DPRD Maluku Tenggara Konsultasi Raperda ke BKD DPR RI

21-03-2017 / LAIN-LAIN

Badan Keahlian DPR RI (BKD) menerima DPRD Kabupaten Maluku Tenggara di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/03/2017). Dalam pertemuan tersebut, DPRD Maluku Tenggara mengkonsultasikan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), mereka ingin mengakomodir beberapa hukum adat setempat ke dalam Raperda.

 

“Kami ingin mendalami beberapa hal, salah satunya yaitu untuk produk hukum daerah yang kita coba terjemahkan dari pembuatan ketentuan perundang-undangan yang ada di DPR untuk diimplementasikan,” ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Esebius Utha Safsafubun.

 

Lebih lanjut, ia menyampaikan dalam kehidupan bermasyarakat, Suku Kei (suku asli Maluku Tenggara) masih mengutamakan hukum adatnya. Salah satu ketentuan yang sulit diubah ialah penentuan Kepala Desa, dimana hanya marga atau keturunan tertentu yang bisa menduduki jabatan tersebut.

 

Menurutnya, peraturan tersebut sudah diadopsi di perda dan berlaku sejak 2009. Namun, lanjutnya,  setelah perda diberlakukan terjadi gesekan di masyarakat, terlebih lagi dengan keluarnya aturan transfer dana desa yang diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

 

"Banyak orang yang tidak punya hak mengklaim bahwa itu hak mereka.  Sehingga ada beberapa pasal yang mau kita revisi agar bisa dikembangkan jauh lebih bagus sesuai dengan perkembangan zaman," jelasnya.

 

Menanggapi hal itu,  Kepala BKD Johnson Rajagukguk mengatakan hukum adat bisa saja dimasukkan  kedalam suatu Raperda melalui unsur pertimbangan,  karena unsur mengingat harus berdasarkan pada regulasi yang lebih tinggi.

 

"Tetapi dengan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti prinsip kedaulatan NKRI dan tidak membedakan tugas wanita dan pria, contohnya untuk menjadi kepala suku," ungkap Johnson.

 

Selain itu,  tambah Johnson, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi di dalam membuat rancangan perda, sehingga nantinya bisa terlihat apakah suatu Raperda bertentangan dengan UU atau tidak. (ann/sc)/foto:arief/iw.

BERITA TERKAIT
BK DPR Beri Masukan Terkait Perubahan Tatib kepada DPRD Probolinggo
30-03-2017 / LAIN-LAIN
  Perubahan tata tertib (tatib) di DPRD dapat dilakukan jika ada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, atau ada kebutuhan...
BKD Gelar Seminar Pemetaan Korupsi, Strategi Pencegahan dan Penindakannya
30-03-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Radjagukguk membuka seminar nasional yang bertema “Pemetaan Korupsi Di Lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif:...
Biro Pemberitaan Parlemen Raih Dua Penghargaan PRI Award 2017.
27-03-2017 / LAIN-LAIN
Program Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2017 memberikan dua penghargaan kepada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI untuk kategori media internal sub kategori...
DPRD Probolinggo Konsultasi Raperda Ke BKD DPR RI
24-03-2017 / LAIN-LAIN
Kepala Badan Keahlian DPR RI (BKD) Johnson Rajagukguk menerima kunjungan DPRD Porbolinggo di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu...

  • SHARES