Koperasi Setjen dan BK DPR-RI Raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

17-03-2017 / LAIN-LAIN

Pelaksana Harian (Lakhar) Sekjen DPR RI selaku dewan Pembina Koperasi Pegawai Sekjen dan BKD DPR RI, Damayanti mengapresiasi keberhasilan Koperasi tersebut dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari kantor akuntan publik.

 

Hal tersebut diungkapkannya dalam sambutan pembukaan  Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke-31 Koperasi Sekjen dan BKD DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (17/3). 

 

“Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu tiga puluh satu tahun Koperasi Pegawai Sekjen dan BKD DPR RI dalam meraih predikat WTP untuk pengelolaan Koperasi dari kantor akuntan publik. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,”ujar Damayanti. 

 

Dilanjutkan Maya, begitu ia biasa disapa, keberhasilan dari sebuah koperasi tentu tidak hanya berhenti pada predikat itu saja. Melainkan juga meningkatkan partisipasi anggotanya untuk lebih mandiri, serta dapat memberikan nilai manfaat yang lebih dari kesertaannya pada koperasi. Pada akhirnya juga akan bisa meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. 

 

“Disini contohnya saya lihat, adanya berbagai peningkatan fasilitas-fasilitas yang sudah dilakukan Koperasi ini, sebut saja dalam bidang perdagangan dengan perubahan bentuk menjadi Toserba (toko serba ada) dan berbagai hal lainnya,”pungkasnya. 

 

Sementara itu Ketua Koperasi, Mochammad Djazuli mengatakan bahwa keberhasilannya meraih WTP tersebut berkat partisipasi dari seluruh anggota Koperasi Sekjen dan BKD DPR RI.  Namun, ia meyakini semua itu tidak akan berarti tanpa adanya peningkatan nilai manfaat yang diterima oleh para anggota Koperasi. 

 

Terkait hal itu ia menjelaskan bahwa berbagai peningkatan yang diterima anggota Koperasi tersebut dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, yakni peningkatan sisa hasil usaha (SHU) dari sebelumnya 3,089 persen pada tahun 2015 menjadi 3,128 persen di tahun 2016 kemarin. Tidak hanya itu, tabungan hari tua para anggota pun meningkat dari 300 ribu rupiah menjadi 700 ribu rupiah per orang. Asuransi kesehatan untuk para anggota Koperasi pun dinaikkan standardnya. 

 

“Yang tidak kalah penting dari semua itu adalah akuntabilitas, dan keterbukaan. Disini seluruh anggota Koperasi dapat melihat langsung penggunaan anggaran Koperasi yang kami share di portal masing-masing. Dan Alhamdulillah sudah ada peningkatan pelayanan dalam USP (Unit simpan pinjam). Jika sebelumnya harus menunggu tiga bulan. Alhamdulillah karena ada kenaikan modal, maka tidak sampai dua hari juga bisa dicairkan. Bahkan untuk sakit dan pendidikan satu hari juga bisa selesai,”papar Djazuli.

 

Baik Maya maupun Djazuli mengamini usulan yang diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DKI Jakarta, Hasanudin terkait penghapusan pajak koperasi. Keduanya menilai Koperasi berbeda dari unit usaha lain yang lebih mengutamakan profit. Dikatakan Djazuli, koperasi malah lebih mengutamakan benefit dibanding profit.  

 

“Kalau dihapuskan dari pajak mungkin belum bisa, tapi kami berharap pajak untuk koperasi bisa diturunkan,”pungkasnya. 

 

Sebagaimana RAT tahun-tahun sebelumnya, pada RAT kali ini, Koperasi Pegawai Sekjen dan BKD DPR RI juga menyediakan sejumlah doorprize, diantaranya perjalanan umrah untuk 6 orang, Voucher belanja untuk beberapa orang, serta yang berbeda untuk tahun ini adalah adanya satu unit motor yang diundi dan bisa dimiliki oleh anggota Koperasi Pegawai Sekjen dan BK DPR RI. (Ayu) Foto: Mulya/od.

BERITA TERKAIT
Biro Pemberitaan Parlemen Raih Dua Penghargaan PRI Award 2017.
27-03-2017 / LAIN-LAIN
Program Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2017 memberikan dua penghargaan kepada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk kategori media internal sub kategori...
DPRD Probolinggo Konsultasi Raperda Ke BKD DPR RI
24-03-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD) Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Porbolinggo di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu...
BPKP Perwakilan Sumut Telah Lakukan Pendampingan SAP Berbasis Akrual
22-03-2017 / LAIN-LAIN
  Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN), Badan Keahlian DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan...
Reformasi Birokrasi Setjen dan BKD, Ada Peningkatan Nilai Tapi Belum Signifikan
22-03-2017 / LAIN-LAIN
Dari evaluasi yang telah dilakukan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekertariat jenderal (Setjen) DPR RI pada 2016 telah terjadi peningkatan...

  • SHARES