Sosialisasi UU Desa di Bantul Fokus pada Tata Kelola Keuangan dan BUMDes

24-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi DPR RI dipimpin anggota Baleg Hanafi Rais melakukan sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa kepada para kepala desa dan camat se-Kabupaten Bantul. Sosialisasi ini juga melibatkan jajaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Bupati Bantul Suharsono.

Hanafi sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik memaparkan, sosialisasi ini memfokuskan pada dua poin inti. Pertama tata kelola keuangan desa serta tata kelola aset desa dan kedua tata kelola BUMDes. Dengan begitu dia mengharapkan, aparat desa beserta masyarakatnya bisa terlibat aktif dan mandiri menciptakan kesejateraan desa.

"Kita ingin membangun desa kesejahteraan dari masyarakat. Selain itu masyarakat bisa mandiri menciptakan kesejahteraan," papar Hanafi saat memberikan sambutan pembuka di Kantor Bupati Bantul, Yogyakarta, Jumat (24/3/2017).

Berkaitan dengan tata kelola keungan desa, aparat di desa dituntut agar mampu menggunakan dana desa secara produktif dan bijak, yang tiap desa akan menerima sekitar Rp 1 miliar pada 2017. Sedangkan tata kelola BUMDes, adalah upaya menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, sehingga unsur-unsur desa dapat menentukan nasib dan kebutuhan ekonominya, sesuai dengan potensi yang ada di daerah tersebut.

Undang-Undang Desa adalah satu perangkat aturan tentang penyelenggaraan pemerintah tingkat desa. Dengan adana pemberdayaan desa, hal yang ingin dicapai tak lain adalah terciptanya sebuah dasar kuat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga semua lapisan masyarakat akan menikmati keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. (eko) foto: eko/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Baleg DPR Dorong Sosialisasi Anti Narkoba Ke Sekolah-sekolah
13-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Anggota Badan Legislasi DPR RI, Marlinda Irwanti mendorong sosialisasi anti narkoba diterapkan di sekolah-sekolah. Hal tersebut diungkapkannya dalam pertemuan pemantauan...
Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum...
Perlu Penanganan Khusus Peredaran Narkoba di Papua
06-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan, sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua...
Ada Kerancuan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika
05-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Terdapat kerancuan pada Pasal 112 dan 127 yang tercantum dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi para penegak...