Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat Bentuk Kelalaian Kolektif

16-03-2017 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menilai rusaknya ekosistem Terumbu Karang di Raja Ampat, Papua oleh Kapal MV Caledonian Sky yang berpenumpang 102 orang adalah bentuk kelalaian kolektif. Sebab, menurut Rofi, tidak mungkin otoritas resmi setempat tidak mengetahui dan memahami adanya kapal berbobot lebih dari 4.200 GT yang melewati perairan dangkal tersebut.

 

 “Terlebih, dalam proses evakuasi kapal hingga menabrak terumbu karang tersebut dikabarkan menggunakan kapal penarik dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)," demikian disampaikan Rofi dalam rilis yang diterima Parlementaria pada Kamis, (16/03/2017).

 

Politisi PKS ini pun mempertanyakan beberapa persoalan terhadap kasus ini. Misalnya terkait mengapa kapal sebesar itu tidak dapat mendeteksi kedalaman, padahal dilengkapi teknologi yang modern. Padahal, dalam dunia perairan, sudah seharusnya pengelola kapal memahami alur laut dan peta kontur daerah yang akan disinggahi.

 

Ironisnya semua kejadian tersebut, lepas dari pengawasan otoritas resmi sehingga kapal tersebut masuk ke perairan dangkal di Raja Ampat. "Ini bentuk kelalaian kolektif yang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan dilakukan perbaikan dengan terintegrasi. Pemerintah harus segera meminta klarifikasi kepada pemilik kapal dan mengevaluasi sistem kesyahbandaran dengan lebih baik," tegas legislator Dapil Jawa Timur VII ini.

 

Rofi menyesalkan bahwa langkah untuk menarik kapal tersebut tidak dipantau oleh pihak yang berwenang, mengingat ketika Kapal  terhempas di perairan dangkal Raja Ampat, cukup lama dan diketahui oleh otoritas resmi.

 

"Pemerintah harus segera membuat langkah nyata meminta ganti rugi terhadap pemilik Kapal MV Caledonian Sky dan segera membuat perencanaan perbaikan terumbu karang secara serius," pungkas Rofi. (hs/sc) Foto: dok/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Dorong Climate Action Lebih Membumi
17-11-2017 / KOMISI VII
Konsistensi Indonesia sebagai salah satu negara aktif yang turut meratifikasi Paris Agreement patut didukung oleh semua pihak. Pemerintah harus mulai...
DPR Minta Pemerintah Jelaskan Perubahan Alokasi Daya Listrik
16-11-2017 / KOMISI VII
Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Direksi PLN untuk menjelaskan perubahan...
Penyeragaman Tarif Listrik Pelanggan Rumah Tangga Beratkan Konsumen
13-11-2017 / KOMISI VII
Rencana Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (R-1) dari daftar...
Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Dunia
10-11-2017 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah melakukan mitigasi dan antisipasi kenaikan harga minyak dunia yang saat ini...