Pansus DPR Berikan Ruang Perlindungan Bagi Korban Terorisme

22-03-2017 / PANITIA KHUSUS

Anggota Panitia Khusus (Pansus)  DPR RI Risa Mariska menyampaikan keinginan pansus untuk memberikan perlindungan kepada korban terorisme melalui revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

 

"Kita minta semakin dikuatkanlah,  di usulan pemerintah tidak ada,  makanya kita usulkan perlindungan kepada korban untuk dimasukkan," tutur Risa di Gedung DPR RI,  Senayan, Jakarta,  Rabu (22/03/2017).

 

Ia menjelaskan, saat ini pansus bersama pemerintah belum membahas hal- hal yang bersifat substantif.  Namun,  lanjut Risa,  pansus melihat ada urgensi terkait perlindungan terhadap korban.  

 

Menurut politisi F-PDIP itu,  negara belum hadir dalam memberikan perlindungan terhadap korban terorisme. Penanganan tindak pidana terorisme selama ini hanya difokuskan kepada pelaku. Sementara,  hak-hak korban seringkali terlupakan. 

 

Data di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan korban peristiwa bom Bali I,  bim bali II, JW Marriot,  Kedutaan Australia,  dan yang terakhir bom Sarinah belum mendapatkan kompensasi dengan baik.

 

Selain memperjuangkan pemenuhan hak korban,  Pansus juga mengusulkan agar nama-nama yang sebelumnya terduga pelaku namun tidak terbukti untuk diperbaiki, sehingga mereka bisa kembali diterima masyarakat. 

 

Beberapa poin yang urgen lainnya yaitu terkait masa waktu penindakan, yang sebelumnya 7 hari diatur menjadi 30 hari.  Bercermin pada kasus Siyono, hal ini menjadi penting dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM terhadap pelaku terduga teroris.

 

"Tujuh hari itu biasanya aparat punya keterbatasan waktu,  kalau kita berikan jangka waktu yang lebih lama mereka bisa fleksibel. Kadang kita dengar ada penyiksaan terhadap pelaku,  nah kita harapkan bisa mengurangi kemungkinan seperti itu," ia menandaskan. (ann,mp)/foto:mulya/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Banyak Hal Baru, Pembahasan RUU PTPT Perlu Satu Masa Sidang Lagi
10-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU PTPT) yang rencana semula diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang berakhir 28...
Judul RUU Minol Diputuskan Pekan Depan
04-04-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua PansusRUU Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI Arwani Thomafi menjelaskan, hasil rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Minol Rabu (4/4/2018), di...
Pemerintah Harus Berpihak Kepada Anak Bangsa
22-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Di era digitalisasi yang sudah tidak mungkin kita lawan lagi, e-commerce sudah merambah ke seluruh dunia. Kini kesempatan bagi Indonesia...
BNPT Jadi Leading Sector Penanggulangan Terorisme
15-03-2018 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (TPT) Muhammad Syafi’i menegaskan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menjadi leading...