Wajar, Usulan Cukai Rokok untuk BPJS Kesehatan

20-03-2017 / KOMISI IX

 

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai usulan agar dana cukai rokok digunakan untuk dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan adalah hal wajar karena anggaran BPJS Kesehatan masih mengalami defisit.

 

“Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor pajak, dimana pada tahun 2017, targer cukai rokok sebesar Rp150 triliun, yang dialokasikan untuk belanja termasuk anggaran BPJS Kesehatan ” kata Iqbal dalam pernyataan persnya kepada Parlementaria, Senin ( 20/3/2017). 

 

Karena itu, kalau ada usulan dana cukai rokok untuk dana BPJS Kesehatan, menurut Iqbal  adalah hal wajar, meski demikian harus tetap melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan perundangan dan secara prosedural. “Usulan dana cukai rokok ini merupakan solusi untuk meningkatkan anggran program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan,” ujarnya.

 

Di sisi lain, agar anggarannya tidak defisit, Politisi PPP itu mengusulkan BPJS Kesehatan harus memperbanyak kepesertaan mandiri, sehingga dana yang disetorkan peserta mandiri dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta tidak mampu atau subsidi silang. 

 

“Kemenkes harus mengedepankan program pencegahan di masyarakat, untuk menekan defisit angggran BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(rnm,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Terus Perjuangkan Tenaga Honorer K2
05-06-2018 / KOMISI IX
DPR RI akan terus memperjuangkan para Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) di seluruh Indonesia, baik yang ada di kementerian atau...
DPR dan Pemerintah Bahas Nasib Tenaga Honorer K2
04-06-2018 / KOMISI IX
Tujuh Komisi di DPR RI yakni Komisi I, Komisi II, Komisi IV, Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X, dan Komisi...
Komisi IX dan Menkes Bahas Urun Biaya Kesehatan
24-05-2018 / KOMISI IX
Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan menggelar rapat kerja untuk membahas soal urun biaya pada pelayanan kesehatan. Urun biaya...
Komisi IX DPR Mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Jateng
21-05-2018 / KOMISI IX
Sejumlah Anggota Komisi IX DPR mempertanyakan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Jawa Tengah. Sebelumnya, diberbagai Kunjungan Komisi IX kerap...