DPR Akan Perjuangkan Perawat Honorer

17-03-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh P Daulay mengatakan, pihaknya akan meneruskan semua aspirasi dan pengaduan yang disampaikan para tenaga honorer perawat yang merasa dianaktirikan pemerintah. Pasalnya mereka tidak diangkat menjadi PNS seperti Bidan PTT. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan minggu depan, agar dapat dicarikan solusi terbaik.

 

"Kami memahami tuntutan para perawat. Namun, kita juga harus memahami alasan pemeritah dalam melakukan moratorium penerimaan CPNS. Karena itu, kita akan menuntut pemerintah mencari solusi, paling tidak para tenaga honorer kesehatan yang pada faktanya sangat membantu masyarakat tersebut dapat diperhatikan kesejahteraannya,"kata Saleh di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

 

Politisi F-PAN itu menjelaskan, pada prinsipnya para perawat dari berbagai daerah Indonesia yang datang ke Komisi IX meminta agar pemerintah memperhatikan mereka. Tidak hanya tuntutan CPNS mereka juga melaporkan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi sebagai pegawai honorer.

 

Termasuk, honor yang mereka terima banyak yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait itu, mereka meminta agar diperlakukan sebagai tenaga honorer sesuai dengan ketentuan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

“Kita akan minta tanggung jawab dari pemerintah  dan kepala daerah untuk menganggarkan APBD secara politik ditingkat lokal. Agar ada persaamaan perlakuan dan penggajian kepada Perawat Honorer (PH) yang sekarang sedang bertugas dan mengabdi baik secara sukarela maupun terikat kontrak honor daerah,”tegasnya.

 

Selain itu, Saleh juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menjamin kesehatan, penyetaraan sosial,dan jaminan hari tua para perawat honorer. Ia berharap agar tidak ada  diskriminasi  antara pegawai dengan non pegawai.

 

Menurut laporan yang disampaikan, setidaknya ada tiga jenis tenaga honorer kesehatan. Pertama, tenaga honor daerah (honda) yang anggarannya diambil dari anggaran APBD. Kedua, tenaga honor instansi yang dipekerjakan sesuai kebutuhan instansi dan fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Ketiga, tenaga sukarela dimana mereka bekerja seperti pola magang yang belum tentu menerima gaji, kondisinya berbeda antara satu dengan yang lain. (rnm,pw,mp) Foto: Iqbal/od.

BERITA TERKAIT
Pemerintah Harus Jembatani Masyarakat Pro dan Anti Ahok
15-05-2017 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi meminta kepada pemerintah untuk menjembatani masyarakat pro dan anti Ahok pasca...
BPOM Diminta Tingkatkan Pengawasan Selama Ramadhan
15-05-2017 / KOMISI IX
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta  untuk meningkatkan pengawasan jelang dan selama bulan suci Ramadhan, hal tersebut dikarenakan tingkat...
Dewan Dukung Bidan PTT Diatas 35 Tahun Jadi PPPK
08-05-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mendukung penuh program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, program ini merupakan...
RSUD Doris Sylvanus Harus Segera Masuk Digitalisasi
05-05-2017 / KOMISI IX
Dalam waktu dekat akan ada rumah sakit swasta yang masuk ke Kalimantan Tengah dan ini akan menjadi pesaing kuat bagi...

  • SHARES