DPR Akan Perjuangkan Perawat Honorer

17-03-2017 / KOMISI IX

Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh P Daulay mengatakan, pihaknya akan meneruskan semua aspirasi dan pengaduan yang disampaikan para tenaga honorer perawat yang merasa dianaktirikan pemerintah. Pasalnya mereka tidak diangkat menjadi PNS seperti Bidan PTT. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan minggu depan, agar dapat dicarikan solusi terbaik.

 

"Kami memahami tuntutan para perawat. Namun, kita juga harus memahami alasan pemeritah dalam melakukan moratorium penerimaan CPNS. Karena itu, kita akan menuntut pemerintah mencari solusi, paling tidak para tenaga honorer kesehatan yang pada faktanya sangat membantu masyarakat tersebut dapat diperhatikan kesejahteraannya,"kata Saleh di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

 

Politisi F-PAN itu menjelaskan, pada prinsipnya para perawat dari berbagai daerah Indonesia yang datang ke Komisi IX meminta agar pemerintah memperhatikan mereka. Tidak hanya tuntutan CPNS mereka juga melaporkan berbagai macam persoalan yang mereka hadapi sebagai pegawai honorer.

 

Termasuk, honor yang mereka terima banyak yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait itu, mereka meminta agar diperlakukan sebagai tenaga honorer sesuai dengan ketentuan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

 

“Kita akan minta tanggung jawab dari pemerintah  dan kepala daerah untuk menganggarkan APBD secara politik ditingkat lokal. Agar ada persaamaan perlakuan dan penggajian kepada Perawat Honorer (PH) yang sekarang sedang bertugas dan mengabdi baik secara sukarela maupun terikat kontrak honor daerah,”tegasnya.

 

Selain itu, Saleh juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menjamin kesehatan, penyetaraan sosial,dan jaminan hari tua para perawat honorer. Ia berharap agar tidak ada  diskriminasi  antara pegawai dengan non pegawai.

 

Menurut laporan yang disampaikan, setidaknya ada tiga jenis tenaga honorer kesehatan. Pertama, tenaga honor daerah (honda) yang anggarannya diambil dari anggaran APBD. Kedua, tenaga honor instansi yang dipekerjakan sesuai kebutuhan instansi dan fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Ketiga, tenaga sukarela dimana mereka bekerja seperti pola magang yang belum tentu menerima gaji, kondisinya berbeda antara satu dengan yang lain. (rnm,pw,mp) Foto: Iqbal/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Paket Obat-obatan untuk Jamaah Haji Perlu Ditambah
22-08-2017 / KOMISI IX
Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI yang dipimpin langsung Ketua Komisi Dede Yusuf Macan Effendi mengharapkan paket obat untuk...
Imam Suroso Apresiasi Penyelenggara Kesehatan Haji Jatim
22-08-2017 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso mengapresiasi penyelenggara kesehatan haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur yang berhasil memberikan...
Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR Soroti Bus Tanpa Toilet
22-08-2017 / KOMISI IX
Panja kesehatan Haji Komisi IX DPR RI menyoroti bus penjemputan calon jama'ah haji tanpa toilet. Pasalnya, jama'ah calon haji yang...
Komisi IX DPR Sesalkan Banyak Calon Jemaah Haji Tidak Ikut BPJS
22-08-2017 / KOMISI IX
Anggota Panja Kesehatan Haji Komisi IX DPR RI Elva Hartati menyayangkan masih adanya calon jemaah haji dari embarkasih Makassar yang...