Sosialisasi UU Desa di Bantul Fokus pada Tata Kelola Keuangan dan BUMDes

24-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi DPR RI dipimpin anggota Baleg Hanafi Rais melakukan sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa kepada para kepala desa dan camat se-Kabupaten Bantul. Sosialisasi ini juga melibatkan jajaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Bupati Bantul Suharsono.

Hanafi sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik memaparkan, sosialisasi ini memfokuskan pada dua poin inti. Pertama tata kelola keuangan desa serta tata kelola aset desa dan kedua tata kelola BUMDes. Dengan begitu dia mengharapkan, aparat desa beserta masyarakatnya bisa terlibat aktif dan mandiri menciptakan kesejateraan desa.

"Kita ingin membangun desa kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu masyarakat bisa mandiri menciptakan kesejahteraan," papar Hanafi saat memberikan sambutan pembuka di Kantor Bupati Bantul, Yogyakarta, Jumat (24/3/2017).

Berkaitan dengan tata kelola keungan desa, aparat di desa dituntut agar mampu menggunakan dana desa secara produktif dan bijak, yang tiap desa akan menerima sekitar Rp 1 miliar pada 2017. Sedangkan tata kelola BUMDes, adalah upaya menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, sehingga unsur-unsur desa dapat menentukan nasib dan kebutuhan ekonominya, sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut.

Undang-Undang Desa adalah satu perangkat aturan tentang penyelenggaraan pemerintah tingkat desa. Dengan adana pemberdayaan desa, hal yang ingin dicapai tak lain adalah terciptanya sebuah dasar kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga semua lapisan masyarakat akan menikmati keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. (eko) foto: eko/od.

BERITA TERKAIT
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...
Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli
13-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan...
Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah
11-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas...
Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Pada Masa Sidang IV
05-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU...

  • SHARES