  memahami bahwa hak angket ini suatu hak eksklusif DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hal tersebut  diungkapkannya usai mendampingi Ketua DPR RI Setya Novanto menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Thailand Pornpetch Wichitcholchai, Rabu (15/03/2016)

 

“Hak angket itu tujuannya adalah hak eksklusif yang dimiliki DPR terhadap hal konstitutional untuk fungsi pengawasan pada pemerintah. Jada arahnya adalah pemerintah,” ujar Taufik.

 

Meskipun begitu, Politisi PAN ini pun berpandangan bahwa hak angket untuk KPK ini dirasa kurang tepat. “Kalau hak angket untuk KPK menurut saya kurang tepat. Menurut saya ya. Tapi kan ya namanya politik,” ujar Taufik.

 

Ia  mempertanyakan tujuan hak angket tersebut untuk ditujukan kepada siapa, mengingat KPK adalah lembaga independen yang dibentuk dan pimpinannya dipilih berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan di DPR.  

 

“Dalam kacamata objektif itu hak angket guna kritisi pemerintah secara konsitusional. Nah kalau KPK kan sebuah lembaga yang dibuat DPR sendiri. Nah kalo diangketkan maka  ditunjukan kepada siapa,” tutur Taufik.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa beberapa pihak di DPR mengusulkan untuk mengajukan hak angket terkait kasus e-KTP. Namun, hal tersebut kini masih dalam perdebatan di internal DPR. (hs/sc) Foto : Naefuroji/od.

BERITA TERKAIT
Fadli Zon Tinjau Lokasi Sengketa Tanah di Condet
30-03-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung dan Anggota Komisi IV Endro...
DPR dan Parlemen Bahrain Tandatangani MoU Perkuat Kerjasama Berbagai Bidang
30-03-2017 / PIMPINAN
Ketua DPR Setya Novanto di Lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Rabu (30/3/2017), menerima Ketua Parlemen Bahrain (Speaker of the...
Pencegahan Korupsi Harus dengan Cara Ilmiah
30-03-2017 / PIMPINAN
Dalam hal pemberantasan korupsi jangan terjebak dalam mitologi atau khayalan, karena korupsi itu sifatnya ilmiah, oleh karenanya cara mencegahnya juga...
DPR Pastikan Redistribusi Aset dan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat
29-03-2017 / PIMPINAN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Konsultasi dengan sejumlah menteri, membahas program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria...

  • SHARES