Pemerintah Jangan Cederai Rasa Keadilan Masyarakat Kendeng

20-03-2017 / PIMPINAN

Aksi cor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka yang dilakukan oleh sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, sejak Selasa (14/3/2017) lalu, mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon. Fadli menilai, sikap Pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng.

 

“Saya mengikuti aksi yang dilakukan oleh para petani Pegunungan Kendeng. Dan saya menyayangkan pernyataan Menteri BUMN yang menyatakan bahwa Presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang pada bulan April mendatang. Menurut saya pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat Kendeng,” tegas Fadli dalam rilisnnya kepada Parlementaria, Senin (20/3/2017).

 

Sebagaimana diketahui, aksi yang dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) merupakan bentuk protes atas pendirian pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo untuk mencabut izin PT Semen Indonesia dan memastikan tak ada pabrik atau tambang semen di Pegunungan Kendeng.

 

“Sewaktu aksi cor kaki pertama kali dilakukan pada April 2016 lalu, yang kemudian berujung pada undangan ke Istana tanggal 2 Agustus 2016, Presiden sudah memutuskan untuk menghentikan operasi pabrik semen hingga selesainya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh tim independen. Kajian itu diperkirakan akan selesai dalam tempo satu tahun. Itu keputusan yang positif, mengingat masih berperkara dengan pihak PT Semen Indonesia,” papar Fadli.

 

Namun dalam perjalanannya, jelas politisi F-Gerindra itu, hasil KLHS ternyata bisa selesai April 2017 mendatang. Sehingga tidak sampai setahun, kajian sudah bisa diselesaikan. Tapi anehnya, sementara hasil KLHS-nya saja belum keluar, Menteri BUMN seperti sudah tahu hasilnya dengan menyatakan bahwa bulan depan Presiden akan segera meresmikan pabrik semen di Rembang. Hal ini dikhawatirkan bisa memancing ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

 

“Apalagi, pada 5 Oktober 2016 lalu, lewat putusan Peninjauan Kembali (PK), Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk memenangkan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang sekaligus membatalkan izin lingkungan pabrik semen di Rembang. Pernyataan Menteri BUMN itu telah menyakiti rasa keadilan masyarakat Kendeng dan bisa dianggap mem-fait accompli keputusan Presiden sebelumnya,” nilai Fadli.

 

Untuk itu, ia meminta Presiden agar berhati-hati mengambil keputusan. Asas kepastian hukum jangan di rusak dengan mengambil keputusan-keputusan yang tidak sinkron satu sama lain, apalagi yang bersifat melawan hukum. Hak hukum dan hak sosial masyarakat yang melakukan gugatan harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai hukum yang berlaku di Tanah Air bertolak belakang dengan keadilan.

 

Ia pun meminta ke depannya, agar setiap bentuk investasi tidak boleh lagi menyalahi prosedur dan tata aturan, karena akan menimbulkan kontroversi dan konflik di masyarakat. Kasus gagalnya pembangunan pabrik semen di Pati tempo hari, di mana semua gugatan hukum berhasil dimenangkan oleh masyarakat, dan kontroversi izin pabrik semen di Rembang, yang pada akhirnya juga gugatan hukumnya dimenangkan oleh masyarakat, harusnya memberi pemerintah pelajaran agar tidak menerbitkan kebijakan sekehendak hati.

 

“Pemerintah tidak boleh ‘investor minded’ dan menyepelekan suara serta hak-hak masyarakat dalam proses pembangunan. Aksi cor kaki adalah bentuk frustrasi, karena masyarakat tidak tahu lagi bagaimana caranya menarik perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah buta dan tuli dengan mengabaikan suara dan hak masyarakat petani Kendeng atas nama pembangunan,” kritisi politisi asal dapil Jawa Barat itu. (sf)/foto:azka/iw. 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Fadli Zon Membuka Acara Pesta Rakyat di DPR
18-08-2017 / PIMPINAN
Memperingati ulang tahun Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang 72, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon membuka Pesta...
72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat
18-08-2017 / PIMPINAN
Pada upacara bedera peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 72 tahun di Komplek Parlemen, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bertugas...
Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan
16-08-2017 / PIMPINAN
DPR telah menyejutui Perppu No 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pertukaran informasi otomatis...
Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita
16-08-2017 / PIMPINAN
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pidato yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang bersama DPR RI dan DPD...