Kerusakan Terumbu Karang di Raja Ampat Bentuk Kelalaian Kolektif

16-03-2017 / KOMISI VII

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar menilai rusaknya ekosistem Terumbu Karang di Raja Ampat, Papua oleh Kapal MV Caledonian Sky yang berpenumpang 102 orang adalah bentuk kelalaian kolektif. Sebab, menurut Rofi, tidak mungkin otoritas resmi setempat tidak mengetahui dan memahami adanya kapal berbobot lebih dari 4.200 GT yang melewati perairan dangkal tersebut.

 

 “Terlebih, dalam proses evakuasi kapal hingga menabrak terumbu karang tersebut dikabarkan menggunakan kapal penarik dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)," demikian disampaikan Rofi dalam rilis yang diterima Parlementaria pada Kamis, (16/03/2017).

 

Politisi PKS ini pun mempertanyakan beberapa persoalan terhadap kasus ini. Misalnya terkait mengapa kapal sebesar itu tidak dapat mendeteksi kedalaman, padahal dilengkapi teknologi yang modern. Padahal, dalam dunia perairan, sudah seharusnya pengelola kapal memahami alur laut dan peta kontur daerah yang akan disinggahi.

 

Ironisnya semua kejadian tersebut, lepas dari pengawasan otoritas resmi sehingga kapal tersebut masuk ke perairan dangkal di Raja Ampat. "Ini bentuk kelalaian kolektif yang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan dilakukan perbaikan dengan terintegrasi. Pemerintah harus segera meminta klarifikasi kepada pemilik kapal dan mengevaluasi sistem kesyahbandaran dengan lebih baik," tegas legislator Dapil Jawa Timur VII ini.

 

Rofi menyesalkan bahwa langkah untuk menarik kapal tersebut tidak dipantau oleh pihak yang berwenang, mengingat ketika Kapal  terhempas di perairan dangkal Raja Ampat, cukup lama dan diketahui oleh otoritas resmi.

 

"Pemerintah harus segera membuat langkah nyata meminta ganti rugi terhadap pemilik Kapal MV Caledonian Sky dan segera membuat perencanaan perbaikan terumbu karang secara serius," pungkas Rofi. (hs/sc) Foto: dok/od.

BERITA TERKAIT
Polusi Udara Sudah Sangat Mencemaskan
18-05-2017 / KOMISI VII
Pencemaran di kota-kota besar negara Asia sudah mencapai tingkat yang mengkuatirkan. Buruknya kualitas udara tersebut menjadi ancaman serius bagi kesehatan...
DPR Minta Penggunaan BBM Euro 4 Jangan Ditunda
17-05-2017 / KOMISI VII
Penerapan bahan bakar minyak (BBM) berstandar Euro 4 yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor di Indonesia harus segera realisasikan untuk menjamin...
DPR Dorong UU EBT
25-04-2017 / KOMISI VII
Semakin menurunnya kualitas udara di kota-kota besar akibat polusi harus menjadi perhatian utama pemerintah dengan mengedepankan penggunaan energi baru dan...
Pemerintah Diminta Hormati Putusan Pengadilan Terkait Kebakaran Hutan
27-03-2017 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Rofi' Munawar meminta Pemerintah menghormati keputusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang telah mengabulkan gugatan warga atau citizen...

  • SHARES