Baleg DPR Apresiasi BUMDes Ponggok, Klaten

27-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Klaten, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo memimpin Baleg DPR meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (24/03/2017).

 

Bumdes di Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang paling berhasil di Jawa Tengah dalam mengelola Bumdes, dimana Pendapatan Asli Desa (PAD) di Dea Ponddok sudah mencapai Rp4 miliar per tahun dan ini bahkan melebihi Dana desa yang dikucurkan di setiap desa.

 

“Dari keterangan Kades Ponggok (Junaedhi Mulyono) bahwa PAD dari Desa Ponggok sudah mencapai Rp4 miliar per tahun dan dari unit kegiatan usahanya satu tahun sudah mencapai Rp 10 miliar, artinya dalam setahun dari PAD dan penghasilan Bumdes hampir mencapai Rp14 miliar,” ungkap Firman.

 

Lebih lanjut Firman sampaikan bahwa, jika dibandingkan dengan dana desa yang hanya Rp720 juta, maka itu sangat jauh dari apa yang dihasilkan oleh Desa Ponggok. Desa Ponggok awalnya merupakan desa tertinggal yang PAD nya hanya Rp 15 juta per tahun, kini PAD nya sudah mencapai Rp 4 miliar per tahun.

 

“Baru pertama kali ini saya melihat langsung suatu desa memiliki blue print pembangunan desa, yang mungkin desa lain sangat langka,” ungkap Firman.

 

Firman juga menyampaikan bahwa, pola-pola dan manajemen pembangunan di Desa Ponggok bisa diterapkan di desa-desa lainnya di Indonesia, sehingga  potensi pembangunan dan ekonomi akan bergerak dengan sendirinya.

 

“Yang lebih menarik lagi di sini bahwa masing-masing penduduk sudah memiliki saham sebanyak Rp 5 juta, dan  Rp5 juta tersebut dalam bentuk kartu (e-money) sehingga transaksi di Desa Ponggok menggunakan online. Selain itu, Desa Ponggok memiliki program, satu rumah satu mahasiswa,” terang Firman.

 

“Harapan kami bahwa, DPR bisa menyampaikan ke desa-desa lain saat kunjungan daerah tentang keberhasilan Desa Ponggok, walaupun itu tergantung dari kesiapan aparatur desanya maupun manajemen pembangunan desanya, kesiapan masyarakatnya,” terangnya.

 

Ditambahkan, setiap desa memiliki karakter dan potensi desa yang berbeda-beda, namun sistem dan manajemen pengelolaan di Desa Ponggok bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membangun desa. (skr,mp) Foto: Singgih/od.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Perlindungan Jadi Inti RUU Masyarakat Hukum Adat
07-12-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar hukum agraria Prof. Dr. Maria Sumardjono. Rapat ini membahas...
RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik Diharmonisasi Baleg
21-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Rapat Badan Legislasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsespsi terhadap RUU Serah...
Baleg Harmonisasi RUU Kebidanan
16-11-2017 / BADAN LEGISLASI
Supratman Andi Agtas saat memimpin rapatBadan Legislasi DPR RI dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang...
Baleg Minta Pemerintah Aktif dalam Penyelesaian RUU Prioritas
19-10-2017 / BADAN LEGISLASI
Pada prinsipnya tugas penyelesaian RUU tidak bisa dikerjakan hanya sepihak, dari DPR saja, pemerintah harus ikut serta dalam perancangan RUU....