Baleg Sosialisasikan UU Desa untuk Cegah Pelanggaran

24-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (Baleg) DPR secara serentak mengirim empat tim, masing-masing ke Wonogiri, Klaten, Sleman, dan Bantul, Jumat (24/3) untuk menyosialisasikan UU Desa.

 

Menurut Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo, sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas UU Desa, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran. “Kegiatan ini akan secara terus menerus insyaallah akan dilakukan oleh anggota DPR di dapil masing-masing.”

 

Lebih lanjut Dossy mengatakan, jumlah desa di Indonesia saat ini 74.754 dan 39.948 desa berstatus tertinggal. Namun, lanjutnya, sebagai garda terdepan pembangunan nasional, pengaturan mengenai desa belum memenuhi kebutuhan dan masyarakat sendiri, sehingga pada Desember 2013 Presiden dan DPR sepakat melahirkan UU Desa yang disahkan pada tgl 15 Desember 2014.

 

Tampil pula dalam sosialisasi itu, pejabat BPKP dan Kementerian Desa PPDT terkait tata kelola keuangan desa, penggunaan prioritas dana desa, pendampingan, dan BUMDes. Bupati Wonogiri menyambut sosialisasi yang dilakukan Baleg DPR. Adanya dana desa dinilai merupakan oase dan harapan baru bagi desa untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyakat. Sosialisasi juga sangat bermanfaat bagi aparat desa, sebab UU Desa juga menimbulkan problem baru adanya aparat yang masuk ranah hukum. (mp) foto: mastur/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Minta Peran Aktif Pemerintah dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...