Pansus RUU Pemilu Paparkan Hasil Kunjungan ke Meksiko

23-03-2017 / PANITIA KHUSUS

Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu menggelar rapat Pembahasan RUU bersama Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkumham, Rabu (22/3/2017). Dalam raker tersebut, anggota Pansus Hetifah Sjaifudian memaparkan hasil studi banding ke Meksiko.

 

Meksiko dipilih sebagai salah satu negara tujuan karena negara tersebut telah lama menjalankan pemilihan presiden dan legislatif di waktu yang bersamaan, atau serentak. Sedangkan, pemilu serentak ini baru akan mulai diterapkan di negara kita pada Pemilu 2019 mendatang.

 

Selain itu, menurut pengamatan Pansus, Kongres (Senat maupun Dewan Perwakilan) di Meksiko menggunakan sistem pemilu campuran, yakni sistem simple majority dan sistem representasi proporsional. Sementara, ambang batas partai di tingkat negara bagian adalah 1,5% dan untuk tingkatan nasional sebesar 3% dari perolehan suara.

 

Dalam pemilu, Meksiko tidak menggunakan E-voting melainkan kertas suara yang dipilih di tiap TPS. Adapun, Meksiko menggunakan metode pemilihan jarak jauh secara elektronik hanya untuk mengakomodir suara pemilih yang ada di luar negeri.

 

Berkenaan dengan sengketa Pemilu, Meksiko memiliki TRIFE selaku pengadilan khusus Pemilu yang terlepas dari Mahkamah Agung. Putusan TRIFE terkait sengketa proses serta sengketa hasil Pemilu bersifat final. Tak hanya TRIFE, Meksiko juga mempunyai FEPADE yaitu kejaksaan khusus yang bertugas melakukan investigasi dan menuntut kasus kejahatan pada pemilihan umum.

 

Disana, lanjutnya, pemerintah Meksiko menanggung 100 persen pembiayaan partai politik, dimana setiap partai politik mendapatkan dana sebesar 30%. Sementara, 70% dana dari pemerintah yang diberikan kepada partai berdasarkan perolehan suara saat Pemilu.

 

Pendanaan partai politik ini dinilai cukup signifikan karena memberikan kesetaraan pada partai politik saat berkompetisi dalam pemilihan. Hal itu terlihat dari konfigurasi partai politik yang cenderung imbang, karena setiap kandidat mendapatkan kesempatan yang sama tidak peduli apakah dia berasal dari partai kecil maupun besar. Bahkan, parpol tidak diperbolehkan memiliki media massa, apalagi dipergunakan untuk kepentingan kampanye Pemilu secara sendiri-sendiri.

 

Selanjutnya, pengaturan kampanye lainnya ialah saat Pemilu berlangsung, seluruh calon eksekutif dan legislatif dilarang menggunakan atau membayar stasiun televisi dan radio untuk berkampanye dan mengiklankan calon tersebut.

 

INE selaku penyelenggara pemilu di Meksiko juga diberikan kewenangan yang leluasa untuk mengatur kampanye, termasuk menetapkan waktu dan jadwal kampanye untuk tiap parpol atau kandidat. Ketua dan para Komisioner INE ditunjuk oleh dewan perwakilan dan diganti tiap 3 tahun secara bertahap.

 

Dalam general council, INE diisi oleh perwakilan partai politik, saat ini ada 9 parpol di Kongress sehingga terdapat 9 komisioner juga. Pembatasan usia juga diberlakukan di INE, yaitu 30 tahun sebagai batasan usia maksimum. Namun, calon komisioner harus meninggalkan jabatannya dipartai politik dalam kurun waktu 5 tahun ketika mencalonkan untuk posisi komisioner tersebut.

 

Selanjutnya, poin yang tak kalah penting ialah mengenai keterwakilan perempuan di Meksiko. Keterwakilan calon perempuan dalam pencalonan legislatif harus berimbang dengan calon pria dengan menggunakan mekanisme zipper system. INE berhak  meng-cancel peserta parpol, jika kesetaraan calon pria dan calon wanita tidak tercapai pada pemilu legislatif. (ann,mp/od).

BERITA TERKAIT
Sejumlah Tokoh Dukung Pansus KPK
20-06-2017 / PANITIA KHUSUS
Pansus Panitia Angket KPK-DPR RI mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat. Pansus diminta tak perlu takut terhadap pihak-pihak yang menentang...
Agun : Ini Persoalan Menata Politik Pencegahan Korupsi
20-06-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, Pansus yang dipimpinnya sangat terbuka bagi semua kalangan, baik yang kontra maupun...
Miryam S Haryani Tak Hadiri Panggilan Pansus KPK
20-06-2017 / PANITIA KHUSUS
Miryam S Haryani tak hadir memenuhi panggilan Pansus Panitia Angket KPK-DPR RI. Miryam yang jadi sosok utama untuk dimintai keterangannya...
Pansus KPK Resmi Buka Posko Pengaduan
19-06-2017 / PANITIA KHUSUS
Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah dan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK secara resmi membuka posko pengaduan Pansus Angket...

  • SHARES