KPI Harus Kedepankan Kepentingan Publik

24-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Didalam RUU Penyiaran, Peran KPI diharapkan dapat lebih mengedepankan kepentingan negara, dibandingkan dengan kepentingan pemilik modal, karena kerap kali Konten program yang tidak mendidik lolos sensor.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun, disela-sela RDP dengan KPI dan RRI, Jakarta, Kamis, (23/3).

 

"fungsi KPI dalam menjalankan wewenangnya harus memprioritaskan  peran negara. Sebab, permasalahan RUU Penyiaran saat ini lebih banyak mementingkan rating program semata,"kata

 

Dia mengatakan, Dalam membangun demokrasi sipil, perlu adanya penguatan melalui lembaga-lembaga penyiaran publik seperti televisi dan radio.  "Saat ini, kepentingan negara banyak terdistorsi akibat kepentingan publik dikesampingkan dibandingkan dengan popularitas politik seseorang. sehingga, pada akhirnya hal-hal yang bersifatnya popular menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat,"ujarnya.


Dia menjelaskan, frekuensi merupakan hak negara namun seringkali kepentingan negara dikesampingkan dibandingkan dengan kepentingan kelompok pemilik modal. "Secara realitasnya, haknya negara terdeviasi dimana kita ingin mengedepankan idealisasi konstitusi namun pelaksanaan seringkali menyimpang,".


Menurutnya, integritas komisi penyiaran mulai diragukan oleh publik, jika terus mementingan pemilik modal, sehingga kinerja pelaksanaan pengawasan penyiaran menjadi lengah. Padahal, dari televisi dan radio, banyak edukasi yang didapat seperti ideologi, opini, emosi, dan perasaan.

 

"Dalam hal ini penguatan konten acara penyiaran harus terus ditekankan kepada kepentingan publik. Saat ini, KPI harus bisa mengambil posisi yang strategis pada RUU Penyiaran, apakah KPI ingin mementingkan peran negara ataukah KPI akan berpihak kepada pemilik modal dengan mementingkan rating program semata,” jelasnya.  


Legislator dapil Jatim II ini pun mengharapkan, dengan semakin menguatnya teknologi, maka penyiaran bisa menjadi tulang punggung negara. Selain itu, peran KPI dalam penyiaran harus terus mengedepankan kepentingan masyarakat. (pw)Foto: Rodih/od.

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlindungan Jadi Inti RUU Masyarakat Hukum Adat
07-12-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum agraria Prof. Dr. Maria Sumardjono. Rapat ini membahas...
RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik Diharmonisasi Baleg
21-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsespsi terhadap RUU Serah...
Baleg Harmonisasi RUU Kebidanan
16-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Supratman Andi Agtas saat memimpin rapatBadan Legislasi DPR RI dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang...
Baleg Minta Pemerintah Aktif dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....