BKSAP DPR RI Desak WTO Prioritaskan Negara Berkembang

15-03-2017 / LAIN-LAIN

BKSAP mempertanyakan langkah WTO dalam menjaga stabilitas sistem perdagangan Internasional akibat pengaruh kebijakan AS yang cenderung semakin proteksionis.

 

“Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat peran signifikan AS dalam perdagangan global,” ujar Anggota BKSAP Yoseph Umar Hadi dari Fraksi PDIP  


Dia menyampaikan, Indonesia menyadari bahwa hambatan perdagangan hanya akan menimbulkan trade wars dan kerugian bagi semua pihak. Negara-negara WTO seharusnya dapat mencegah timbulnya hambatan perdagangan dan lebih mengedepankan prinsip transparansi.

 

Isu perdagangan internasional bersentuhan dengan banyak hal dan bersifat multidimensi. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kaitan antara perdagangan internasional dan penegakan hak asasi manusia (HAM),"ujarnya.  


 

Yoseph Umar Hadi menegaskan bahwa Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan aspek HAM dalam sektor industri, contohnya melalui penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). “Saat ini, DPR RI juga tengah menyusun RUU CSR yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sektor industri terhadap penegakan HAM,” tambahnya.

 

Selain aktif berpartisipasi dalam SC PC WTO ke-38, Delegasi DPR RI juga menghadiri acara public event dengan judul “What Future for Global Trade?” yang diselenggarakan oleh Parlemen Eropa. Pada kesempatan itu, Ketua BKSAP diundang untuk menyampaikan keynote speech mengenai Bali Package dan pandangan negara berkembang terhadap negosiasi perdagangan multilateral. Dalam paparannya, Ketua BKSAP menekankan pentingnya komitmen anggota WTO terhadap keberlanjutan negosiasi DDA dan kesepakatan para anggota WTO yang tertuang dalam Bali Package.

 

Delegasi DPR RI yang hadir dalam pertemuan Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PC WTO) ke-38 di Brussels, Belgia tanggal 9 Maret 2017 lalu, yaitu Ketua BKSAP Dr. Nurhayati Ali Assegaf dan Yoseph Umar Hadi. Anggota Steering Committee terdiri dari 30 perwakilan parlemen anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parlemen Eropa. (si) Foto: Andri/od.

BERITA TERKAIT
Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR Raih Dua Penghargaan Public Relations Indonesia Award 2017.
27-03-2017 / LAIN-LAIN
Program Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2017 memberikan dua penghargaan kepada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk kategori media internal sub kategori...
DPRD Probolinggo Konsultasi Mekanisme dan Tata Cara Penyusunan Raperda Ke BKD DPR RI
24-03-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD) Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Porbolinggo di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu...
BPKP Perwakilan Sumut Telah Lakukan Pendampingan SAP Berbasis Akrual
22-03-2017 / LAIN-LAIN
  Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan...
Reformasi Birokrasi Setjen dan BKD, Ada Peningkatan Nilai Tapi Belum Signifikan
22-03-2017 / LAIN-LAIN
Dari evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekertariat jenderal (Setjen) DPR RI pada 2016 telah terjadi peningkatan...

  • SHARES