Komisi VII DPR Berkunjung ke Parlemen Inggris

20-03-2017 / KOMISI VII

Tim Komisi VII DPR RI baru saja melakukan kunjungan kerja ke Inggris. Di Inggris Tim Komisi VII  berkunjung ke DPR Inggris (UK House of Commons) dan sejumlah lembaga/instansi lainnya yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VII.

 

“Di DPR Inggris, kami membahas kerjasama parlemen dan juga pemerintahan,” ujar Wakil Ketua Komisi VII, Satya W. Yudha, Minggu (19/3).

 

Menurut Satya, yang menjadi Ketua Tim  Kunjungan Kerja tersebut, Tim Komisi VII  DPR diterima di Komisi Parlemen Inggris yang membidangi bisnis, energi dan strategi industri (Select Committee on Business, Energy and Industrial Strategy). Parlemen Inggris telah menyesuaikan nama Komisi yang membahas energi ini lantaran Pemerintahan Inggris juga telah mengubah nama kementeriannya.

 

Tim Komisi VII diterima  langsung oleh Ketua Komiite Amanda Milling, anggota UK House of Commons dari Partai Konservatif. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam pertemuan kedua komisi energi dari dua negara ini di antaranya adalah tentang strategi Inggris dalam pengembangan energi khususnya di bidang energi baru dan terbarukan (EBT), dan penanggulangan perubahan iklim.

 

Di Inggris,  Komisi VII juga berkunjung ke Kementrian Energi dan Strategi Industri untuk mendapatkan gambaran tentang kerjasama energi antara Inggris dan Indonesia, yang dikenal dengan UK-Indonesia Energy Dialogue. Mereka mendapatkan gambaran model pengawasan di sektor ketenagalistrikan yang dilakukan oleh lembaga Ofgem, otoritas netral yang mengawasi ketenagalistrikan, yang kemudian melapor kepada parlemen.

 

Selama kunjungan hampir sepekan tersebut, yang berlangsung pekan lalu, rombongan Komisi VII juga sempat mendatangi kantor pusat BP Plc dan Premier Oil. Kedua korporasi ini telah lama berinvestasi di bidang minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

 

“Kami berdiskusi dengan BP dalam penyajiannya tentang tantangan energi ke depan yang terangkum dalam BP Statistical Review yang dipresentasikan oleh BP Chief Economist – Spencer Dale,” ujar Satya.

 

Di BP, rombongan Komisi VII diterima langsung oleh Deputy CEO Dave Sanyan.

 

Sedangkan ketika berkunjung ke kantor Premier Oil, penyambutan dipimpin CEO Premier Oil Tonny Durrant. Kedua pihak membahas tentang strategi pengembangan gas di Natuna yang terhubung dengan Vietnam.

 

Rombongan Komisi VII juga berdiskusi tentang aturan perminyakan dan pertambangan dengan lembaga riset National Governance Resources Institute (NRGI). Diskusi juga dilakukan dengan Climate Parliament, Inggris.

 

“Mengakhiri kunjungan kami bertatap muka dengan Duta Besar Indonesia Rizal Sukma yang mengirim senior stafnya dalam mendampingi selama kunjungan kami,” ujar Satya.

 

Anggota rombongan Komisi VII terdiri dari Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Ahmad Farial (Fraksi PPP), Doni Oekon (Fraksi PDIP), Kurtubi (Fraksi Partai Nasdem), Zulkiflimansyah (Fraksi PKS), Aryo Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Farid al-Fauzi (Fraksi Partai Hanura), Agus Sulistyono (Fraksi PKB), Eni Maulani Saragih (Fraksi Partai Golkar), dan Mohammad Nazir (Fraksi Partai Demokrat). Ketika mengunjungi Parlemen Inggris, ada tambahan anggota rombongan dari anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR. (sc).


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Kenaikan Listrik Pukul Daya Beli Konsumen
07-08-2017 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi' Munawar menegaskan bahwa kenaikan tarif listrik telah terbukti menurunkan daya beli masyarakat. Ia mengaku...
SKK Migas Diminta Persiapkan Strategi Tingkatkan Lifting Migas
17-07-2017 / KOMISI VII
Kepala SKK Migas diminta mempersiapkan strategi meningkatkan lifting Migas dalam kondisi harga minyak dunia yang sedang rendah.   Hal tersebut disampaikan Ketua...
Indonesia Bisa Belajar Kelola Danau dari Kroasia
06-07-2017 / KOMISI VII
Indonesia berharap bisa belajar banyak dari tata kelola pengembangan danau dari Kroasia. Kroasia memiliki danau besar yang sangat terawat dan...
Menteri LHK Harus Beri Sanksi Tegas Perusahaan Perusak Lingkungan
13-06-2017 / KOMISI VII
Dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komisi VII DPR RI menerima penjelasan pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup...