Dana Desa Tidak Ditangani dengan Baik, Bisa Jadi Malapetaka

27-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Badan Legislasi (BALEG) DPR RI melakukan sosialisasi atas Undang-undang tentang Desa di kabupaten Sleman. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aturan- aturan tentang desa itu berjalan dengan dengan norma yang ada. Hal ini penting karena desa menerima uang untuk dikelola,  kalau tidak ditangani dengan baik sesuai dengan norma norma keuangan negara maka bisa menjadi malapetaka.

 

Hal tersebut diungkapkan anggota Baleg DPR RI Luthfi Andi Mutty saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (24/03/2017)

 

“Kabupaten Sleman ini serapan dana desanya cukup bagus dan sampai saat ini belum ada masalah. Artinya perencanaan dana desa ini sudah berjalan sesuai dengan norma yang ada. Dimulai dari rencana kerja desa, kemudian anggaran pendapatan desa sudah berjalan,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut Luthfi menegaskan, terkait kewajiban desa untuk membentuk Badan Usaha Milik desa (BUMDes), dia  sering mengingatkan jajaran Kementerian Desa Tertinggal dan teman teman di daerah agar pembentukan BUMDes ini dilakukan dengan perencanaan yang matang.

 

Pada kesempatan yang sama anggota Baleg Haerudin dari F-PAN mengatakan, pengelolaan dan pengembangan dana desa harus dilakukan dengan baik sesuai aturan sehingga proses pembangunannya tepat guna.

 

“Kita melihat pendapatan asli daerah Sleman ini luar biasa,  seperti APBD sudah dapat Rp 700 milyar pertahun PAD,  APBD nya Rp 2,7 trilyun ,” kata Haerudin.

 

“ Inilah desa yang stabil dan hebat ditopang dengan pengembangan jasa. Saya yakin dengan adanya anggaran dan bantuan keuangan desa dari pemerintah pusat, maka pembangunan desa-desa di Sleman bisa dipercepat,” tambah politisi dari Dapil Jawa Barat IX menandaskan. (rief,mp) foto:arief/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Potensi Tembakau dan Kelapa Sawit Sumut Harus Dilindungi UU
26-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan Sumatera Utara memiliki potensi ekonomi yang dapat menopang perekonomian nasional...
Baleg Himpun Masukan Prolegnas ke Kalsel
26-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan guna menghimpun aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan...
Belum Ada Usulan RUU dari Daerah
25-07-2017 / BADAN LEGISLASI
Sejauh ini belum ada usulan RUU yang datang dari masyarakat daerah. Usulan RUU dari daerah hanya persoalan pemekaran. Saatnya masyarakat...
Susun Prolegnas 2018, Baleg DPR Utamakan Aspirasi Masyarakat
24-07-2017 / BADAN LEGISLASI
  Badan Legislasi (Baleg) DPR berupaya keras menghimpun aspirasi dari berbagai stakeholder dalam penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2018. Hal...