Pansus RUU Pemilu Paparkan Hasil Kunjungan ke Meksiko

23-03-2017 / PANITIA KHUSUS

Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu menggelar rapat Pembahasan RUU bersama Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkumham, Rabu (22/3/2017). Dalam raker tersebut, anggota Pansus Hetifah Sjaifudian memaparkan hasil studi banding ke Meksiko.

 

Meksiko dipilih sebagai salah satu negara tujuan karena negara tersebut telah lama menjalankan pemilihan presiden dan legislatif di waktu yang bersamaan, atau serentak. Sedangkan, pemilu serentak ini baru akan mulai diterapkan di negara kita pada Pemilu 2019 mendatang.

 

Selain itu, menurut pengamatan Pansus, Kongres (Senat maupun Dewan Perwakilan) di Meksiko menggunakan sistem pemilu campuran, yakni sistem simple majority dan sistem representasi proporsional. Sementara, ambang batas partai di tingkat negara bagian adalah 1,5% dan untuk tingkatan nasional sebesar 3% dari perolehan suara.

 

Dalam pemilu, Meksiko tidak menggunakan E-voting melainkan kertas suara yang dipilih di tiap TPS. Adapun, Meksiko menggunakan metode pemilihan jarak jauh secara elektronik hanya untuk mengakomodir suara pemilih yang ada di luar negeri.

 

Berkenaan dengan sengketa Pemilu, Meksiko memiliki TRIFE selaku pengadilan khusus Pemilu yang terlepas dari Mahkamah Agung. Putusan TRIFE terkait sengketa proses serta sengketa hasil Pemilu bersifat final. Tak hanya TRIFE, Meksiko juga mempunyai FEPADE yaitu kejaksaan khusus yang bertugas melakukan investigasi dan menuntut kasus kejahatan pada pemilihan umum.

 

Disana, lanjutnya, pemerintah Meksiko menanggung 100 persen pembiayaan partai politik, dimana setiap partai politik mendapatkan dana sebesar 30%. Sementara, 70% dana dari pemerintah yang diberikan kepada partai berdasarkan perolehan suara saat Pemilu.

 

Pendanaan partai politik ini dinilai cukup signifikan karena memberikan kesetaraan pada partai politik saat berkompetisi dalam pemilihan. Hal itu terlihat dari konfigurasi partai politik yang cenderung imbang, karena setiap kandidat mendapatkan kesempatan yang sama tidak peduli apakah dia berasal dari partai kecil maupun besar. Bahkan, parpol tidak diperbolehkan memiliki media massa, apalagi dipergunakan untuk kepentingan kampanye Pemilu secara sendiri-sendiri.

 

Selanjutnya, pengaturan kampanye lainnya ialah saat Pemilu berlangsung, seluruh calon eksekutif dan legislatif dilarang menggunakan atau membayar stasiun televisi dan radio untuk berkampanye dan mengiklankan calon tersebut.

 

INE selaku penyelenggara pemilu di Meksiko juga diberikan kewenangan yang leluasa untuk mengatur kampanye, termasuk menetapkan waktu dan jadwal kampanye untuk tiap parpol atau kandidat. Ketua dan para Komisioner INE ditunjuk oleh dewan perwakilan dan diganti tiap 3 tahun secara bertahap.

 

Dalam general council, INE diisi oleh perwakilan partai politik, saat ini ada 9 parpol di Kongress sehingga terdapat 9 komisioner juga. Pembatasan usia juga diberlakukan di INE, yaitu 30 tahun sebagai batasan usia maksimum. Namun, calon komisioner harus meninggalkan jabatannya dipartai politik dalam kurun waktu 5 tahun ketika mencalonkan untuk posisi komisioner tersebut.

 

Selanjutnya, poin yang tak kalah penting ialah mengenai keterwakilan perempuan di Meksiko. Keterwakilan calon perempuan dalam pencalonan legislatif harus berimbang dengan calon pria dengan menggunakan mekanisme zipper system. INE berhak  meng-cancel peserta parpol, jika kesetaraan calon pria dan calon wanita tidak tercapai pada pemilu legislatif. (ann,mp/od).

BERITA TERKAIT
Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu
23-05-2017 / PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menetapkan sifat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)....
Enam Provinsi Defisit Keterwakilan
18-05-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy,  mengatakan ada enam provinsi yang mengalami defisit keterwakilan.  Provinsi tersebut...
Dewan Dukung Polri Bongkar TPPO Berkedok Pengiriman TKI
27-04-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah...
Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Pemutihan TKI di Arab Saudi
26-04-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia Rieke Diah Pitaloka meminta  pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait program...

  • SHARES