Komisioner KPU Butuh Berbagai Keahlian

23-03-2017 / PANITIA KHUSUS

Komposisi keanggotaan komisioner KPU butuh berbagai keahlian, tidak hanya politik dan hukum. KPU juga membutuhkan komisioner yang ahli IT atau logistik. Dengan latar keahlian yang berbeda-beda, diharapkan KPU bisa lebih baik dan memahami penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

 

Demikian disampaikan Anggota Pansus RUU Pemilu Hetifah Sjaifudian saat ditemui di Gedung Patra Jasa, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Pernyataan ini disampaikan Hetifah menyusul polemik soal keanggotaan KPU yang bisa diisi oleh para politisi. Ia sendiri mengaku heran, mengapa berita yang menyeruak ke publik adalah keinginan parpol-parpol yang ingin menempatkan orangnya sebagai komisioner KPU.

 

“Kami dari parpol tidak ingin menguasai KPU. Kan, kita yang buat regulasinya masa kita juga yang melaksanakan. Kami ingin antara regulasi dan pelaksanaannya dibuat senafas,” tandas Anggota Komisi II itu. Hanya saja di beberapa negara, seperti di Meksiko, lanjut Hetifah, ada perwakilan parpol yang masuk dewan penyelenggara pemilu. Tapi, perwakilan parpol itu hanya punya hak suara, tidak punya hak memutuskan.

 

“Saya juga tidak setuju politisi murni atau lulusan ilmu politik saja yang dianggap pantas menjadi komisioner,” kilahnya lagi. Ahli politik atau politisi memang dibutuhkan untuk mengisi formasi komisioner KPU. Tapi, latar keahlian lain juga sangat dibutuhkan untuk menjadikan KPU lebih memahami pesoalan-persoalan kontemporer pemilu.

 

“Orang-orang yang punya pengalaman berpolitik biasanya juga memahami soal pemilu. Tapi, yang namanya komisioner KPU back round-nya harus profesional. Misalnya, ahli IT dan ahli logistik,” ujar Hetifah lagi. Dia berharap, ke depan semua keputusan dan regulasi menyangkut pemilu memiliki marwah. (mh)/foto:iwan armanias/iw.

BERITA TERKAIT
Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu
23-05-2017 / PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu telah menetapkan sifat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)....
Enam Provinsi Defisit Keterwakilan
18-05-2017 / PANITIA KHUSUS
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy,  mengatakan ada enam provinsi yang mengalami defisit keterwakilan.  Provinsi tersebut...
Dewan Dukung Polri Bongkar TPPO Berkedok Pengiriman TKI
27-04-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam mencegah...
Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Pemutihan TKI di Arab Saudi
26-04-2017 / PANITIA KHUSUS
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia Rieke Diah Pitaloka meminta  pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait program...

  • SHARES