KPK Ditantang Buka Pihak Yang Kembalikan Uang Kasus e-KTP

16-03-2017 / PIMPINAN

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menantang KPK untuk membuka ke publik terkait nama pihak yang telah mengembalikan uang terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Politisi PKS ini menilai hal itu perlu dilakukan mengingat dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah bocor ke publik. Demikian disampaikan Fahri Hamzah pada Rabu, (15/03/2017) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

"Sekarang saya mau nantang KPK, karena sudah membocorkan surat dakwaan dan BAP, sekarang tolong bocorkan semua nama yang terima uang dan mengembalikan uang,"  ujar Fahri.

 

Menurut Fahri, dengan tidak membuka nama-nama tersebut, KPK dianggap seolah melindungi pihak-pihak tertentu atau bermaksud menyerang orang-orang tertentu berdasarkan pesanan dari pihak yang tidak jelas. Ia pun menyinggung peran  Ketua KPK Agus Rahardjo dalam kasus tersebut.

 

 "Jangan lupa dia (Agus Rahardjo) kepala badan yang ditugaskan negara mempelajari setiap pengadaan barang dan jasa, setiap tender dan harus mengerti. Dan dia hadir di kantor Wapres, dipimpin Sofyan Djalil dan dia menyetujui tender dilanjutkan," ungkap Fahri.

 

Sebelumnya, sejumlah nama besar baik dari unsur legislatif maupun eksekutif disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Namun, merasa ada beberapa kejanggalan dalam pengusutan kasus tersebut, Fahri Hamzah melempar wacana hak angket ke publik.

 

Hak angket diusulkannya untuk menginvestigasi lebih dalam mengenai proses tender e-KTP pada pemerintahan periode lalu. Namun, usulan hak angket tersebut masih diwarnai perbedaan pendapat antar fraksi-fraksi di DPR. (hs/sc) foto: Arief/od.

BERITA TERKAIT
Fadli Zon Tinjau Lokasi Sengketa Tanah di Condet
30-03-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung dan Anggota Komisi IV Endro...
DPR dan Parlemen Bahrain Tandatangani MoU Perkuat Kerjasama Berbagai Bidang
30-03-2017 / PIMPINAN
Ketua DPR Setya Novanto di Lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Rabu (30/3/2017), menerima Ketua Parlemen Bahrain (Speaker of the...
Pencegahan Korupsi Harus dengan Cara Ilmiah
30-03-2017 / PIMPINAN
Dalam hal pemberantasan korupsi jangan terjebak dalam mitologi atau khayalan, karena korupsi itu sifatnya ilmiah, oleh karenanya cara mencegahnya juga...
DPR Pastikan Redistribusi Aset dan Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat
29-03-2017 / PIMPINAN
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Konsultasi dengan sejumlah menteri, membahas program Redistribusi Aset dan Reforma Agraria...

  • SHARES