Baleg DPR Apresiasi BUMDes Ponggok, Klaten

27-03-2017 / BADAN LEGISLASI

Dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang Desa di Kabupaten Klaten, Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo memimpin Baleg DPR meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (24/03/2017).

 

Bumdes di Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang paling berhasil di Jawa Tengah dalam mengelola Bumdes, dimana Pendapatan Asli Desa (PAD) di Dea Ponddok sudah mencapai Rp4 miliar per tahun dan ini bahkan melebihi Dana desa yang dikucurkan di setiap desa.

 

“Dari keterangan Kades Ponggok (Junaedhi Mulyono) bahwa PAD dari Desa Ponggok sudah mencapai Rp4 miliar per tahun dan dari unit kegiatan usahanya satu tahun sudah mencapai Rp 10 miliar, artinya dalam setahun dari PAD dan penghasilan Bumdes hampir mencapai Rp14 miliar,” ungkap Firman.

 

Lebih lanjut Firman sampaikan bahwa, jika dibandingkan dengan dana desa yang hanya Rp720 juta, maka itu sangat jauh dari apa yang dihasilkan oleh Desa Ponggok. Desa Ponggok awalnya merupakan desa tertinggal yang PAD nya hanya Rp 15 juta per tahun, kini PAD nya sudah mencapai Rp 4 miliar per tahun.

 

“Baru pertama kali ini saya melihat langsung suatu desa memiliki blue print pembangunan desa, yang mungkin desa lain sangat langka,” ungkap Firman.

 

Firman juga menyampaikan bahwa, pola-pola dan manajemen pembangunan di Desa Ponggok bisa diterapkan di desa-desa lainnya di Indonesia, sehingga  potensi pembangunan dan ekonomi akan bergerak dengan sendirinya.

 

“Yang lebih menarik lagi di sini bahwa masing-masing penduduk sudah memiliki saham sebanyak Rp 5 juta, dan  Rp5 juta tersebut dalam bentuk kartu (e-money) sehingga transaksi di Desa Ponggok menggunakan online. Selain itu, Desa Ponggok memiliki program, satu rumah satu mahasiswa,” terang Firman.

 

“Harapan kami bahwa, DPR bisa menyampaikan ke desa-desa lain saat kunjungan daerah tentang keberhasilan Desa Ponggok, walaupun itu tergantung dari kesiapan aparatur desanya maupun manajemen pembangunan desanya, kesiapan masyarakatnya,” terangnya.

 

Ditambahkan, setiap desa memiliki karakter dan potensi desa yang berbeda-beda, namun sistem dan manajemen pengelolaan di Desa Ponggok bisa dijadikan sebagai rujukan dalam membangun desa. (skr,mp) Foto: Singgih/od.

BERITA TERKAIT
Baleg Siap Ambil Alih Revisi UU Narkotika
17-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan revisi UU Nomor 35 Tahun 2009...
Baleg Setujui RUU Larangan Praktik Monopoli
13-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI menyetujui revisi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persetujuan...
Baleg Terima DIM Revisi UU MD3 dari Pemerintah
11-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait revisi terbatas...
Baleg Targetkan Revisi UU MD3 Rampung Pada Masa Sidang IV
05-04-2017 / BADAN LEGISLASI
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan pembahasan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan DPRD (UU...

  • SHARES