UU Desa Harus Tetap Dikawal Sehingga Beri Manfaat Masyarakat Desa

27-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Sleman Arif Wibowo mengatakan, dari data dan informasi yang didapat ada perkembangan positif dalam pengelolaan dana desa di kabupaten ini. Dari tahun ketahun serapannya cukup tinggi, pengelolaannya sampai saat ini tidak ada penyelewengan yang muncul, belum ada masalah yang berarti. Meski demikian, pihaknya akan terus memantau perkembangannya.

 

Hal itu dikemukakannya Jumat (24/3) lalu saat melakukan sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa kepada Bupati Sleman Sri Purnomo dan jajaran serta para kepala desa. Sosialisasi ini juga melibatkan jajaran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

 

Politisi dari PDIP ini berharap, pada tahun- tahun berikutnya hal yang sama terjadi secara konstan, berkelanjutan dimana tidak ada penyelewangan. Untuk itu jajaran Kemendes dan jajaran  Kementerian terkait untuk untuk sama-sama melakukukan pengawasan. “ Sama-sama melakukan supervisi, pengawalan agar pelaksanaan UU desa ini betul-betul memberikan manfaat sesuai dengan tujuan di bentuknya UU ini,” tekan Bowo-sapaan Arif Wibowo.

 

Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu yang amanah yang termaktub dalam UU Desa, Sleman menjadi salah satu tujuan dimana desa-desanya sudah menginisiasi tentang pembentukan BUMDes yang sekarang sedang tumbuh.

 

“Kita sudah kunjungi ada prospek yang baik dan inspiratif,  tentu saja membutuhkan dukungan berbagai aspek agar BUMdes Desa Bendowo Harjo bisa berkembang lebih baik dan menjadi contoh desa lain,” harapnya.

 

Pelaksanaan atas UU Desa ini, khususnya dalam pembentukan BUMDes akan terbukti jika ada political will tidak saja dari kepala desa dan perangkatnya tetapi semua unsur masyarakat di desa itu dalam mendukung lembaga keuangan desa tersebut, yang dapat memberikan dua aspek sekaligus.

 

“Aspek ekonomi dalam hal ini mendatangkan profit, berkontribusi terhadap kemajuan pertumbuhan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu berkontribusi pada kehidupan sosial masyarakat desa,  jadi kepentingannya adalah memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat desa,” kata Arif Wibowo menambahkan. (rif,mp) Foto: Arief/od.

BERITA TERKAIT
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...
Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli
13-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan...
Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah
11-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas...
Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Pada Masa Sidang IV
05-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU...

  • SHARES