Wajar, Usulan Cukai Rokok untuk BPJS Kesehatan

20-03-2017 / KOMISI IX

 

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai usulan agar dana cukai rokok digunakan untuk dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan adalah hal wajar karena anggaran BPJS Kesehatan masih mengalami defisit.

 

“Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor pajak, dimana pada tahun 2017, targer cukai rokok sebesar Rp150 triliun, yang dialokasikan untuk belanja termasuk anggaran BPJS Kesehatan ” kata Iqbal dalam pernyataan persnya kepada Parlementaria, Senin ( 20/3/2017). 

 

Karena itu, kalau ada usulan dana cukai rokok untuk dana BPJS Kesehatan, menurut Iqbal  adalah hal wajar, meski demikian harus tetap melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan perundangan dan secara prosedural. “Usulan dana cukai rokok ini merupakan solusi untuk meningkatkan anggran program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan,” ujarnya.

 

Di sisi lain, agar anggarannya tidak defisit, Politisi PPP itu mengusulkan BPJS Kesehatan harus memperbanyak kepesertaan mandiri, sehingga dana yang disetorkan peserta mandiri dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta tidak mampu atau subsidi silang. 

 

“Kemenkes harus mengedepankan program pencegahan di masyarakat, untuk menekan defisit angggran BPJS Kesehatan,” pungkasnya.(rnm,mp)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Minta Perketat Pengawasan Obat dan Makanan Di Perbatasan
13-02-2018 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperketat pengawasan di daerah...
BNP2TKI Diminta Tingkatkan Keahlian TKI Sesuai Kebutuhan Pasar
13-02-2018 / KOMISI IX
Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diminta untuk meningkatkan upaya penyiapan tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai...
Dewan Soroti Puluhan TKI yang Ditahan Malaysia
13-02-2018 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menyoroti puluhanTenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Purworejo, Klaten dan Kebumen, Jawa Tengah, yang...
Lembaga Kursus dan Pelatihan Harus Miliki Kompetensi
13-02-2018 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi menegaskan, lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kompetensi bagi lulusan baru,...